Jakarta (Kemenag) — Rencana pendirian Pesantren Internasional di Indonesia terus dimatangkan oleh Kementerian Agama (Kemenag) dalam upaya meningkatkan daya saing lulusan madrasah di kancah global. Dalam rapat koordinasi antar-kementerian/lembaga yang digelar di Jakarta, Rabu (13/3/2025), Wakil Menteri Agama RI, Romo Syafi’i, menegaskan bahwa kebijakan ini harus berpihak pada peningkatan kesejahteraan pendidik serta masa depan peserta didik.

“Kebijakan ini tidak boleh hanya mengejar aspek internasionalisasi tanpa mempertimbangkan kesejahteraan guru dan jaminan masa depan anak-anak kita. Jika kedua aspek ini bisa dipastikan, kita bisa melangkah dengan yakin,” ujar Wamenag.

Ia menekankan bahwa penguatan pendidikan vokasi menjadi salah satu prioritas agar lulusan madrasah memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri global. Menurutnya, beberapa negara seperti Jerman, Albania, dan Hongaria saat ini membutuhkan ribuan tenaga terampil dari Indonesia. Ini menjadi peluang besar bagi lulusan madrasah untuk berkontribusi di pasar tenaga kerja global.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Amien Suyitno, menegaskan bahwa konsep pesantren internasional harus tetap berbasis pada nilai-nilai keislaman yang kuat.

“Pesantren internasional yang dirancang harus memiliki prinsip Tafaquh Fiddin sebagai landasan utama pendidikan keagamaan, sistem multilingual untuk meningkatkan daya saing, serta entrepreneurship sebagai basis pendidikan,” jelasnya.

Dirjen Pendis menegaskan bahwa negara memang tidak dapat mendirikan lembaga swasta seperti pondok pesantren, tetapi dapat memfasilitasi dan mendampingi lembaga berbadan hukum agar sesuai dengan standar pendidikan nasional dan internasional.

“Pemerintah akan hadir dalam bentuk fasilitasi, pendampingan, dan jika memungkinkan, hibah untuk mendukung ekosistem pendidikan Islam yang lebih maju,” tambahnya.