| Penilaian | Keterangan | Nama Evidence | Kondisi saat ini | Template | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASPEK PEMENUHAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | MANAJEMEN PERUBAHAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Tim Kerja (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? | Ya, jika Tim telah dibentuk di dalam unit kerja. | SK Tim pembangunan ZI | 1. SK Tim ditetapkan Kepala satuan kerja. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b | Apakah penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? | a. Jika dengan prosedur/mekanisme yang jelas dan mewakili seluruh unsur dalam unit kerja; b. Jika sebagian menggunakan prosedur yang mewakili sebagian besar unsur dalam unit kerja; c. Jika tidak di seleksi. | Juklak/Juknik/SOP/ Dokumen Rapat/Nota Dinas/Laporan Kegiatan. | 1. Prosedur/mekanisme penentuan anggota tim tersaji secara jelas dan mewakili seluruh unsur dalam unit kerja dalam dokumen yang dijadikan evidence, baik berupa juklak/juknik/SOP/dokumen rapat/Nota Dinas. 2. Contoh evidence yang tidak memadai: dokumen rapat yang hanya berisi foto dan undangan rapat (tidak dapat memberikan keyakinan adanya prosedur/mekanisme pemilihan dan keterwakilan semua unsur dalam organisasi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Rencana Pembangunan Zona Integritas (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | Apakah terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? | Ya, jika memiliki rencana kerja pembangunan Zona Integritas. | Program/Rencana Kerja Pembangunan ZI Tahun berjalan | Contoh evidence yang tidak memadai: Rencana kerja tahun yang sudah berlalu/rencana kerja pembangunan ZI untuk jangka 5 tahun (periode Renstra) yang tidak mencantumkan target kerja tiap tahunnya/Rencana kerja yang tidak/belum ditandatangi oleh pimpinan satker (dianggap masih draf) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b | Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? | a. Jika semua target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM; b. Jika sebagian target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM; c. Jika tidak ada target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM. | Program/Rencana Kerja Pembangunan ZI Tahun berjalan | 1. Program kerja mencakup target yang akan dicapai 2. Semua kegiatan yang tercantum pada program/rencana kerja selaras dengan tujuan pembangunan ZI, yaitu untuk membentuk unit yang "bebas dari korupsi dan melayani" 3. Contoh evidence yang tidak memadai: Rencana kerja tahun yang sudah berlalu/Rencana kerja pembangunan ZI untuk jangka 5 tahun (periode Renstra) yang tidak mencantumkan target kerja tiap tahunnya/program kerja tahun tidak terkorelasi dengan pencapaian tujuan pembangunan ZI. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c | Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? | a. Jika telah dilakukan pengelolaan media/aktivitas interaktif yang efektif untuk menginformasikan pembangunan ZI kepada internal dan stakeholder secara berkala; b. Jika pengelolaan media/aktivitas interaktif dilakukan secara terbatas dan tidak secara berkala; c. Jika pengelolaan media/aktivitas interaktif belum dilakukan. | Dokumen sosialisasi baik berupa kegiatan sosialisasi/Website/ media sosial/TV/radio/Banner/media lainnya | 1. Kejelasan cakupan audience sosialisasi/media informasinya, apakah hanya untuk internal atau juga mencakup stakeholder. 2. Kejelasan waktu sosialisasi, apakah secara berkala atau hanya sekali. 3. Dokumen sosialisasi dalam bentuk kegiatan tidak harus menggunakan judul kegiatan Pembangunan ZI, namun dapat diintegrasikan dengan kegiatan lain yang di dalamnya terdapat penyampaian materi tentang pembangunan ZI yang dibuktikan antara lain dengan jadwal kegiatan dan materi. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? | a. Jika semua kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana; b. Jika sebagian besar kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana; c. Jika sebagian kecil kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana; d. Jika belum ada kegiatan pembangunan yang dilakukan sesuai dengan rencana. | Laporan/matrik pelaksanaan Program/Rencana Kerja Pembangunan ZI | 1. Laporan/matrik pelaksanaan Program/Rencana Kerja Pembangunan ZI yang menggambarkan apakah tiap program yang disusun telah dilaksanakan atau terdapat program kerja yang tidak terlaksana. 2. Berapa persen capaian target/rencana kerjanya. 3. Dokumen resmi harus ditandatangani (baiknya oleh Pimpinan satker, sebagai bentuk komitmen dan pengendalian) 4. Contoh evidence yang tidak memadai: Laporan atau matrik belum ditandatangani (masih dianggap draf) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b | Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas? | a. Jika monitoring dan evaluasi melibatkan pimpinan dan dilakukan secara berkala; b. Jika monitoring dan evaluasi melibatkan pimpinan tetapi tidak secara berkala; c. Jika monitoring dan evaluasi tidak melibatkan pimpinan dan tidak secara berkala; d. Jika tidak terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan zona integritas. | Laporan/matrik/ Dokumen rapat/kegiatan monev Program/Rencana Kerja Pembangunan ZI | 1. Evidence dapat menyajikan informasi ada atau tidaknya keterlibatan pimpinan, misalnya dalam bentuk/memimpin/menghadiri rapat. Keterlibatan pimpinan minimal dibuktikan dalam bentuk tanda tangan dokumen monev. 2. Evidence menyajikan informasi apakah monev dilakukan hanya sekali atau berkala, baik tiap bulan, triwulan/semester. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c | Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? | a. Jika semua catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti; b. Jika sebagian besar catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti; c. Jika sebagian kecil catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti; d. Jika catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM belum ditindaklanjuti. | Laporan/matrik/ Dokumen rapat/kegiatan tindak lanjut hasil monev Pembangunan ZI | 1. Hasil monev antara lain mencantumkan catatan/permasalahan/kendala/rekomendasi. Tindak lanjut atas hal tersebut menjadi evidence. Contoh hasil monev pada Semester I yang berupa laporan/matrik yang berisi: dari 10 item program kegiatan ZI, yang dapat tercapai targetnya baru 5 item. Pada laporan/matrik tersebut juga ternarasi kendala/permasalahan dan rekomendasi untuk mengatasi masalah tersebut. Hasil monev pada semester II dapat dibandingkan dengan hasil monev pada semester I, apakah rekomendasi pada Semester I telah ditindaklanjuti. 2. Tim penilai melakukan pengecekan atas bukti dukung item-item tindak lanjut yang ternarasi pada evidence. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Perubahan pola pikir dan budaya kerja (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM? | ya, jika pimpinan menjadi contoh pelaksanaan nilai-nilai organisasi. | Rekap kehadiran pimpinan yang berisi kehadiran (tepat waktu/tidak ada yang terlambat/tidak ada yang tanpa keterangan/tidak ada absen) &/dokumentasi pimpinan yang selalu melakukan sholat jamaah di kantor &/Laporan penolakan/pelaporan gratifikasi yang diterima oleh pimpinan, penghargaan yang diterima oleh pimpinan yang bisa dijadikan teladan, dll | Dokumen apapun yang menunjukkan bahwa pimpinan dapat menjadi role model/teladan. Mis. 1. Kedisiplinan kehadiran pimpinan, maka evidence yang disiapkan adalah rekap kehadiran pimpinan. Sebelum dijadikan evidence, agar dilakukan pengecekan, apakah dokumen berisi kedisiplinan pimpinan. Contoh kekeliruan: dokumen rekap kehadiran pimpinan yang masih terdapat absen/kosong (mis. karena statusnya Dinas Luar, namun tertera absen/tanpa keterangan) 2. Pimpinan selalu melakukan sholat berjamaah di kantor. 3. Pimpinan melakukan penolakan/pelaporan gratifikasi; 4. Dll |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b | Apakah sudah ditetapkan agen perubahan? | a. Jika agen perubahan telah ditetapkan dan berkontribusi terhadap perubahan pada unit kerjanya; b. Jika agen perubahan telah ditetapkan namun belum berkontribusi terhadap perubahan pada unit kerjanya; c. Jika belum terdapat agen perubahan. | 1. SK Agen Perubahan yang masih berlaku 2. Dokumen laporan pelaksanaan proyek perubahan Agen Perubahan/dokumen evaluasi proyek perubahan yang a.l. berisi informasi bahwa Agen Perubahan telah berkontribusi pada perubahan unit kerja, baik dalam keberhasilannya melaksanakan perubahan maupun dalam mendorong/menjadi teladan pada penerapan nilai-nilai/budaya kerja intansi | Contoh kekeliruan: menyampaikan SK Agen perubahan yang sudah habis masa berlakunya |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c | Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? | a. Jika telah dilakukan upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir dan mampu mengurangi resistensi atas perubahan; b. Jika telah dilakukan upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir tapi masih terdapat resistensi atas perubahan; c. Jika belum terdapat upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir. | 1. Laporan kegiatan Sosialisasi 2. SOP yang terkait dengan budaya kerja 3. Aplikasi yang terkait dengan budaya kerja 4. Kebijakan pimpinan yang terkait dengan budaya kerja 5. Laporan kegiatan/Berita Acara pemanggilan pegawai yang resisten/notula rapat yang membahas tentang cara membangun budaya kerja & pola pikir serta menghadapi pegawai yang resisten 6. Bukti dukung before-after perubahan budaya kerja | 1. Upaya membangun budaya kerja dan pola pikir antara lain dapat dilakukan dalam bentuk a. sosialisasi/diklat/pelatihan/bimtek internalisasi tentang budaya kerja, peningkatan pelayanan prima dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Nama kegiatan tidak mesti persis. Dapat pdilakukan dengan mengintegrasikan dengan kegiatan lain, asal di dalam kegiatan tersebut ada sessi tentang membangun budaya kerja/pola pikir yang dibuktikan dengan jadwal/materi/notula. Misalnya nama kegiatannya Pembinaan Pegawai yang di dalamnya dapat disampaikan bukti telah menyampaikan materi tentang membngun budaya kerja dan pola pikir. b. Membangun system, misalnya memperbaruhi SOP/membuat aplikasi/membuat kebijakan yang terkait dengan budaya kerja, c. dll 2. Dalam melakukan perubahan, biasanya terdapat pegawai yang resisten, tidak mau keluar dari zona nyaman, maka usaha apa yang dilakukan untuk mengatasinya? Contoh dokumen yang dapat disajikan: laporan kegiatan/Berita Acara pemanggilan pegawai yang resisten/notula rapat yang membahas tentang cara membangun budaya kerja & pola pikir serta menghadapi pegawai yang resisten, dll. 3. Memberikan bukti before & after bahwa telah terjadi perubahan budaya kerja. Contoh: a.Dulu parkir berbayar/satpam masih menerima tips uang parkir, sekarang tidak lagi; b. Persentase kedisiplinan tahun sebelum dan sesudah yang semakin meningkat; c. Dulu masih ada yang menerima gratifikasi, sekarang sudah tidak ada lagi; d. Dulu masih terdapat sampah berserakan/mengandalkan OB, sekarang pegawai memiliki kesadaran memungut sampah di area kantor; e. Dulu petugas pelayanan publik tidak ramah dan cenderung mempersulit/lama dalam melayani/pakaian tidak rapai, sekarang lebih sigap, ramah dengan tampilan yang menyeanangkan; f. Dulu pegawai tidak peduli dengan penggunaan listrik/kertas/ATK, sekarang lebih peduli (mis. membangun budaya hemat penggunaan listrik dengan mematikan lampu pada ruangan yang tidak dibutuhkan penerangan, ada kebijakan hemat menggunakan kertas; g. dll. