Surabaya (Pendis) - Pernyataan ini disampaikan oleh Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam, Moh Isom Yusqi pada saat memberikan arahan dalam kegiatan "Sosialisasi dan Pendampingan Penyusunan ARG dan PPRG di Daerah" di Surabaya, Jawa Timur (06/04/2017). Kegiatan ini diselenggarakan oleh Bagian Perencanaan Ditjen Pendidikan Islam (5 s/d 7 April 2017), yang menghadirkan peserta yang berasal dari 5 Kanwil (Tenaga Perencana) dan 14 PTKIN (Tenaga Perencana dan Pusat Studi Gender dan Anak/PSGA) dan Ditjen Pendidikan Islam.

Di hadapan peserta kegiatan tersebut, Isom mengatakan bahwa menegakkan keadilan dan kesetaraan gender masih belum selesai. "Hal ini disebabkan antara lain karena gender gap masih ada dan belum ideal," ungkap mantan Kasubdit Ketenagaan pada Direktorat Pendidikan Tinggi Islam. Kondisi ini tercermin saat Isom mempertanyakan kondisi keadilan gender di Kampus PTKIN dan Kanwil yang ternyata kondisi subordinasi perempuan masih banyak terjadi.

Oleh karena itu, lanjut Isom, sekarang kita fokus terhadap bangunan yang tidak bias gender. Misalnya ruang laktasi, smoking area, mushola dan toilet yang sesuai standar kelayakan. Untuk mensukseskan langkah tersebut, Sesditjen meminta di masing-masing PTKIN dan Kanwil harus ada anggaran responsif gender. Secara hitungan 5% itu dari sekitar 2,3 T. Strateginya adalah kurangi belanja barang (seminar, workshop) dan perbanyak infrastruktur.

Selain itu Isom pun meminta kepada perwakilan PSGA di lingkungan PTKIN untuk memikirkan bagaimana caranya PSGA bisa masuk terlibat dalam design infrastruktur. (khanali/dod)