Sabtu, 1 Oktober 2016






BOS SMA 2013, Angin Segar yang Ditunggu-tunggu

“Alhamdulillah !” kata pak Ali singkat, dengan muka berseri-seri saat saya beritahu kalau mulai Juli 2013, ada BOS SMA. Nilainya, 1 juta per siswa per tahun. Beliau sangat beryukur karena kuatir tidak dapat menyekolahkan anaknya ke SMA lantaran tak ada biaya. Maklum, saat di SMP, sekolah anaknya gratis. Hanya bayar seragam dan beberapa keperluan saja.

BOS SMA

Kabar diluncurkannya BOS SMA ini jelas sangat menggembirakan bagi pengelola sekolah dan orangtua murid. Selama ini BOS hanya ada di SD dan SMP (DIKDAS). Tahun 2013, BOS merambah ke SMA/ SMK (DIKMEN). Selama ini, baik pengelola sekolah maupun orangtua murid cukup dipusingkan biaya pendidikan. Terutama sekolah-sekolah swasta yang hidup matinya tergantung dari uluran tangan orangtua. Untuk biaya operasional dan gaji, semua bersumber dari SPP yang berkisar antara 100-200 ribu. Bahkan ada sekolah-sekolah swasta tertentu yang SPP-nya jauh di atas angka itu.

Yang tak habis pikir adalah di sekolah negeri. Apalagi yang punya embel-embel RSBI. SPP-nya saja per bulan bisa mencapai 300 ribu (mungkin bisa lebih). Padahal untuk RSBI , operasional dan gaji guru sudah ditanggung pemerintah! Kalau alasannya untuk peningkatan mutu, apa harus mahal?Mudah-mudahan, setelah dihapusnya RSBI, SPP di sekolah tersebut “disesuaikan”.

Nah, adanya BOS SMA ini merupakan angin segar yang patut disyukuri. Pengelola sekolah swasta (seperti saya) sudah lama ikut prihatin dengan banyaknya keluhan biaya pendidikan dari para orangtua. Mereka selalu berharap ada keringanan (potongan) atas biaya SPP anak-anaknya yang nilainya 120 ribu. Untungnya, di tahun pelajaran sebelumnya ada BKM (Bantuan Khusus Murid), BKSM (Bantuan Khusus Siswa Miskin) atau BOS SLTA yang nilainya 65 ribu rupiah per bulan. Sayang, kuotanya sangat terbatas. Hanya sekitar 20% dari total jumlah siswa yang tercover oleh program pemerintah itu. Jadi, kalau di sekolah ada 400 siswa, dan ada 200 anak dari keluarga kurang mampu. Hanya 80-100 anak yang mendapat keringanan. Jadi, mereka cukup membayar 55ribu per bulan, karena yang 65ribu sudah di”bayari” pemerintah melalui APBN. Lainya, ngaplo! Sekolah jelas tidak mungkin “memotong” SPP siswa karena jelas akan menambah beban biaya operasional.

Sekolah Murah

Mengingat BOS yang “hanya” 1 juta per tahun, tentu sangat tidak mungkin kalau Sekolah Gratis. Biaya operasional sekolah, termasuk gaji guru, rata-rata (bisa sangat berbeda satu sekolah dengan yang lain) bisa dicover dengan SPP berkisar 120-200 ribu. Jika BOS SMA nilainya 1 juta per tahun (sekitar 86ribu per bulan), maka otomatis orangtua harus menambah biaya pendidikan anak-anak mereka. Jadi, sekali lagi tidaklah mungkin untuk jenjang DIKMEN (pendidikan menengah) Sekolah Gratis. Yang ada adalah Sekolah Murah.

Sebenarnya, ada peluang untuk seorang siswa (peserta didik) mendapatkan biaya sekolah lebih murah lagi. Mendekati Gratis!. Syaratnya, orangtua siswa yang bersangkutan termasuk keluarga sangat miskin dan mempunyai Kartu Perlindungan Sosial. Jika, orangtua mempunyai kartu tersebut, maka sekolah bisa mengusulkan siswa yang bersangkutan untuk mendapatkan BSM (Bantuan Siswa Miskin). Biasanya, kuotanya sangat terbatas. Bila memang siswa bersangkutan termasuk dalam kuota dan mendapat jatah, maka seluruh biaya pendidikannya akan tertanggung oleh BOS SMA dan BSM. Jadinya benar-benar sangat murah. Mungkin hanya tinggal membeli buku dan kelengkapan belajar lainnya.

Konsep sekolah murah nampaknya lebih elok dibanding sekolah gratis. Sekolah gratis hanya menggiring ke arah budaya manja dan kurangnya partisipasi dari orangtua/ walimurid. Bahkan, kadang yang bikin trenyuh, ada orangtua yang lebih mengutamakan bayar kredit sepeda motor dari pada bayar SPP anaknya. Seperti halnya yang antri BLSM. Banyak yang datang bergelang emas, pakaian mewah juga naik motor untuk mendapatkan bantuan bagi warga miskin. Opo tumon? Inilah Indonesia.

Diupload oleh : hans (-) | Kategori: Berita Koran Pendidikan | Tanggal: 02-07-2013 09:27



Baca juga dalam Kategori yang Sama:






©2008 - 2015 Direktorat Jenderal Pendidikan Islam - Kementerian Agama Republik Indonesia
Halaman ini diproses dalam waktu 0.002434 detik