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d | Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? | a. Jika semua anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM (mis: membuat yel-yel, slogan/motto, banner, poster dll ) dan usulan-usulan dari anggota diakomodasikan dalam keputusan; b. Jika sebagian besar anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM (mis: membuat yel-yel, slogan/motto banner, poster dll ); c. Jika sebagian kecil anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM (mis: membuat yel-yel, slogan/motto banner, poster dll ); d. Jika belum ada anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. | SK Tim Pembangunan ZI yang mencakup semua unsur organisasi/ penandatanganan pakta integritas/ Rekap usulan anggota organisasi dalam pembuatan motto/banner/poster/ usul perbaikan, SKP anggota organisasi yang terkorelasi dengan pembangunan ZI, dll. | Keterlibatan anggota organisasi dapat dilihat antara lain dalam pembuatan SK tim pembangunan ZI yang mencakup semua unsur organisasi, penandatanganan pakta integritas pada semua anggota organisasi, keterlibatan dalam membuat motto/banner/poster, keterlibatan dalam memberikan usul perbaikan, SKP yang terkorelasi dengan pembangunan ZI, dll. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | PENATAAN TATALAKSANA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? | a. Jika semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis dan juga melakukan inovasi yang selaras; b. Jika semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis; c. Jika sebagian SOP unit telah mengacu peta proses bisnis; d. Jika belum terdapat SOP unit yang mengacu peta proses bisnis. | 1. Peta Proses Bisnis KMA Nomor 1364 Tahun 2021 Tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Agama 2. SK SOP 3. Matrik/Bagan keselarasan Peta proses bisnis dengan SOP kegiatan utama 4. Inovasi tentang SOP/prosedur kerja | 1. Peta Proses Bisnis level Instansi/Kementerian 2. SOP disusun dan ditetapkan sesuai aturan. Jika SOP belum ditetapkan, maka masih dianggap draf (evidence dianggap belum mencukupi) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b | Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan? | a. Jika unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi dan juga melakukan inovasi pada SOP yang diterapkan; b. Jika unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi; c. Jika unit telah menerapkan sebagian besar SOP yang ditetapkan organisasi; d. Jika unit telah menerapkan sebagian kecil SOP yang ditetapkan organisasi; e. Jika unit belum menerapkan SOP yang telah ditetapkan organisasi. | 1. Laporan/matrik pelaksanaan SOP 2. Inovasi tentang pelaksanaan SOP/prosedur kerja | Informasi pelaksanaan SOP dapat diperoleh/disajikan antara lain dari hasil evaluasi pelaksanaan SOP yang memuat pelaksanaan SOP, baik dalam bentuk laporan/matrik. Mis. Dalam laporan telah ternarasi/tergambar bahwa 200 judul SOP yang telah ditetapkan, semuanya telah berjalan dan masih belum diperlukan revisi. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c | Apakah Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi? | a. Jika seluruh SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP; b. Jika sebagian besar SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP; c. Jika sebagian besar SOP utama telah dievaluasi tetapi belum ditindaklanjuti; d. Jika sebagian kecil SOP utama telah dievaluasi; e. Jika SOP belum pernah dievaluasi. | 1. Laporan/notula rapat/Hasil Evaluasi SOP 2. SOP lama dan SOP/usulan/Draf SOP baru | Jika telah tersaji SOP lama dengan SOP baru, maka telah mencukupi dan dapat difahami bahwa SOP telah dilakukan evaluasi (adanya SOP baru/revisi, menunjukkan bahwa SOP telah dilakukan evaluasi). Dengan demikian, maka Laporan/notula rapat/Hasil Evaluasi SOP hanya sebagai penguat evidence, sehingga dapat/tidak harus dilampirkan. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | E-Office (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? | a. Jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja (e-performance/ e-sakip) yang menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi; b. Jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja (e-performance/ e-sakip) yang menggunakan teknologi informasi; c. Jika belum memiliki sistem pengukuran kinerja (e-performance/ e-sakip) yang menggunakan teknologi informasi. | 1. Screenshot/unduhan hasil penggunaan aplikasi/teknologi informasi kinerja unit (sipka.kemenag.go.id) 2. Pohon kinerja/cascading kinerja/sampling satu SKP 3. Inovasi yang dimiliki | 1. Yang utama adalah aplikasi pengukuran kinerja unit. Aplikasi pengukuran kinerja pegawai sebagai supporting, jika tidak dapat menyajikan keterkaitan kinerja pegawai dengan kinerja unit. Contoh aplikasi yang mengukur kinerja unit adalah SIPKA. Contoh aplikasi yang mengukur kinerja pegawai adalah SIEKA. Jika hanya menyajikan evidence penggunaan SIEKA, tanpa menyajikan bukti dukung penggunaan SIPKA, maka evidence belum memadai/belum cukup. Namun jika hanya menyajikan bukti penggunaan aplikasi SIPKA, maka telah mencukupi. 2. Dapat menggunakan aplikasi yang terpusat (satker tidak harus membuat aplikasi tersendiri). 3. Jika satker memiliki Inovasi aplikasi/pengolahan data tentang kinerja Unit yang dapat diintegrasikan dengan kinerja pegawai, dll maka inovasi dilakukan tidak bertentangan dengan arsitektur SPBE dan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Biro HDI |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b | Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? | a. Jika unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi; b. Jika unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi secara terpusat; c. Jika belum menggunakan teknologi informasi dalam operasionalisasi manajemen SDM. | 1. Screenshot/unduhan penggunaan aplikasi/teknologi Informasi Kepegawaian (SAPK, SIMPEG/aplikasi yang dimiliki oleh satker), minimal memuat satu sampling pegawai; 2. Inovasi yang dimiliki satker. | 1. Dapat menggunakan aplikasi yang terpusat (satker tidak harus membuat aplikasi tersendiri), misalnya SIMPEG. 2. Contoh inovasi: Satker memiliki aplikasi/sistem informasi pengelolaan kepegawaian yang belum terakomodir pada SIMPEG/aplikasi yang dimiliki Pusat. Jika satker memiliki aplikasi tersendiri, maka agar dikoordinasikan dengan Biro Kepegawaian dan Biro HDI (terkait dengan kebijakan SPBE/integrasi data) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c | Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? | a. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi terpusat/unit sendiri dan terdapat inovasi; b. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi secara terpusat; c. Jika belum memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi. | 1. Screenshot/unduhan penggunaan aplikasi/teknologi Informasi pelayanan publik (mis. SISKOHAT/aplikasi yang dimiliki oleh satker); 2. Inovasi yang dimiliki satker. | 1. Dapat menggunakan aplikasi yang terpusat (satker tidak harus membuat aplikasi tersendiri), misalnya SISKOHAT. 2. Contoh inovasi: Satker memiliki aplikasi/sistem informasi pelayanan publik yang belum terakomodir pada aplikasi yang dimiliki Pusat, misalnya aplikasi tentang PTSP. Jika satker memiliki aplikasi tersendiri, maka agar dikoordinasikan dengan Biro HDI (terkait dengan kebijakan SPBE/integrasi data) 3. Pemberian layanan harus ada kejelasan prosedur, waktu dan biaya, serta pengaduan layanan menggunakan teknologi informasi. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d | Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? | a. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik sudah dilakukan secara berkala; b. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik sudah dilakukan tetapi tidak secara berkala; c. Jika tidak terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik. | Laporan Monitoring dan Evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik secara berkala | Contoh berkala; per semester/per tri wulan/per bulan. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Keterbukaan Informasi Publik (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | Apakah Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan? | a. Jika sudah terdapat Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) yang menyebarkan seluruh informasi yang dapat diakses secara mutakhir dan lengkap; b. Jika sudah terdapat PPID yang menyebarkan sebagian informasi yang dapat diakses secara mutakhir dan lengkap; c. Jika belum ada PPID dan belum melakukan penyebaran informasi publik. | 1. SK Penetapan PPID dan Atasan PPID oleh pimpinan Satker berdasarkan KMA Nomor 657 Tahun 2021. 2. SK PPID tentang daftar informasi publik 3. SK PPID tentang daftar informasi dikecualikan 3. Screenshot menu website/ Menu PPID | 1. Kebijakan keterbukaan informasi, minimal memuat apa saja yang akan diunggah kepada masyarakat, kapan akan diupdate, siapa yang men-update. 2. Untuk mengukur kemutakhiran & kelangkapan, maka diperhatikan informasi apa saja yang ditetapkan harus dipublish. Misal: upload LKj Unit selama 2 tahun (untuk penilaian yang dilakukan tahun 2021, maka dapat menggunakan bukti upload LKj tahun 2020 dan 2019). 3. Kementerian Agama/Satker wajib membuat Website keterbukaan informasi atau menambahkan menu PPID pada website resmi satker masing-masing. Website atau menu PPID minimal berisi informasi tentang; Struktur PPID, penetapan susunan PPID oleh pimpinan satker, informasi berkala, informasi serta merta, dan informasi setiap saat. