Jakarta (Pendis) - Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) menawarkan pendataan satu pintu dan penanganan keluhan yang terkait dalam penyelenggaraan PIP (Program Indonesia Pintar). Hal itu terungkap dalam kegiatan "Sosialisasi SOP Penanganan Keluhan Program Indonesia Pintar melalui SLRT" yang diselenggarakan oleh Direktorat Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial di Hotel Millenium Jakarta, Rabu (08/02/2017). Dalam kesempatan itu, hadir sejumlah utusan baik dari Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun Kementerian Agama RI. Untuk Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat Pendidikan Madrasah yakni Ida Nor Qosim dan Lum Edy Krisyanto, serta dari Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, yakni Suwendi dan Winuhoro Hanubhawono.

Dalam pertemuan itu disampaikan bahwa SLRT ini merupakan ikhtiar pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan perlindungan sosial, terutama dalam mensinergikan sejumlah program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, seperti bantuan Raskin (Beras Miskin), PKH (Program Keluarga Harapan), PKS (Program Keluarga Sejahtera), PIP (Program Indonesia Pintar), dan PIS (Program Indonesia Sehat). Pembenahan data yang didasarkan atas BDT (Basis Data Terpadu) akan dilakukan improvisasi melalui aplikasi android dan sistem yang bisa diakses melalui PC (personal computer) atau laptop dengan mekanisme tim yang telah disetiapkan yang kini telah siap di setiap kabupaten/kota. "Sejauh ini, kita mengalami problem yang cukup serius terkait dengan pendataan ini. Oleh karenanya, kita harapkan melalui SLRT ini data-data yang dibutuhkan dalam Program Indonesia Pintar dapat kita sinergikan dengan program yang ada pada seluruh kementerian/lembaga," papar Afrizon Tanjung, Kepala Subdit Pekerja Sosial dan PSM Kementerian Sosial. Lebih lanjut disampaikan bahwa SLRT juga akan diarahkan pada penanganan keluhan yang dihadapi oleh masyarakat terutama dalam penyaluran bantuan dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Pada tahun anggaran 2017, SLRT ini didukung oleh Mahkota-Cardno yang dibiayai dari Pemerintah Australia.

Utusan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, baik dari Direktorat Pendidikan Madrasah maupun Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, secara spontan menilai penting untuk melakukan sinergi penyelenggaraan Program Indonesia Pintar dengan SLRT ini. Di samping untuk mengintegrasikan data dengan program-program lainnya, sumber daya manusia pada setiap kabupaten/kota telah disediakan oleh tim SLRT ini, bahkan telah dibiayai baik melalui dukungan Dinas Sosial pada Pemerintah Daerah maupun sumber lainnya. "Kami menilai penting untuk melakukan sinergi antar Kementerian, setidaknya Kementerian Agama dengan Kementerian Sosial, guna menyukseskan penyelenggaraan Program Indonesia Pintar untuk siswa madrasah dan santri pondok pesantren. Namun, kami akan sampaikan terlebih dahulu kepada pimpinan," papar Suwendi, perwakilan dari Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren.

Dalam kesempatan itu juga diungkapkan akan dilakukan pertemuan-pertemuan lanjutan guna menindaklanjuti secara konkret sehingga program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, termasuk melalui Program Indonesia Pintar, dapat berjalan dengan baik. (swd/dod)