Jakarta (Pendis) - Hampir semua pejabat tidak menyadari bahwa salah satu permasalahan pada Barang Milik Negara (BMN) dalam pencatatan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) adalah transaksi yang terkait dengan Aset Tak Berwujud (ATB). "Hasil Penelitian yang diselenggarakan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) atau unit eselon II lainnya harus dicatat dalam aplikasi SIMAK BMN dikarenakan masuk dalam kategori ATB," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Sesditjen Pendis), M. Isom Yusqi, pada Koordinasi Pengelolaan BMN Pusat dan Daerah di Jakarta, Jum`at (04/08).

Terkait dengan ATB ini, lanjut Sesditjen Pendis, permasalahan ini bukan temuan materiil yang harus mengembalikan dengam sejumlah uang kepada negara namun ini hanya persoalan prosedur, SOP, yang harus dilalui. "Oleh karena itu permasalahan aset tak berwujud ini harus cepat dipahami dan diambil tindakan dengan segera," kata Isom.

Mengenai bantuan sosial yang selama ini luput dari SIMAK BMN, Isom kembali mengingatkan kepada yang berkompeten terutama Kasubbag TU yang ada di setiap unit eselon II agar berkoordinasi dengan Bagian Umum dan BMN untuk diadakan pencatatan. "Di Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren misalnya, ada bantuan rehab gedung. Setelah adanya SK Bantuan, pencairan 70%, 30% dan adanya Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) maka harus segera dicatat dalam aplikasi SIMAK BMN," kata Kuasa Pengguna Barang (KPB) unit Eselon I Pendis ini.

Masih mengenai BMN, Isom memerintahkan agar Kepala Bagian Umum dan BMN, Ali Ghozi, agar merumuskan mekanisme pencatatan SIMAK BMN terhadap hasil penelitian dan bantuan. "Terkadang tidak semua JFU (Jabatan Fungsional Umum) dan para pejabat mamahami tentang BMN; mana yang bisa dicatat dan tidak. Kalau tidak dicatat maka tiap tahun akan adan temuan dari pemeriksa. Dan pencatatan ini tentunya akan memberikan pengaruh pada SAIBA (Sistem Akuntansi Berbasis Akrual) dan AKLAP (Akuntansi Pemerintah & Laporan Keuangan)," kata Isom Yusqi.

Sedangkan mengenai sinkronisasi antara SIMAK BMN dan SAIBA, Isom kembali menegaskan bahwa terhadap keduanya harus selalu diperhatikan tidak boleh jalan sendiri-sendiri. "SIMAK BMN dan SAIBA saling terkait satau sama lain. Dan usahakan pada semester I ini, harus dilihat kembali pencatatan keduanya, apabila ada yang kurang kurang masih bisa diperbaiki," kata mantan Kepala Sub Direktorat Ketenagaan Diktis ini.

Akhirnya, Isom kembali menginstruksikan kepada para pejabat dan JFU agar selalu update informasi sehingga bisa tahu apa yang sedang dikerjakan, target yang telah ditentukan, waktu dan apa yang bisa dikerjakan. "Kita selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) harus bisa saling bisa mengingatkan. Teruslah bekerja dan update pimpinan supaya ingat dan terus memahami, memantau dan mengendalikan setiap gerak langkah," kata Sesditjen Pendis ini. (@viva_tnu)