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b | Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik? | a. Jika dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dan telah ditindaklanjuti; b. Jika monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik telah dilakukan tetapi belum ditindaklanjuti; c. Jika monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik belum dilakukan. | 1. Laporan/matriks monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik; 2. Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi (Laporan/matrik) | Jika telah tersaji laporan monitoring dan evaluasi secara berkala yang di dalam dokumen laporan monev terbaru telah memuat tindak lanjut dari hasil monev yang pertama, maka dianggap cukup (dokumen laporan monev & Tindak Lanjut dapat disusun tersendiri atau dijadikan satu laporan. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi (0,5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? | Ya, jika kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan. | 1. Anjab & ABK (sesuai Permenpan No. 1 Tahun 2020) 2. Peta jabatan 3. Dokumen Rencana Kebutuhan Pegawai/Bezzetting (Perka BKN No. 10 Tahun 2021) | Dokumen rencana kebutuhan pegawai, memuat beban pekerjaan dibandingkan dengan jumlah pegawai dan spesifikasi pegawai. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b | Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? | a. Jika semua penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan; b. Jika sebagian besar penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan; c. Jika sebagian kecil penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan; d. Jika penempatan pegawai hasil rekrutmen murni tidak mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan. | 1. Dokumen rencana kebutuhan pegawai 2. Penetapan Formasi CPNS 3. Penempatan Pegawai/SK | 1. Usul formasi kebutuhan pegawai 2. Dokumen penetapan formasi dari Menpan yang memuat formasi jabatan pada satker 3. SK Pengangkatan CPNS dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c | Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? | Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai hasil rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja. | 1. Laporan monev penempatan pegawai 2. Sampling SKP (sesuai permenpan 8 tahun 2021)/laporan kinerja bulanan pegawai hasil penempatan pegawai hasil rekrutmen yang berkontribusi terhadap peningkatan capaian salah satu indikator kinerja pada Perkin pimpinan. 3. Sampling indikator kinerja yang mengalami peningkatan disebabkan oleh penempatan pegawai hasil rekrutmen. | Indikator kinerja yang dijadikan sampling adalah nilai capaian indikator kinerja yang mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya. Mis. indikator kinerja berupa nilai pendahuluan ZI dengan target nilai sebesar 90 pada tahun 2019. Pada tahun tersebut ternyata capainnya hanya 70. Salah satu komponen penilaian yang rendah adalah area penataan Sistem manajemen SDM. Nilai capaian indikator kinerja dimaksud ternyata mengalami kenaikan menjadi 90 pada tahun 2020. Kenaikan tersebut disebabkan adanya kenaikan nilai yang signifikan pada area penataan Sistem manajemen SDM yang disebabkan mutasi pegawai atas nama A yang ditempatkan dan diberi tugas pada Bagian yang bertanggung jawab pada capaian indikator kinerja tersebut. dokumen yang disajikan adalah SKP pegawai a.n. A hasil penempatan pegawai. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Pola Mutasi Internal (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? | Ya, jika dilakukan mutasi pegawai antar jabatan sebagai wujud dari pengembangan karier pegawai. | Dokumen mutasi jabatan pegawai yang didasari oleh pengembangan karier pegawai (SK promosi, mis: dari jabatan pelaksana menjadi JF/pengawas, dari pengawas menjadi administrator) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b | Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? | a. Jika semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi dan juga unit kerja memberikan pertimbangan terkait hal ini; b. Jika semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi; c. Jika sebagian besar mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi; d. Jika sebagian kecil semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi; e. Jika mutasi pegawai antar jabatan belum memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi. | 1. SOP mutasi &/kebijakan mutasi 5 2. SK &/rekap mutasi 3. Dokumen hasil assesmen 4. Daftar Urut Kepangkatan 5. Sertifikat diklat (2-5 harus relevan dengan pegawai yang dimutasi) | SE 8347/SJ/11/2016 Surat Edaran |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c | Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? | Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja. | Laporan/Rekap Hasil Monitoring dan Evaluasi Mutasi yang terkait dengan perbaikan kinerja. | 1. Dokumen pokok yang disajikan untuk mengukur perbaikan/peningkatan kinerja adalah LKj Unit/capkin. 2. Jika data yang disajikan adalah peningkatan/perbaikan nilai kinerja pegawai, maka harus dapat disajikan keterkaitan SKP pegawai yang dimutasi dengan salah satu indikator kinerja dalam Perkin pimpinan. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Pengembangan pegawai berbasis kompetensi (2,5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi? | Ya, jika sudah dilakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi. | 1. Dokumen Training Need Analysis 2. Surat usul kebutuhan Diklat dari Satker ke Pusdiklat/Balai Diklat (sesuai dengan Perka LAN Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil) | 1. Unsur yang harus tergambar pada evidence yang disajikan adalah daftar kompetensi yang dipersyaratkan pada masing-masing jabatan dan kebutuhan training untuk mengembangkan kompetensi masing-masing jabatan tersebut. 2. Diklat, workshop, Bimtek, shortcourse yang diselenggarakan oleh K/L atau pihak lain. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b | Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? | a. Jika semua rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai; b. Jika sebagian besar rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai; c. Jika sebagian kecil rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai; d. Jika belum ada rencana pengembangan kompetensi pegawai yang mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai. | Dokumen rencana pengembangan kompetensi pegawai yang mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai | 1. Unsur yang harus ada adalah data kompetensi tiap jabatan, data pengolahan/hasil evaluasi kinerja pegawai dan data rencana pengembangan pegawai. 2. Data pengelolaan kinerja pegawai, bukan sekedar SKP masing-masing pegawai yang tidak dilakukan pengolahan/evaluasi/analisis. Pengelolaan kinerja dapat berupa rekap nilai kinerja pegawai. 3. Tersajikan informasi yang mengaitkan antara data kompetensi pegawai, data rencana pengembangan kompetensi dan data hasil pengolahan kinerja pegawai . Hasil pengolahan data kinerja pegawai dijadikan dasar dalam melakukan rencana pengembangan pegawai. Contoh terhadap SKP yang nilainya rendah, maka dilakukan rencana pengembangan apa pada pegawai agar terjadi peningkatan nilai SKP tersebut. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c | Apakah terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan? | a. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar <25>25%-50%; c. Jika sebagian besar kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan >50% -75%; d. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar >75%-100%. | Dokumen kesenjangan kompetensi (data yang membandingkan antara kompetensi pegawai sesuai standar kompetensi sesuai jabatan masing-masing dengan data kompetensi pegawai) berdasarkan hasil assesment atau hasil Indeks Profesionalitas ASN | Pembandingan dapat berupa rekap data, sehingga dapat dihitung persentase kesenjangannya. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d | Apakah pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya? | a. Jika seluruh pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya; b. Jika sebagian besar pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya; c. Jika sebagian kecil pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya; d. Jika belum ada pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya. | Matrik data pegawai yang mengikuti diklat, workshop, Bimtek, shortcourse yang diselenggarakan oleh K/L atau pihak lain | 1. Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN adalah pengembangan kompetensi yang dilaksanakan bagi PNS dan PPPK. 2. Pengembangan Kompetensi PNS adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier. 3. Bentuk Pengembangan Kompetensi pegawai diantaranya diklat, seminar, lokakarya, workshop, Bimtek, shortcourse, e-learning dll yang diselenggarakan oleh K/L atau pihak lain. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e | Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)? | a. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai; b. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada sebagian besar pegawai; c. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada sebagian kecil pegawai; d. Jika unit kerja belum melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai. | Matrik/Daftar/Laporan pengembangan kompetensi pegawai yang dilaksanakan oleh satker | 1. Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN adalah pengembangan kompetensi yang dilaksanakan bagi PNS dan PPPK. 2. Pengembangan Kompetensi PNS adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier. 3. Bentuk Pengembangan Kompetensi pegawai diantaranya diklat, seminar, lokakarya, workshop, Bimtek, shortcourse, e-learning dll yang diselenggarakan oleh K/L atau pihak lain. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| f | Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? | a. Jika monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja telah dilakukan secara berkala; b. Jika monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja telah dilakukan namun tidak secara berkala; c. Jika monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja belum dilakukan. | 1. Laporan/matrik hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi yang terkorelasi dengan perbaikan kinerja 2. SKP Pegawai yang mengikuti Diklat | Laporan/matrik hasil monev pengembangan kompetensi menyajikan data/informasi keterkaitan dengan perbaikan kinerja. Mis. sebelum pegawai yang bertugas menyusun LKj Unit dilakukan pengembangan kompetensi berupa pelatihan penyusunan LKj, penyusunan LKj masih belum baik (banyak kekurangan/belum bisa menyusun), namun setelah dilakukan pelatihan, LKj yang disusun oleh Ybs. menjadi lebih baik. