Yogyakarta (Kemenag) — Komitmen menjadikan pesantren sebagai motor penggerak ekonomi umat semakin nyata. Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) Himpunan Ekonomi dan Bisnis Pesantren (Hebitren) Korwil DIY yang digelar di Hotel Grand Keisha, 2–3 Juni 2025.

Dilansir dari Kr.jogja.com, Muskerwil ini diikuti oleh 35 pesantren anggota Hebitren se-DIY dan menjadi forum strategis untuk mengevaluasi kinerja tahunan, memperkuat jejaring kolaboratif, serta merumuskan langkah konkret dalam mendorong ekonomi pesantren yang produktif dan berkelanjutan.

Kepala Perwakilan BI DIY, Sri Darmadi Sudibyo, mengapresiasi kiprah nyata Hebitren yang dinilai berhasil menggerakkan roda ekonomi syariah di kalangan pesantren. Bahkan, sistem bagi hasil yang telah berjalan antarpesantren anggota menjadi bukti bahwa institusi pesantren mampu mengelola bisnis secara profesional.

“BI terus mendukung kemandirian ekonomi pesantren melalui pendekatan yang holistik, tidak hanya pada sektor keuangan syariah, tetapi juga melalui pengembangan usaha riil berbasis syariah,” ujar Sri Darmadi, pada Senin (9/6/2025).

Muskerwil ini turut dihadiri sejumlah tokoh penting, seperti Kepala Kanwil Kemenag DIY Ahmad Bahiej, Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setda DIY Eling Priswanto yang mewakili KDEKS DIY, serta Dewan Kehormatan Hebitren DIY, Habib Abdus Syakur.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil Kemenag DIY, Ahmad Bahiej, menegaskan bahwa pesantren tidak hanya berperan sebagai lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial-ekonomi yang strategis.

“Undang-Undang Pesantren secara tegas memandatkan agar pemberdayaan ekonomi menjadi bagian integral dari fungsi pesantren. Karena itu, sinergi antara pesantren dan pemangku kebijakan menjadi kunci menuju kemandirian,” jelasnya.

Senada dengan itu, Eling Priswanto dari KDEKS DIY menyampaikan bahwa DIY menjadi salah satu daerah prioritas dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Hebitren, menurutnya, telah mengambil peran strategis dalam mewujudkan ekosistem ekonomi syariah yang berbasis pada kekuatan lokal pesantren.

Ketua Hebitren DIY, Khoeron Marzuki, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi yang terjalin antara BI, Pemerintah Daerah, KDEKS, dan para pemangku kepentingan lainnya.

“Muskerwil ini menjadi momentum untuk memperkuat kelembagaan, memperluas jejaring usaha, serta meningkatkan kapasitas pesantren dalam mengelola ekonomi umat secara berdaya dan bermartabat,” ungkapnya.

Selain agenda musyawarah dan evaluasi, kegiatan ini juga dirangkai dengan sesi capacity building mengenai akses pembiayaan berbasis wakaf, model program wakaf produktif, serta manajemen program sosial “Dapur Makan Bergizi Gratis”. Program ini menjadi salah satu inisiatif kemandirian pesantren dalam mengelola usaha sosial yang berkelanjutan.