Serpong (Pendis) - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dengan dukungan ACDP (Analytical and Capacity Development Partnership) [Kemitraan untuk Pengembangan Kapasitas dan Analisis Pendidikan] mengadakan studi ACDP-047 "Focus Group Discussion" dengan fokus pada penguatan PDF (Pendidikan Diniyah Formal) dan SPM (Satuan Pendidikan Muadalah). Kegiatan yang diselenggarakan di Hotel Santika Premiere BSD, Serpong, Senin-Rabu, 20-22 Februari 2017 itu dihadiri oleh Tim ACDP, Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren/Pendidikan Agama Islam dari Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Aceh, dan Nusa Tenggara Barat serta pengelola PDF, SPM, dan pesantren calon penyelenggara PDF dan SPM.

Kegiatan ini bertujuan untuk menjaring ide-ide penyelenggaraan dan pengembangan PDF dan SPM, termasuk sejumlah rekomendasi langkah kebijakan yang ditawarkan kepada Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren. Dalam kesempatan itu, Ahmad Zayadi, kepala Subdit Pendidikan Diniyah Formal dan Ma`had Aly, mengatakan bahwa PDF dan SPM merupakan wujud kelembagaan dan langkah strategis untuk mendorong layanan jenis pendidikan keagamaan melalui jalur formal guna menghasilkan kader-kader ulama (mutafaqqih fiddin) yang memiliki civil effect dan kehadiran negara secara konkrit. Keduanya memiliki hak-hak yang sama dan semartabat dengan layanan pendidikan sekolah dan madrasah. "Harus diakui, bahwa kehadiran negara untuk afirmasi terhadap layanan pendidikan model pesantren ini dirasakan tidak sebanding dengan layanan pendidikan lainnya, seperti sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi. Meskipun, masyarakat dan kita semua mengakui bahwa pendidikan ala pesantren merupakan pendidikan yang genuin lahir dari budaya dan kultur Indonesia. Untuk itu, ke depan diharapkan kebijakan fasilitasi dan rekognisi untuk pendidikan ala pesantren perlu didorong bersama," demikian papar Dokor Pendidikan Nilai dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Dalam kesempatan itu, hadir juga pengasuh pondok pesantren Lirboyo, KH. Reza Ahmad Zahid, dan Pesantren Salafiyah Syafi`iyah Termas, KH. Lukman Hakim Haris Dimyati, yang keduanya mendorong agar PDF dan SPM serta Ma`had Aly perlu dilakukan sosialisasi dan pembenahan secara maksimal sehingga para lulusan dari lembaga-lembaga itu dapat mendapatan perlakuan yang adil di masyarakat. "Jangan sampai ada lulusan PDF dan SPM yang tidak bisa diterima untuk melanjutkan pada perguruan tinggi, apalagi di UIN atau IAIN," papar keduanya.

Cecep Rustana dan Dan Moultan, tim ACDP, menjelaskan bahwa ACDP menampung sejumlah usulan dan problematika yang dihadapi oleh para pengelola PDF dan SPM yang kemudian didiskusikan alternatif penyelesaiannya sehingga ACDP dapat memberikan rekomendasi kepada Direktorat untuk mengambil langkah-langkah strategis. Untuk itu, FGD ini diharapkan dapat menghasilkan rumusan dan sejumlah rekomendasi yang patut untuk ditindaklanjuti. (swd/dod)