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Penetapan kinerja individu (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | Apakah terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi? | a. Jika seluruh penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi serta perjanjian kinerja selaras dengan sasaran kinerja pegawai (SKP); b. Jika sebagian besar penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi; c. Jika sebagian kecil penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi; d. Jika belum ada penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi. | 1. Cascading/pohon kinerja yang menggambarkan keselarasan Perkin dengan SKP Pegawai 2. Perkin 3. Sampling SKP sesuai PermenPAN Nomor 8 Tahun 2021 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b | Apakah ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya? | a. Jika seluruh ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya serta menggambarkan logic model; b. Jika sebagian besar ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya; c. Jika sebagian kecil ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya; d. Jika ukuran kinerja individu belum memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya. | 1. Cascading/pohon kinerja yang menggambarkan keselarasan Perkin dengan SKP Pegawai 2. Perkin 3. Sampling SKP sesuai PermenPAN Nomor 8 Tahun 2021 | Adanya keselarasannya antara sasaran organisasi, program kegiatan seksi dan output individu. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c | Apakah Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik? | a. Jika pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan; b. Jika pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulanan; c. Jika pengukuran kinerja individu dilakukan secara semesteran; d. Jika pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan; e. Jika pengukuran kinerja individu belum dilakukan. | 1. LKB/Rekap LKB 2. Screnshoot/sampling unduhan Aplikasi yang mengukur Laporan Kinerja individu (mis. SIEKA, aplikais yang dimiliki satker) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d | Apakah hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll)? | Ya, jika hasil hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll). | Pemberian Reward dan Punishment Pegawai yang didasari oleh kinerja (mis. Satya Lencana, Piagam, Guru Teladan, Penyuluh Agama Teladan, SK reward/penjatuhan sanksi atau dalam bentuk lainnya) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai (1,5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | Apakah aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan? | a. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; b. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi; c. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi; d. Jika unit kerja belum mengimplementasikan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi. | 1. Kebijakan-kebijakan pimpinan satker terhadap aturan disiplin, mis. Jam kerja, absensi, penggunaan seragam, dll 2. SK penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran aturan disiplin/kode etik/kode prilaku 3. Hasil penelitian/survei tentang pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku 4. Data dukung Inovasi |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Sistem Informasi Kepegawaian (0,5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | Apakah data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala? | a. Jika data informasi kepegawaian unit kerja dapat diakses oleh pegawai dan dimutakhirkan setiap ada perubahan data pegawai; b. Jika data informasi kepegawaian unit kerja dapat diakses oleh pegawai dan dimutakhirkan namun secara berkala; c. Jika data informasi kepegawaian unit kerja belum dimutakhirkan. | Sampling download pemutakhiran (before /sebelum dimutakhirkan dan setelah dimutakhirkan), mis SIMPEG, My SAPK atau aplikasi yang dimiliki satker (Screenshoot) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | PENGUATAN AKUNTABILITAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Keterlibatan Pimpinan (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan | a. Jika pimpinan selalu terlibat dalam seluruh tahapan penyusunan perencanaan b. Jika pimpinan ikut terlibat dalam sebagian tahapan penyusunan perencanaan c. Jika tidak ada keterlibatan pimpinan dalam penyusunan perencanaan (hanya menandatangani) | Dokumen Pimpinan Terlibat Dalam Kegiatan Penyusunan Renstra, Renja, Perkin, RKAKL. | Keterlibatan pimpinan dapat dibuktikan dengan kehadiran dalam rapat (daftar hadir/ notula/dokumentasi), pengoreksian, paraf/ttd dokumen perencanaan, dll. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b | Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja | a. Jika pimpinan selalu terlibat dalam seluruh tahapan penyusunan perjanjian kinerja b. Jika pimpinan terlibat dalam sebagian tahapan penyusunan perjanjian kinerja c. Jika tidak ada keterlibatan pimpinan dalam penyusunan perjanjian kinerja | Dokumen Pimpinan Terlibat Dalam Kegiatan Penyusunan Perkin pada semua jenjang. | Keterlibatan pimpinan dapat dibuktikan dengan kehadiran dalam rapat (daftar hadir/ notula/dokumentasi), pengoreksian, paraf/ttd dokumen Perkin. Mis. Penyusunan Perkin Kakanwil yang melibatkan seluruh Kabid, Kabag TU, Pembimas, Kepala Kemenag Kab/Kota. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c | Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala | a. Jika pimpinan selalu terlibat dalam seluruh pemantauan pencapaian kinerja dan menindaklanjuti hasil pemantauan b. Jika pimpinan unit kerja terlibat dalam seluruh pemantauan pencapaian kinerja tetapi tidak ada tindak lanjut hasil pemantauan c. Jika pimpinan unit kerja terlibat dalam sebagian pemantauan pencapaian kinerja d. Jika tidak ada keterlibatan pimpinan dalam pemantauan pencapaian kinerja | 1. Dokumen Pimpinan Terlibat Dalam pemantauan pencapaian kinerja; 2. Dokumen seluruh pimpinan menindaklanjuti hasil pemantauan kinerja 3. Capkin triwulan | Keterlibatan pimpinan dapat dibuktikan dengan kehadiran dalam rapat (daftar hadir/ notula/dokumentasi), pengoreksian dokumen capkin/LKJ satker atau Nota Dinas pemantauan kinerja dan tindak lanjut hasilnya. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | Apakah dokumen perencanaan sudah ada? | ya, jika unit kerja memiliki dokumen perencanaan lengkap. | 1. Renstra 2. Renja (Eselon 1) 3. Perkin 4. RKAKL |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b | Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil? | ya, jika perencanaan telah berorientasi hasil. | 1. Renstra 2. Perkin | Kualitas dokumen perencanaan (sasaran/indikator kinerja berorientasi hasil/kinerja/bukan sekedar kerja) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c | Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)? | ya, jika unit kerja memiliki IKU. | 1. Renstra 2. Indikator Kinerja pada Perkin. | Dokumen Perkin harus yang sudah ditandatangani. Dokumen yang belum ditandatangni masih dianggap draf (belum dokumen yang sah). |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d | Apakah indikator kinerja telah SMART? | a. Jika seluruh indikator kinerja unit kerja telah SMART; b. Jika sebagian besar indikator kinerja unit kerja telah SMART; c. Jika sebagian kecil indikator kinerja unit kerja telah SMART; d. Jika belum ada indikator kinerja unit kerja yang SMART. | Indikator Kinerja pada Perkin. | 1. Kualitas IKU relevan, cukup dan dapat diukur secara obyektif dalam mengukur sasaran/KU. 2. Indikator kinerja harus memiliki kriteria Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time bound (SMART) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e | Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu? | Ya, jika unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat waktu. | Dokumen waktu penyusunan Laporan Kinerja, baik triwulan (capkin) maupun tahunan (LKj), baik secara manual maupun pada aplikasi (SIPKA) | Waktu penyampaian laporan kinerja telah diatur pada KMA Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| f | Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja? | a. Jika seluruh pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja; b. Jika sebagian pelaporan kinerja belum memberikan informasi tentang kinerja; c. Jika seluruh pelaporan kinerja belum memberikan informasi tentang kinerja. | 1. Capkin 2. LKj | 1. LKj (cermati Bab 3, apakah memberikan informasi terkait capaian kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| g | Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja? | ya, jika terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja. | 1. SK/SKP SDM yang menangani akuntabilitas kinerja 2. Sertifikat/dokumen peningkatan kapabilitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja, baik dalam bentuk diklat/pelatiha/e-learning/bimtek, sosialissai/seminar, konferensi/sarasehan, kursus/penataran, workshop/coaching, mentoring/magang, bencmarking, dll. | 1. Upaya Satker meningkatkan kapasitas SDM yang mengelola Akuntabilitas (Laporan kegiatan, surat tugas) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h | Apakah pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten? | a. Jika pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh seluruh SDM yang kompeten; b. Jika pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh sebagian SDM yang kompeten; c. Jika pengelolaan akuntabilitas kinerja belum dilaksanakan oleh seluruh SDM yang kompeten. | 1. SK/SKP SDM yang menangani akuntabilitas kinerja 2. Sertifikat/dokumen peningkatan kapabilitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja, baik dalam bentuk diklat/pelatiha/e-learning/bimtek, sosialissai/seminar, konferensi/sarasehan, kursus/penataran, workshop/coaching, mentoring/magang, bencmarking, dll. