Bogor (Pendis) - Direktorat Pendidikan Agama Islam (PAI), Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI kembali mengundang guru-guru PAI (GPAI) untuk Angkatan 2 yang khusus berasal dari jenjang SMP dalam Bimtek Penyusunan Kisi-Kisi Soal USBN PAI 2018/2019 di Bogor, 19 s/d 21 September 2018. Acara yang diikuti 40 peserta dari wakil-wakil provinsi terpilih ini memiliki tujuan agar persiapan Ujian Sekolah Berstandar Nasional Pendidikan Agama Islam (USBN PAI) tahun mendatang lebih matang dalam hal peningkatan kualitas kisi-kisi soal. Demikian disampaikan Kasubdit PAI SD/SDLB, Ilham selaku leading sector penyelenggaran USBN PAI. Output fisik dari acara ini direktorat berhasil mengeluarkan panduan penyusunan kisi-kisi soal USBN.

Direktur PAI, Imam Safei sendiri dalam sambutan pembukaan mengungkapkan harapannya agar anggaran penyelenggaraan USBN PAI di daerah bisa ditangani oleh Kemendikbud karena besarnya anggaran yang dimiliki Kemendikbud di pusat. Sementara anggaran Kementerian Agama dialokasikan untuk seluruh provinsi di Indonesia.

Hadir sebagai narasumber tamu, masih Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Bambang Suryadi. Dalam paparannya ia menjelaskan pentingnya standar dalam penilaian pendidikan. Standar menjadi indikator keberhasilan pendidikan, karena merupakan kriteria minimal yang harus dicapai oleh pesera didik secara nasional. Jika para guru menentukan kelulusan dari apa yang sudah diajarkan di kelas, maka UN/USBN lebih menekankan apa yang semestinya dikuasai oleh siswa. Karenanya UN/USBN lebih menitikberatkan pada capaian standar kompetensi lulusan (SKL).

Kendala USBN PAI sendiri menurut Ilham, selaku Kasubdit PAI SD/SDLB belum adanya sistem pelaporan yang integratif. Selama ini karena USBN menjadi wewenang sekolah dari sisi hasil, belum ada mekanisme yang mengatur terekapnya hasil USBN di tingkat kabupaten/kota dan dilanjutkan di tingkat provinsi, padahal direktorat sangat membutuhkan sebagai evaluasi umum dan acuan perbaikan kebijakan. Selama ini Direktorat hanya bisa mendapatkan hasil USBN dari daerah-daerah sasaran monitoring karena anggaran yang terbatas.

Sementara dari pertanyaan dan diskusi peserta kegiatan, beberapa kendala teknis di lapangan juga harapannya bisa diperbaiki pada USBN mendatang. Misalnya jumlah paket soal yang sudah disusun tidak teraplikasikan ketika pelaksanaan. Tim penyusun membuat 5 paket soal, tapi hanya 1 paket soal yang digunakan karena terbatasnya biaya. Demikian pula koordinasi antara panitia soal dengan pihak percetakan. Ada yang salah cetak, di cover tertulis USBN dengan materi Kurikulum 2013 (Kurtilas) namun isinya materi KTSP atau sebaliknya. Beberapa peserta juga meminta agar peran MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) PAI lebih dioptimalkan dan tertulis jelas di juknis agar bisa menelaah kisi-kisi maupun soal di lapangan. (wikan/dod) (Foto: yoni haris)