Jambi (Pendis) - Kegiatan Rembuk Nasional Perencanaan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) se-Indonesia adalah momentum koreksi dimana permasalahan perencanaan khususnya tentang output, volume, jumlah anggaran pada output diidentifikasi. Dalam arahannya di Grand Ballroom Novita Hotel Jambi, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Prof. Dr. Nur Syam, MA menyesali tentang ketidaksinkronan antara data kebutuhan dengan distribusi anggaran yang telah berdampak kepada rendahnya angka realisasi anggaran pada tahun 2016.

Kementerian Agama memiliki tingkat pengembalian anggaran yang tinggi, yaitu kurang lebih sebesar 3,5 Trilyun. Permasalahan pertama adalah dari sisi costing pegawai, seperti gaji dan uang makan yang tidak pernah mendekati akurat. Padahal jumlah pegawai negeri di Kementerian Agama memiliki data yang cukup valid. Permasalahan kedua adalah "alur kerja yang tidak kondusif". Menurut Nursyam,"realisasi per triwulan sangat tidak proporsional dan menggelembung di belakang". Oleh karena itu, perencana harus bekerja berdasarkan data kebutuhan, analisis prediksi realisasi dan rencana strategi (renstra) Ditjen Pendidikan Islam.

Nur syam, didampingi oleh Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi juga menggambarkan tentang 4 aspek renstra Ditjen Pendidikan Islam, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan sarana prasarana, peningkatan kualitas akademik, dan sistem informasi. PTKIN ditekankan untuk bisa menterjemahkan renstra melalui relevansi output yang bisa berkontribusi bagi akademik, mahasiswa, masyarakat, dan negara. Skala prioritas seperti belanja pegawai, KIP, dan BOS diikat terlebih dahulu. Setelah itu, penajaman prioritas seperti sarana prasarana dimana terdapat infrastruktur didalamnya. Selebihnya bisa beradaptasi dengan 10 prioritas nasional dan 30 program prioritas lainnya.

Paradigma baru tentang tata kelola/manajemen, yaitu Plan, Do, Check, Action diperkenalkan oleh narasumber. Nur Syam meyakini bahwa pengecekan lebih lanjut menjadi penting dengan membuat matrik. Matrik tersebut berisi data, distribusi, sumber daya manusia. Isi matrik diidentifikasi untuk rencana aksi penyelesaian. "Cara berpikir detail harus diimplementasikan oleh pejabat struktural dan fungsional sebagai alat pengendali proses kerja," tambah mantan Dirjen Pendidikan Islam tersebut. Tidak lupa pula Sekjen menjelaskan peran manajemen data/informasi dimana data menjadi bahan dasar pengisian volume dalam matrik. "Data juga bisa menjadi sumber ide pembuatan output," tambahnya. Hal ini dapat mengurangi perilaku copy paste output/program dari tahun sebelumnya. Harapan lainnya adalah perencana dapat meminimalisir pagu minus dan memperbanyak revisi demi menyeimbangkan neraca anggaran. (zaki/dod)