Pidie (Kemenag) — Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Pidie menegaskan komitmennya dalam membangun karakter dan semangat kebersamaan warga madrasah melalui penyembelihan hewan kurban pada Iduladha 1446 H. Sebanyak 8 ekor sapi kurban disembelih serentak pada Minggu, 8 Juni 2025, sebagai bagian dari edukasi sosial keagamaan yang melibatkan para guru, siswa, dan masyarakat sekitar.

Kegiatan ini bukan hanya ritual ibadah, tetapi juga menjadi sarana menanamkan nilai kepedulian, solidaritas, serta keadilan sosial sejak dini kepada para siswa.

“Kami terus mendorong semangat berkurban di lingkungan pendidikan madrasah. Ini bagian dari syiar untuk meneladani Nabi Ibrahim dan Rasulullah SAW,” ujar Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pidie, H. Abdullah AR, kepada Media Indonesia, Senin (9/6/2025).

Menurutnya, program kurban di madrasah sudah berlangsung secara konsisten, bahkan didukung dengan mekanisme kolektif dari para guru. Dengan sistem arisan kurban, tujuh orang guru dapat patungan membeli satu ekor sapi. "Kita himbau dari awal tahun, guru menyisihkan penghasilan bulanannya. Ini tidak memberatkan, malah jadi investasi spiritual dan sosial,” imbuhnya.

Lebih jauh, Abdullah menjelaskan bahwa inisiatif ini mampu membentuk kultur berbagi dan menumbuhkan kepekaan sosial warga madrasah. “Kurban ini bisa menghapus rasa kesenjangan ekonomi, terutama di tengah tantangan dunia kerja dan PHK. Lebih baik dipaksa masuk surga daripada sukarela tinggal di neraka,” tambahnya dengan nada penuh makna.

Sementara itu, Kepala MAN 1 Pidie, Muhammad Thaifuri, menuturkan bahwa 8 ekor sapi yang dikurbankan merupakan hasil dari tabungan kolektif para guru selama setahun. Pembagian daging kurban pun dilakukan secara terstruktur dengan sistem kupon untuk menghindari kekacauan.

“Kami ingin memastikan bahwa tidak ada siswa miskin, guru honorer, tetangga kurang mampu, ataupun warga sekitar madrasah yang tidak merasakan nikmatnya daging kurban di Hari Raya,” ungkap Thaifuri.

Ratusan penerima manfaat pun mendapat bagian, mulai dari siswa dhuafa, guru non-PNS, hingga warga kurang mampu di lingkungan sekitar madrasah.