Jakarta (Kemenag) – Keberlanjutan pendidikan Islam tidak hanya soal anggaran, tetapi juga tentang kesejahteraan guru. Mereka harus mendapatkan haknya secara tepat waktu. Demikian ditegaskan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Amien Suyitno dalam audiensi Kementerian Agama (Kemenag) bersama Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) pada Senin (17/3/2025).

Pertemuan ini membahas keberlanjutan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan efisiensi anggaran pendidikan Islam dan berbagai tantangan dalam realisasi anggaran, sinkronisasi kebijakan lintas kementerian, hingga kesejahteraan guru madrasah. Hadir Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah,  Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan beserta tim.

Dalam audiensi ini, Dirjen Pendis Amien Suyitno menegaskan bahwa meskipun pemerintah tengah melakukan efisiensi anggaran, program PPG harus tetap berjalan tanpa mengurangi jumlah peserta yang telah ditargetkan.

“Kami tetap berkomitmen pada target awal 200.000 peserta PPG. Efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan kualitas pendidikan Islam, terutama dalam mencetak guru profesional,” ujar Amien.

Selain PPG, audiensi ini juga membahas distribusi guru agama yang belum merata, terutama di daerah terpencil, serta insentif bagi guru madrasah yang masih kurang optimal. Dirjen Pendis menekankan perlunya mekanisme yang lebih baik dalam pencairan dana sertifikasi dan bantuan sosial bagi tenaga pendidik.

“Keberlanjutan pendidikan Islam tidak hanya soal anggaran, tetapi juga tentang kesejahteraan guru. Mereka harus mendapatkan haknya secara tepat waktu,” tambah Amien.

Sebagai tindak lanjut dari audiensi ini, akan dilakukan pertemuan lanjutan guna merumuskan solusi konkret dalam memastikan keberlanjutan PPG dan kesejahteraan guru.

“Kami akan mempercepat proses administrasi dan memperbaiki sistem distribusi dana agar lebih efektif dan akurat,” kata Amien.

Sementara itu, Deputi Kemenko PMK, Ojat Darojat, menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian dalam menjaga keberlangsungan program pendidikan Islam.

“Sinkronisasi kebijakan menjadi kunci agar anggaran yang tersedia bisa dimanfaatkan secara optimal tanpa menghambat program yang sedang berjalan,” jelas Ojat.

Ojat menampung isu-isu dan tantangan yang ada pada Pendidikan Islam dan pihaknya berkomitmen mengupayakan program pendidikan Islam tetap berjalan optimal meskipun dalam kondisi efisiensi anggaran.