Padang (Pendis) - Disamping menjadi rangking pertama dalam pengelolaan BMN se-Sumatera, Kanwil kemenag Sumatera Barat juga menempati urutan teratas dalam hal pelaporan triwulanan se-Sumatera Barat diantara intansi pemerintahan yang disampaikan kepada DJPB (Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan). Tahun 2015 lalu, Sumbar juga mendapat anugerah Duta Akrual dan masuk dalam daftar peringkat ke-7 dalam hal transparansi informasi dari Kementerian Agama RI.

"Ini bukan karena hasil kerja Kepala Kanwil Kemenag Sumbar selaku pimpinan namun semuanya berkat prestasi para seluruh "awak" Kemenag Sumbar baik para operator, JFU, pejabatnya dan seluruh warga Sumbar mendukung agenda dan program kerja," kata Kakanwil Kemenag Propinsi Sumbar, Salman di kawasan pantai Kota Padang (08/09/2016).

Dihadapan para operator BMN yang diwadahi dalam Workshop Pengelolaan BMN Pusat dan Satker di Sumatera Barat ini, Salman menginformasikan bahwa pada kesempatan workshop kali ini, Kanwil Proponsi Sumatera Barat yang memiliki 244 satker mengirimkan 40 operator BMN eselon 04 (Ditjen Pendis).

"Para operator tersebut berasal dari utusan Kanwil Kemenag Proponsi, Kankemenag Kabupaten/Kota, IAIN Imam Bonjol, MIN, MTsN dan MAN se-Sumbar," terang Salman.

Mengenai para operator BMN, Kakanwil "angkat topi" akan kinerjanya karena sebagian besar mereka tidak mempunyai background pendidikan akuntansi sebagaimana di instansi pemerintahan lain. Mereka sebagian besar adalah lulusan madrasah dan lulusan perguruan tinggi agama Islam.

"Latar belakang pendidikan yang berbeda bukan kendala dikarenakan mereka mau belajar dan akhirnya bisa," kata Kakanwil dengan penuh bangga.

Sebagai informasi, kata Salman, ada beberapa persoalan yang sering dihadapi oleh satker saat ini yaitu perubahan sistem pencatatan akuntansi yang sebelumnya kas menuju akrual berubah menjadi akrual murni, masih sepenuhnya belum dapat dilaksanakan sesuai harapan.

"Selain kendala kemampuan dan keahlian para operator yang belum merata, jaringan internet juga belum banyak dimiliki oleh semua satker. Salah satu penunjang proses rekonsiliasi laporan ke KPKNL sebagai bagian dari laporan keuangan adalah via online. Sehingga sehingga pelaksanaan rekon agak terlambat dan terhambat," cetus Salman.

Akhirnya, kata Kakanwil, dengan pelatihan yang berhubungan dengan aplikasi ini akan menambah wawasan dan pengetahuan serta kemahiran dari para operator.

"Semoga, workshop ini memberikan dampak dan manfaat yang besar bagi satker khususnya di Sumatera Barat ini." kata Kakanwil.

(@viva_tnu/ra)