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | PENGUATAN PENGAWASAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Pengendalian Gratifikasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi? | a. Jika public campaign telah dilakukan secara berkala; b. Jika public campaign dilakukan tidak secara berkala; c. Jika belum dilakukan public campaign. | Public campaign tentang Unit Pengendalian Gratifikasi, baik secara triwulan maupun semesteran | Public campaign melalui: surat edaran/Poster/Banner/Flyer/leaf/website/medsos/Apel rutin, dll |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b | Apakah pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan? | a. Jika Unit Pengendalian Gratifikasi, pengendalian gratifikasi telah menjadi bagian dari prosedur; b. Jika Unit Pengendalian Gratifikasi, upaya pengendalian gratifikasi telah mulai dilakukan; c. Jika telah membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi tetapi belum terdapat prosedur pengendalian; d. Jika belum memiliki Unit Pengendalian Gratifikasi. | 1. Keputusan/kebijakan tentang pengendalian gratifikasi 2. Laporan bulanan (UPG Satker) dan triwulan (UPG Satker ke Pusat) | 1. Keputusan Pimpinan tentang UPG 2. PMA Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pegendalian Gratifikasi Nomor 34 Tahun 2019 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | Apakah telah dibangun lingkungan pengendalian? | a. Jika unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; b. Jika unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; c. Jika unit kerja membangun sebagian besar lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; d. Jika unit kerja membangun sebagian kecil lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; e. Jika unit kerja belum membangun lingkungan pengendalian. | 1. Laporan Hasil PK SPIP. Jika tidak dilakukan PK oleh Itjen, maka dapat menggunakan penilaian mandiri SPIP oleh satker. 2. Inovasi atas lingkungan pengendalian 3. Laporan hasil survey lingkungan pengendalian melalui aplikasi SIMPI 4. Rencana aksi dan tindak lanjut hasil survey | 1. SPIP terdiri atas unsur: a. lingkungan pengendalian; b. penilaian risiko; c. kegiatan pengendalian; d. informasi dan komunikasi; dan e. pemantauan pengendalian intern. 2. Penerapan unsur SPIP dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah. 3. Yang dimaksud dengan “lingkungan pengendalian” adalah kondisi dalam Instansi Pemerintah yang memengaruhi efektivitas pengendalian intern. 4. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui: a. penegakan integritas dan nilai etika; b. komitmen terhadap kompetensi; c. kepemimpinan yang kondusif; d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia; g. perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan h. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait 5. Jika satker tidak dilakukan PK oleh APIP, maka tim penilai mengecek terlebih dahulu substansi penilaianmandiri satker atas aspek lingkungan pengendalian. 6. Peraturan rujukan, antara lain: a. PP No. 60 TAHUN 2008 TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH b. PERATURAN BPKP NO. 5 TAHUN 2021 TENTANG PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b | Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan? | a. Jika unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; b. Jika unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; c. Jika melakukan penilaian risiko atas sebagian besar pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; d. Jika melakukan penilaian risiko atas sebagian kecil pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; e. Jika unit kerja belum melakukan penilaian resiko. | 1. Penilaian Risiko (baik dalam bentuk Risk Register/peta risiko) 2. Inovasi | Daftar dan peta risiko organisasi dan kegiatan dapat dicetak dari Aplikasi SIMPI |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c | Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi? | a. Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; b. Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; c. Jika unit kerja belum melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko. | 1. Kegiatan pengendalian/ monitoring yang sesuai dengan Risk Register 2. Inovasi | Daftar pengendalian atas risiko organisasi dan kegiatan dapat dicetak dari Aplikasi SIMPI |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d | Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait? | a. Jika SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait; b. Jika SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian pihak terkait; c. Jika SPI belum diinformasikan dan dikomunikasikan kepada pihak terkait. | Media informasi (Surat/sosialisasi/banner/web/medsos/dll) | Daftar informasi dan komunikasi atas kegiatan pengendalian risiko organisasi dan kegiatan dapat dicetak dari Aplikasi SIMPI |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Pengaduan Masyarakat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | Apakah kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan? | a. Jika unit kerja mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pengaduan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; b. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi; c. Jika unit kerja belum mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat. | 1. Kebijakan pengaduan masyarakat (PMA/KMA/Keputusan Pimpinan Satker) 2. Dokumen implementasi kebijakan pengaduan masyarakat (matrik yang ditandatanagni pimpinan/laporan) 3. Inovasi | 1. Keputusan Pimpinan satker tentang pengelola Dumas dan WBS 2. Matrik Pengeolaan Dumas |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b | Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat? | a. Jika penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi secara berkala; b. Jika penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi tetapi tidak secara berkala; c. Jika penanganan pengaduan masyarakat belum di monitoring dan evaluasi. | Laporan monev/matrik penanganan pengaduan masyarakat, baik bulanan/triwulan/ semesteran. | Matrik Monev Dumas |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c | Apakah hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti? | a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penanganan pengaduan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; b. Jika sebagian hasil evaluasi atas penanganan pengaduan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; c. Jika hasil evaluasi atas penanganan pengaduan belum ditindaklanjuti. | Laporan/matrik Tindak lanjut evaluasi penanganan pengaduan masyarakat. | Matrik Tindak Lanjut hasill Monev Dumas |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Whistle-Blowing System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | Apakah Whistle Blowing System telah diterapkan? | a. Jika unit kerja menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pelaksanaan Whistle Blowing System yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; b. Jika unit kerja menerapkan kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi ; c. Jika unit kerja belum menerapkan kebijakan Whistle Blowing System. | 1. Laporan Pengelolaan WBS 2. Inovasi tentang WBS. | Laporan Penanganan Pengelolaan WBS (berupa laporan/matrik) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b | Apakah telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System? | a. Jika penerapan Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi secara berkala; b. Jika penerapan Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala; c. Jika penerapan Whistle Blowing System belum di monitoring dan evaluasi. | Laporan/Matrik Evaluasi dan Monitoring Penerapan WBS secara berkala, baik bilanan/triwulan/Semesteran | Matrik Monev WBS |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c | Apakah hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti? | a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; b. Jika sebagian hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; c. Jika hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System belum ditindaklanjuti. | Matrik Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Penerapan WBS | Matrik Tindak Lanjut Hasil Evaluasi WBS |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Penanganan Benturan Kepentingan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | Apakah telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama? | a. Jika sudah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan tetapi pada seluruh tugas fungsi utama; b. Jika sudah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan tetapi pada sebagian besar tugas fungsi utama; c. Jika sudah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan tetapi pada sebagian kecil tugas fungsi utama; d. Jika belum terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama. | Matrik identifikasi Benturan Kepentingan pada satker | Matrik Identifikasi benturan kepentingan akan berbeda antara (PTKN/Madrasah) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b | Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi? | a. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/ diinternalisasikan ke seluruh layanan; b. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/ diinternalisasikan ke sebagian besar layanan; c. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/ diinternalisasikan ke sebagian kecil layanan; d. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum disosialiasikan/ diinternalisasikan ke seluruh layanan. | Dokumen Sosialisasi Benturan Kepentingan | Dapat berupa: a. Laporan b. Unggah Kebijakan benturan kepentingan pada Website c. Banner d. Surat Pimpinan Satker, dll |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c | Apakah penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan? | a. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke seluruh layanan; b. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke sebagian besar layanan; c. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke sebagian kecil layanan; d. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum diimplementasikan ke seluruh layanan. | Laporan/Matrik Monitoring/Pelaksanaan Benturan Kepentingan | 1. Keputusan pimpinan/SE tentang implementasi hasil identifikasi benturan kepentingan kepada seluruh penanggung jawab/pelaksana fungsi pada satker 2. Matrik Monev benturan kepentingan berdasarkan hasil identifikasi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d | Apakah telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan? | a. Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi secara berkala oleh unit kerja; b. Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi tetapi tidak secara berkala oleh unit kerja; c. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum dievaluasi oleh unit kerja. | Laporan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan secara berkala, baik bulanan/triwulan/semesteran. | Matrik laporan hasil Monev benturan kepentingan berdasarkan hasil identifikasi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e | Apakah hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti? | a. Jika seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; b. Jika sebagian hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja; c. Jika belum ada hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan yang ditindaklanjuti unit kerja. | Laporan/Matrik Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan | Matrik tindaklanjut hasil monev benturan kepentingan |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Standar Pelayanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | Terdapat kebijakan standar pelayanan | a. