Pontianak (Pendis) - Kementerian Agama termasuk dalam sepuluh Kementerian terbesar dalam penyerapan anggaran sebesar 47% yang melampaui rata-rata serapan nasional, Ditjen Pendidikan Islam secara nasional menyumbang serapan anggaran paling tinggi yaitu sebesar 48,43%.

Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam Moh. Isom Yusqi mengatakan, penyatuan gerak langkah pada program pendidikan Islam yang linear dari pusat sampai daerah adalah kunci keberhasilan.

"Sesuai arahan pak Menteri diharapkan sampai bulan Desember bisa mencapai di atas 90%, mencermati seluruh kegiatan yang dirasakan langsung oleh masyarakat dan mendahulukan kegiatan prioritas nasional," ujar Moh. Isom saat memberikan pengarahan pada kegiatan Orientasi Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Program Pendidikan Islam rabu malam (10/08) di Pontianak.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat Syahrul Yadi, Kepala Bagian Keuangan Ditjen Pendidikan Islam Maryatun Sanusi dan Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Ridwan Syah.

Menurut dia, perubahan yang cepat perlu diikuti dengan bekerja yang cepat dengan terus memperbarui pengetahun regulasi dibidang keuangan.

"Fokus dalam bekerja dengan berorientasi pada hasil kerja dan jangan terbelenggu dengan prosedur lama yang menghambat, untuk itu diperlukan perubahan cara kerja dan berpikir karena persaingan semakin cepat dan ketat," tegasnya.

Sebelumnya, di acara yang lain Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat Syahrul Yadi saat membuka kegiatan Workshop Penatausahaan Perbendaharaan dan Laporan Keuangan Program Pendidikan Islam rabu malam (10/08) di Pontianak mengatakan dengan berlakunya sistem akuntansi berbasis akrual dibutuhkan kapasitas yang mumpuni baik itu sebagai bendahara ataupun sebagai operator SAIBA, kegiatan ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan bendahara dan operator SAIBA di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat.

Untuk itu, ia menghimbau kepada para peserta agar bersungguh-sungguh mencurahkan pikiran dan memanfaatkan waktu yang tersedia untuk memahami secara maksimal serta melakukan sharing pendapat terhadap peserta yang lain.

"Menyiapkan SDM yang kompeten dibidang laporan keuangan merupakan langkah awal penerapan akuntansi berbasis akrual, lalu koordinasi dan kerjasama dengan KPPN setempat dan Ditjen Pendidikan Islam mutlak dilakukan," ujarnya.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Syahrul berharap Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat menghasilkan Laporan Keuangan yang baik dengan transparan dan akuntabel.

Rahmawati, Kasubbag Akuntansi dan Pelaporan Ditjen Pendidikan Islam selaku Koordinator panitia kegiatan Orientasi Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Program Pendidikan Islam dan Workshop Penatausahaan Perbendaharaan dan Laporan Keuangan Program Pendidikan Islam menjelaskan bahwa tujuan dari dua kegiatan tersebut adalah untuk menyamakan persepsi dalam pengelolaan keuangan dan meningkatkan kemampuan teknis perbendaharaan dan pelaporan keuangan dengan menghadirkan sebanyak 185 peserta yang terdiri dari para Kasi Pendidikan Madrasah, Kepala Madrasah, Bendahara Penegeluaran dan Operator SAIBA pada Kanwil, Kankemenag, IAIN Pontianak dan Madrasah Negeri se Kalimantan Barat. Serta mengundang para Narasumber dari Sekjen, Ditjen Pendis, Itjen, LKPP, Kantor Pajak dan KPPN Pontianak.

(acm/ra)