Malang (Pendis) - Dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Tahun 2016, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam bekerjasama dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Malang menyelenggarakan kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Responsif Gender, pada 7 sd 9 Desember 2016 bertempat di Hotel Savana Kota Malang.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh para tenaga Perencana dan Perwakilan dari PSG/PSGA pada 12 PTKIN, yaitu UIN Malang, UNI Alaudin Makassar, UIN Sumatera Utara, UIN Sunan Ampel Surabaya, IAIN Metro Lampung, IAIN Pekalongan, IAIN Purwokerto, IAIN Samarida, IAIN Surakarta, IAIN Gorontalo, IAIN Pamekasan dan IAIN Jember) serta dari Ditjen Pendidikan Islam Pusat Jakarta.

Acara pembukaan kegiatan tersebut dihadiri oleh Rektor UIN Malang Prof. Dr. H. Mudjia Rahardja, M.Si didampingi jajarannya yang terdiri para wakil rektor dan para kepala biro. "Baru kali ini kegiatan dihadiri oleh semua pejabat UIN Malang lengkap mulai dari rektor, para wakil rektor dan para kepala biro, saya merasa bangga dan senang karenanya," ungkap Ketua Pelaksana Erfa Zuhriah, yang juga merupakan Ketua Pusat Studi Gender (PSG) UIN Malang dalam penyampaian laporan kegiatan di Malang, Rabu (07/12/16).

Dalam acara pembukaan tersebut, Rektor UIN Malang, Mudjia Rahardja memberikan arahan kepada para peserta kegiatan, agar dalam melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan PPRG harus memperhatikan hajat besar dan visi besar Kementerian Agama. Rektor pun menyinggung tentang pentingnya PPRG yang tidak terlepas kaitannya dengan isu gender. "Ada 10 isu perubahan besar dunia, salah satu isu gender mainstreaming. Jadi kalau kampus mendirikan Pusat Studi Gender (PSG) bukan latah-latahan atau ikut-ikutan, karena isunya masuk dalam perubahan besar dunia," ungkap Rektor.

Mudjia pun menjelaskan lebih lanjut terkait gender mainstreaming, karena tidak saja jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki, tapi masyarakat dunia mensyaratkan equality, hak berpolitik, hak bekerja berkarya, hak dalam memperoleh posisi di pemerintahan atau di lembaga-lembaga swasta. "Karena itu Kementerian Agama sebagai lembaga pemerintahan tentu tidak lepas dari isu besar gender ini sehingga memasukkan perencanaan ini dalam agenda pokoknya," tutur orang nomor satu di lingkungan UIN Malang ini.

Di sisi lain, Rektor pun mengingatkan perlunya sinergitas antara perencanaan dengan pimpinan. Pria kelahiran Blitar ini mengakui betapa sentralnya posisi perencanaan dan tidak berlebihan, siapa pun pimpinan satker entah itu rektor, direktur jenderal, pejabat KPA juga merasakan betapa pentingnya posisi perencanaan. "Andai saja bagian perencanaan tidak inheren, tidak sinergis dengan pimpinan satker, maka visi misi dan tugas-tugas yang direncanakan pimpinan sia-sia," pungkas Rektor.

Pelaksanaan kegiatan ini dijadwalkan akan ada 2 (dua) agenda penting, yaitu pertama, Evaluasi Program dan Kegiatan PPRG Tahun 2016 yang berupa paparan oleh masing-masing satker dari 12 PTKIN tentang pelaksanaan kegiatan PPRG disertai dengan evaluasi terkait tantangan dan kendala; kedua, Review Anggaran Tahun 2017 berupa pembahasan dan tanggapan serta rencana kegiatan PPRG yang akan dilaksanakan pada tahun 2017. (khan/dod)