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap seluruh jenis pelayanan, dan sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku b. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap sebagian jenis pelayanan, dan sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku c. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap seluruh jenis pelayanan, namun tidak sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku d. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap sebagian jenis pelayanan, namun tidak sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku e. Standar Pelayanan belum ditetapkan | SK pimpinan satker tentang standar pelayanan publik dengan lampiran 1. Standar Pelayanan dari seluruh jenis layanan (terdiri dari 14 komponen, berdasarkan Permen PAN RB Nomor 15 Tahun 2014) 2. Berita acara kesepakatan dengan stakeholders 3. Maklumat Pelayanan | 1. Standar Pelayanan masih belum tersusun, harap segera dibuatkan SK dan SP setiap jenis layanan. 2. Belum ada Berita Acara Kesepakatan 3. Belum ada maklumat pelayanan |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b | Standar pelayanan telah dimaklumatkan | a. Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada seluruh jenis pelayanan dan dipublikasikan di website dan media lainnya b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada sebagian besar jenis pelayanan dan dipublikasikan minimal di website c. Standar pelayanan telah dimaklumatkan pada sebagian kecil jenis pelayanan dan belum dipublikasikan d. Standar pelayanan belum dimaklumatkan pada seluruh jenis pelayanan dan belum dipublikasikan | 1. SK Maklumat Layanan 2. Screenshot Maklumat layanan yang disahkan oleh Pimpinan dan dipublikasikan minimal di website dan media lainnya (leafleat, banner, koran, majalah) | 1. Belum semua Standar Pelayanan dimaklumatkan 2. Maklumat Pelayanan belum di publikasikan ke seluruh media |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c | Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan | a. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan dilakukan dengan melibatkan stakeholders (antara lain : tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat), serta memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat b. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan dilakukan dengan memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat, namun tanpa melibatkan stakeholders c. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan, namun dilakukan tanpa memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat, serta tanpa melibatkan stakeholders d. Belum dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan | Dokumen Laporan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan dilakukan dengan melibatkan stakeholders antara lain : tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat), serta dapat memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat (dilampirkan: perbaikan (before-after), dokumentasi pembahasan SP dengan stakeholder) | Belum dilakukan reviu dan belum dibuat laporannya |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d | telah melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan | ya,telah melakukan publikasi atas tandar pelayanan dan maklumat pelayanan | 1. Screenshot Standar Pelayanan dan Maklumat layanan yang disahkan oleh Pimpinan serta dipublikasikan minimal di website dan media lainnya | Belum melakukan publikasi Standar Pelayanan pada media cetak |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Budaya Pelayanan Prima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima | "a. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima secara berkelanjutan dan terjadwal, sehingga seluruh petugas/pelaksana layanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan serta telah dan terdapat monev yang melihat kemampuan/kecakapan petugas/pelaksana layanan b. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima, dan seluruh petugas/pelaksana layanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan c. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima, akan tetapi baru sebagian besar petugas/pelaksana layanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan d. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima namun secara terbatas, sehingga hanya sebagian kecil petugas/pelaksana layanan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan e. Belum dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima, dan seluruh petugas/pelaksana layanan belum memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan" | "1. SK pelaksana layanan 2. Laporan (Foto, notulensi, absensi, jadwal, undangan) pelatihan sosialisasi pelayanan prima secara berkelanjutan dan terjadwal 3. Sertifikat/Surat Tugas keikutsertaan Pelatihan/Sosialisasi Pelayanan Prima (Sosialisasi Budaya Pelayanan Prima minimal dilakukan satu tahun sekali)" | "1. Belum ada SK pelaksana layanan 2. Belum dilakukan sosialisasi Budaya Pelayanan Prima" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b | Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media | a. Seluruh Informasi tentang pelayanan dapat diakses secara online (website/media sosial) dan terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional b. Seluruh Informasi tentang pelayanan dapat diakses secara online (website/media sosial), namun belum terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional c. Seluruh Informasi tentang pelayanan belum online, hanya dapat diakses di tempat layanan (intranet dan non elektronik) d. Informasi tentang pelayanan sulit diakses | 1. Screenshot informasi layanan yang diinput melalui berbagai media. 2. Bukti Registrasi atau cetak laporan penggunaan Aplikasi SIPPN https | 1. Sebagian sudah memiliki website 2. dalam pemberian layanan sudah menggunakan aplikasi (Pusat) 3. Belum mengisi SIPPN, segera minta akun dan memasukkan Standar Pelayanan kedalam SIPPN, jika sudah benar2 sesuai Permenpan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan baru dipublish di SIPPN |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c | Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan | a. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi yang minimal memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan, dan telah diterapkan secara rutin/berkelanjutan b. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi yang minimal memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan, namun belum diterapkan secara rutin/berkelanjutan c. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi, namun belum memenuhi unsur penilaian minimal : disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan d. Belum terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi | 1. SK tentang Pemberian reward, dan Punishment 2.Bukti Pemberian reward dan punishment kepada petugas pemberi layanan (secara berkala) | SK pemberian reward dan punisment belum ada dan belum diimplementasikan |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d | Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar | a. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di seluruh jenis layanan b. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di sebagian besar jenis layanan c. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di sebagian kecil jenis layanan d. Belum terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar | "1. SK tentang Pemberian kompensasi 2. Bukti pemberian kompensasi kepada penerima layanan yang tidak menerima layanan sesuai dengan standar." | Belum ada SK pemberian kompensasi dan penerapannya |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e | Terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi | a. Jika seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu/terintegrasi b. Jika sebagian besar pelayanan sudah dilakukan secara terpadu/terintegrasi c. Jika sebagian kecil pelayanan sudah dilakukan secara terpadu/terintegrasi d. Jika tidak ada pelayanan yang dilakukan secara terpadu/terintegrasi | 1. SK PTSP 2. Foto PTSP 3. Screenshoot Aplikasi PTSP (dashboard) 4. Design jaringan Local area network | Baru terdapat Pelayanan Terpadu Kementerian Agama (PTKA) belum ada integrasi jaringan Local Area Network (LAN) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| f | Terdapat inovasi pelayanan | a. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang berbeda dengan unit kerja lain dan mendekatkan pelayanan dengan masyarakat serta telah direplikasi b. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang berbeda dengan unit kerja lain dan mendekatkan pelayanan dengan masyarakat c. Jika unit kerja memiliki inovasi yang merupakan replikasi dan pengembangan dari inovasi yang sudah ada d. Jika unit kerja telah memiliki inovasi akan tetapi merupakan pelaksanaan inovasi dari instansi pemerintah e. Jika unit kerja belum memiliki inovasi pelayanan | 1. SK Inovasi layanan yang dibangun dan ditetapkan oleh Pimpinan 2. Bukti keikutsertaan dalam KIPP (Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik) 3. Penghargaan KIPP 4. bukti replikasi oleh unit/Satker/Instansi lain | Belum ada inovasi layanan dan belum pernah mengikuti KIPP | Belum tersedia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Pengelolaan Pengaduan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor! | a. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, tersedia petugas khusus yang menangani, dan terintegrasi dengan SP4N-LAPOR! b. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, tersedia petugas khusus yang menangani namun belum terintegrasi dengan SP4N-LAPOR! c. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, namun belum tersedia petugas khusus yang menangani d. Hanya terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline e. Tidak terdapat media konsultasi dan pengaduan | 1. Screenshoot media/sistem pengaduan dan konsultasi layanan atau 2. Screenshoot media/sistem pengaduan dan konsultasi layanan yang terintegrasi dengan SP4N-LAPOR! 