Bogor - Program penguatan pendidikan vokasi menjadi salah satu prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2024-2045 serta Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2024-2045. Pada fase awal (2024-2029), RPJPN menetapkan peletakan fondasi pendidikan, termasuk peningkatan akses terhadap sumber pembelajaran berbasis digital. Sedangkan pada periode 2030-2034, fokusnya adalah penguatan pendidikan berkualitas yang menghasilkan lulusan dengan keahlian dan tingkat kebekerjaan tinggi.

Kementerian Agama merespons dengan menerbitkan PMA No. 25 Tahun 2024, yang menambahkan unit teknis Pendidikan Vokasi dan Inklusi di bawah Direktorat Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah, sebagai upaya mempercepat implementasi pendidikan vokasi di madrasah.

Dalam rapat koordinasi Kelompok Kerja Madrasah (KKM) MAN Plus Keterampilan, yang dihadiri para kepala MAN dengan mandat penguatan keterampilan pada 7-9 November 2024 di Bogor ini bertujuan untuk menyelesaikan peta jalan pendidikan vokasi di madrasah.

Direktur KSKK Madrasah, M. Sidik Sisdiyanto, menggarisbawahi bahwa program vokasi harus diprioritaskan. “Fokus utama kita adalah pembentukan MA Kejuruan baru, penyelesaian peta jalan, dan penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan industri,” jelas Sidik.

Menurut Sidik, program penguatan pendidikan vokasi di madrasah adalah langkah strategis yang tidak hanya akan meningkatkan keterampilan siswa, tetapi juga mendukung pengembangan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia yang unggul di masa depan.

"Kami ingin memastikan bahwa lulusan madrasah tidak hanya memiliki kompetensi akademik, tetapi juga keterampilan praktis yang relevan dan dibutuhkan oleh dunia kerja. Ini merupakan bagian dari upaya kita untuk memajukan madrasah sebagai lembaga pendidikan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan industri," tandasnya.

Sidik menjelaskan, penguatan ini dijalankan melalui berbagai langkah prioritas, termasuk pembentukan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) baru, pengembangan kurikulum yang terintegrasi dengan keterampilan, serta kemitraan strategis dengan dunia usaha dan industri. Dengan demikian, madrasah mampu mencetak lulusan yang tidak hanya siap kerja tetapi juga berdaya saing tinggi. Kami juga sedang mengupayakan regulasi yang mendukung penyelenggaraan pendidikan vokasi ini, sehingga madrasah memiliki dasar hukum dan pedoman yang kokoh dalam melaksanakan program keterampilan yang berkelanjutan.

"Kerja sama dengan dunia usaha, industri, dan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan peta jalan pendidikan vokasi ini. Kami harapkan dukungan dari berbagai pihak untuk mewujudkan madrasah sebagai pusat pendidikan vokasi yang kompeten dan produktif, serta menjawab kebutuhan tenaga kerja di Indonesia," tutup Sidik, penuh optimisme.

Anis Masykhur, Kepala Subdit Pendidikan Vokasi dan Inklusi, menambahkan bahwa empat komponen penting harus tercantum dalam peta jalan. Pertama, transformasi kelembagaan melalui pembentukan MA Kejuruan baru, baik melalui transformasi MAN yang ada, pendirian unit baru, maupun penetapan jurusan kejuruan di tingkat MA. Kedua, penguatan kemitraan dengan dunia usaha dan industri; data menunjukkan sudah ada 192 mitra, tetapi jumlah ini masih perlu ditingkatkan untuk mendukung MAN Plus Keterampilan. Ketiga, penyediaan regulasi pendukung yang kokoh bagi penyelenggaraan MAN Plus Keterampilan. Keempat, revisi kurikulum yang lebih integratif antara mata pelajaran pokok dan keterampilan, mengingat saat ini keduanya masih terpisah.

“Dibutuhkan upaya serius untuk menyatukan substansi kurikulum yang cukup kompleks ini,” tambah Anis.

Rapat ini diakhiri dengan kunjungan anggota KKM ke MAN 4 Kabupaten Bogor untuk melihat langsung pengembangan keterampilan di tingkat satuan pendidikan. Dengan akselerasi ini, Kemenag berkomitmen menghadirkan lulusan madrasah yang siap kerja dan mampu bersaing di dunia industri. [n15]