3. Kotak saran dan tidak lanjut pengaduan | Belum terhubung dengan SP4N LAPOR |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b | Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan | a. Terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan, serta surat penugasan pengelola SP4N-LAPOR! di level unit kerja b. Terdapat SK pengelola SP4N-LAPOR! di level instansi dan/atau surat penugasan pengelola SP4N-LAPOR! di level unit kerja, namun unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan belum ada c. Belum terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan, serta belum terdapat SK pengelola SP4N-LAPOR! di level instansi dan/atau surat penugasan pengelola SP4N-LAPOR! di level unit kerja | 1. SK pengelola LAPOR sesuai dengan KMA Nomor 656 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pegaduan Pelayanan pada Kementerian Agama 2. Laporan Pengeloaan secara berkala | Belum ada SK dan laporan Pengelola Pengaduan namun belum diupload kedalam SP4N LAPOR |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c | Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi | a. Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi dilakukan secara berkala b. Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi dilakukan tidak berkala c. Belum dilakukan evaluasi penanganan keluhan/masukan dan konsultasi | 1. Laporan pelaksanaan evaluasi penanganan keluhan/masukan dan konsultasi secara berkala dengan melampirkan rekapitulasi penanganan keluhan/masukkan (triwulan, semesteran dan tahunan) | Belum ada penanganan keluhan/masukan pengaduan |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan | a. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 4 kali dalam setahun b. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 3 kali dalam setahun c. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 2 kali dalam setahun d. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 1 kali dalam setahun e. Belum dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan | Laporan survey internal berkala | Belum dilakukan penanganan/pengelolaan SKM per triwulan |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b | Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka | a. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara online (website, media sosial, dll) dan offline b. Hasil survei kepuasan masyarakat hanya dapat diakses secara offline di tempat layanan c. Hasil survei kepuasan masyarakat tidak dipublikasi | Screenshot hasil survei secara online (pada website, media sosial, dll) dalam bentuk grafik atau matrik. | Belum dilakukan publikasi terhadap hasil SKM per triwulan |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c | Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat | a. Jika dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survei kepuasan masyarakat b. Jika dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survei kepuasan masyarakat c. Jika dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil hasil survei kepuasan masyarakat d. Jika belum dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat | Laporan tindak lanjut hasil survey kepuasan masyarakat | Belum ada tindak lanjut SKM |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Pemanfaatan Teknologi Informasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan | a. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada seluruh proses pemberian layanan b. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada sebagian besar proses pemberian layanan c. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada sebagian kecil proses pemberian layanan d. Terdapat pelayanan yang belum menggunakan teknologi informasi pada proses pemberian pelayanan | Screenshot aplikasi layanan publik melalui berbagai media. | Telah melakukan pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada sebagian proses pemberian layanan namun belum dilaunching |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b | Telah membangun database pelayanan yang terintegrasi | Ya,jika tela membangun database pelayanan yang terintegrasi | Screenshoot database pelayanan yang terintegrasi | Belum melakukan |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c | Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus | a. Perbaikan dilakukan secara terus-menerus b. Perbaikan dilakukan tidak secara terus menerus c. Belum dilakukan perbaikan | Program pemeliharaan dan pengembangan secara berkala dan terus menerus | Belum melakukan |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASPEK REFORM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | MANAJEMEN PERUBAHAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Komitmen dalam perubahan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | Agen perubahan telah membuat perubahan yang konkret di Instansi (dalam 1 tahun) | Misalkan dengan kebijakan 1 Agen 1 Perubahan Persentase diperoleh dari Jumlah Perubahan yang dibuat dibagi dengan Jumlah Agen Perubahan | Matrik data Agen Perubahan disertai proyek/program perubahannya | Belum tersedia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b | - Jumlah Agen Perubahan | Sudah jelas |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c | - Jumlah Perubahan yang dibuat | Sudah jelas |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d | Perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah terintegrasi dalam sistem manajemen | Matrik data Agen Perubahan disertai data proyek perubahan yang terintegrasi dalam sistem manajemen | Belum tersedia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e | - Jumlah Perubahan yang dibuat | Sudah jelas |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| f | - Jumlah Perubahan yang telah diintegrasikan dalam sistem manajemen | Sudah jelas |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Komitmen Pimpinan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan adanya target capaian reformasi yang jelas di dokumen perencanaan | a. Target capaian zona integritas sudah ada di dokumen perencanaan unit kerja dan sebagian besar (diatas 80%) sudah tercapai b. Target capaian zona integritas sudah ada di dokumen perencanaan unit kerja dan sebagian (diatas 50%) sudah tercapai c. Target capaian zona integritas sudah ada di dokumen perencanaan unit kerja dan sebagian kecil (dibawah 50%) sudah tercapai d. Target capaian zona integritassudah ada di dokumen perencanaan unit kerja, namun belum ada yang tercapai (masih dalam tahap pembangunan) e. Tidak ada target capaian zona integritasdi dokumen perencanaan unit kerja | 1. Target dan capaian nilai zona integritas pada Perkin 2. Dokumen Kontrak Kinerja WBK/WBBM |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Membangun Budaya Kerja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | Instansi membangun budaya kerja positif dan menerapkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari | a. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah dinternalisasi ke seluruh anggota organisasi, dan penerapannya dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas b. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah dinternalisasi ke seluruh anggota organisasi, namun belum dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas c. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah disusun, namun belum dinternalisasi ke seluruh anggota organisasi d. Belum menyusun budaya kerja dan nilai-nilai organisasi | 1. Laporan sosialisasi nilai-nilai dasar Kementerian Agama dan value ASN (ber-AKHLAK) 2. SOP/Juklak/Juknis |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | PENATAAN TATALAKSANA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | Telah disusun peta proses bisnis dengan adanya penyederhanaan jabatan | a. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi penyederhanaan seluruh jabatan b. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi penyederhanaan sebagian besar (lebih dari 50%) jabatan c. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi penyederhanaan sebagian kecil (kurang dari 50%) jabatan d. Peta proses bisnis telah disusun dan belum mempengaruhi penyederhanaan jabatan | 1. KMA Nomor 1364 Tahun 2021 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Agama 2. SK penyetaraan Jabatan (Kanwil, PTKN, Balai dan UPT) | Minta Penjelasan (dokumen) terkait Penyetaraan Jabatan pada Kankemenag kab/kota dan Madrasah |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien | a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien b. Implementasi SPBE telah mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien, namun belum terintegrasi (parsial) c. Implementasi SPBE belum mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien | 1. screenshot Siskohat (Kanwil, Kab/Kota) 2. Screenshot SNPDB online (MAN IC dan MAN PK) 3. Screenshot SIMKAH (kab/kota) 4. SPAN-PTKIN (PTKIN) 5. PMB online PTKN (PTKN selain Islam) 6. Aplikasi BOS (seluruh Madrasah) 7. SIMPATIKA (Kab/Kota dan seluruh Madrasah) 8. Aplikasi PPDB Online (Madrasah reguler) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b | Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien | a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien b. Implementasi SPBE telah mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien, namun belum terintegrasi (parsial) c. Implementasi SPBE belum mendorong pelaksanaan pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien | Penjelasan tentang kecepatan dan efisiensi pemanfaatan layanan melalui media online yang ada (before - after) | Minta Penjelasan Before-After: 1. Siskohat (Ditjen PHU) 2. PPDB Online (Pendis) 3. SIMKAH (Bimas Islam) 4. SIMPATIKA (Pendis) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | Transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal | a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama bagi unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan b. Kriteria huruf c telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah diterapkan/digunakan oleh unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak c. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu direalisasikan pada unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas prakiraan dan pelacakan terhadap sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama e. Sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah direncanakan, didefinisikan, dan ditetapkan | Grand design/roadmap/kerangka acuan/TOR program transformasi digital yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b | Transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal | a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan bagi unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan b. Kriteria huruf c telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah diterapkan/digunakan oleh unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak c. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu direalisasikan pada unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas prakiraan dan pelacakan terhadap sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan e. Sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah direncanakan, didefinisikan, dan ditetapkan | Laporan/bukti dukung pemanfaatan transformasi digital (Report Aplikasi SISKOHAT, PPDB Online, SIMPATIKA, SIMKAH dll) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c | Transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal | a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik bagi unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan b. Kriteria huruf c telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah diterapkan/digunakan oleh unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak c. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu direalisasikan pada unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas prakiraan dan pelacakan terhadap sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik e. Sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah direncanakan, didefinisikan, dan ditetapkan | 1. Hasil survey internal terhadap pengguna layanan transformasi digital 2. Tindak Lanjut laporan (Aplikasi SISKOHAT, PPDB Online, SIMPATIKA, SIMKAH dll) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Kinerja Individu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | Ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya | a. Seluruh ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya b. Sebagian ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya c. Tidak ada ukuran kinerja individu yang berorientasi hasil (outcome) | SKP dari pimpinan sampai dengan pelaksana sesuai dengan PermenPAN Nomor 8 Tahun 2021 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Assessment Pegawai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | Hasil assement telah dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai | a. Seluruh hasil assessment dijadikan dasar mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai b. Hasil assessment belum seluruhnya dijadikan mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai c. Hasil assessment belum dijadikan dasar mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai | Rekap hasil assesmen yang disandingkan dengan mutasi dan pengembangan kompetensi |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Pelanggaran Disiplin Pegawai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | Penurunan pelanggaran disiplin pegawai | Persentase pernurunan pelanggaran disiplin pegawai diperoleh dari Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya dikurangi Jumlah pelanggaran tahun ini kemudian dibagi dengan Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya | Sudah Jelas (Rekapitulasi) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b | - Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya | Sudah Jelas (Rekapitulasi) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c | - Jumlah pelanggaran tahun ini | Sudah Jelas (Rekapitulasi) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d | - Jumlah pelanggaran yang telah diberikan sanksi/hukuman | Sudah Jelas (Rekapitulasi) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | PENGUATAN AKUNTABILITAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Meningkatnya capaian kinerja unit kerja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | Persentase Sasaran dengan capaian 100% atau lebih | Persentase diperoleh dari Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% atau lebih dibagi dengan Jumlah Sasaran Kinerja | Sudah Jelas | Belum tersedia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b | - Jumlah Sasaran Kinerja | 0 | Sudah Jelas |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c | - Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% atau lebih | 0 | Sudah Jelas |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Pemberian Reward and Punishment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian Kinerja telah dijadikan dasar sebagai pemberian reward and punishment bagi organisasi | a. Seluruh capaian kinerja (Perjanjian Kinerja) merupakan unsur dalam pemberian reward and punishment b. Sebagian besar Capaian Kinerja (lebih dari 50% Perjanjian kinerja) merupakan unsur dalam pemberian reward and punishment c. Sebagian kecil Capaian Kinerja (kurang dari 50% Perjanjian kinerja) merupakan unsur dalam pemberian reward and punishment d. Capaian Kinerja (Perjanjian kinerja) belum menjadi unsur dalam pemberian reward and punishment | Tindak lanjut dari SE Menag No 32 Tahun 2021 tentang Penambahan Komitmen dalam Format Perjanjian Kinerja pada Satuan Kerja di Tingkat Kemenag |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Kerangka Logis Kinerja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | Apakah terdapat penjenjangan kinerja ((Kerangka Logis Kinerja) yang mengacu pada kinerja utama organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai? | a. terdapat Kerangka Logis kinerja yang mengacu pada kinerja utama organisasi dan digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai b. terdapat Kerangka Logis kinerja yang mengacu pada kinerja utama organisasi namun belum digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai c. Kerangka Logis kinerja ada namun belum mengacu pada kinerja utama organisasi dan belum digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai d. Kerangka Logis kinerja belum ada | Cascading kinerja pimpinan satker hingga pelaksana |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | PENGUATAN PENGAWASAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Mekanisme Pengendalian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang | a. Terdapat pengendalian aktivitas utama organisasi yang tersistem mulai dari perencanaan, penilaian risiko, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan oleh penanggung jawab aktivitas serta pimpinan unit kerja dan telah menghasilkan peningkatan kinerja, mekanise kerja baru yang lebih efektif, efisien, dan terkendali b. Terdapat pengendalian aktivitas utama organisasi yang tersistem mulai dari perencanaan, penilaian risiko, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan oleh penanggung jawab aktivitas serta pimpinan unit kerja namun belum berdampak pada peningkatan kinerja unit kerja c.Terdapat pengendalian aktivitas utama organisasi yang tersistem mulai dari perencanaan, penilaian risiko, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan oleh penanggung jawab aktivitas d. Terdapat pengendalian aktivitas utama organisasi tetapi tidak tersistem e. Tidak terdapat pengendalian atas aktivitas utama organisasi | Dokumen pemantauan pengendalian resiko tingkat organisasi dan dokumen pendukung atas kegiatan pengendaliannya |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Penanganan Pengaduan Masyarakat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | Persentase penanganan pengaduan masyarakat | Penilaian ini menghitung realisasi penanganan pengaduan masyarakat yang harus diselesaikan |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Penyampaian Laporan Harta Kekayaan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | Persentase penyampaian LHKPN Persentase penyampaian LHKASN | Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam: 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015 4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 07 Tahun 2016 5. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 6. SE MenPANRB No. SE/03/M.PAN/01/2005 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | Upaya dan/atau inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik pada: 1. Kesesuaian Persyaratan 2. Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3. Kecepatan Waktu Penyelesaian 4. Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis 5. Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6. Kompetensi Pelaksana/Web 7. Perilaku Pelaksana/Web 8. Kualitas Sarana dan prasarana 9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | a. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan telah mendorong perbaikan seluruh pelayanan publik yang prima (lebih Cepat dan mudah) b. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan belum seluruhnya memberikan dampak pada perbaikan pelayanan public yang prima (Cepat dan mudah) c. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan belum sesuai kebutuhan d. Belum ada inovasi | Matrik (kondisi before-after) pada masing-masing inovasi layanan | Sudah ada inovasi namun belum bisa mendorong perbaikan secara keseluruhan |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b | Upaya dan/atau inovasi pada perijinan/pelayanan telah dipermudah: 1. Waktu lebih cepat 2. Pelayanan Publik yang terpadu 3. Alur lebih pendek/singkat 4 Terintegrasi dengan aplikasi | Persentase diperoleh dari Jumlah perijinan/pelayanan yang telah dipermudah dibagi dengan Jumlah perijinan/pelayanan yang terdata/terdaftar | Sudah Jelas | Belum tersedia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c | - Jumlah perijinan/pelayanan yang terdata/terdaftar | Jumlah Data seluruh perijinan | Disesuaikan dengan jumlah perizinan/pelayanan yang ada di satker(terdaftar) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| d | - Jumlah perijinan/pelayanan yang telah dipermudah | Jumlah Data yang sudah dipermudah | Disesuaikan dengan jumlah perizinan/pelayanan yang ada di satker(dipermudah) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a | Penanganan pengaduan pelayanan dilakukan melalui berbagai kanal/media secara responsive dan bertanggung jawab | a. Pengaduan pelayanan dan konsultasi telah direspon dengan cepat melalui berbagai kanal/media b. Pengaduan pelayanan dan konsultasi telah direspon dengan cepat melalui kanal/media yang terbatas c. Pengaduan pelayanan dan konsultasi direspon lambat melalui berbagai kanal/media d. Pengaduan pelayanan dan konsultasi direspon lambat dan kanal/media terbatas | Matrik rekapitulasi pengaduan dan kecepatan respon tindak lanjutnya: a. kurang dari 3 hari prima, b. 3 hari cepat, c. di atas 3 hari lambat | Belum dibuat matrik rekapitulasi pengaduan secara berkala |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HASIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||