Jakarta (Pendis) – Pemerintah Kabinet Merah Putih berencana meluncurkan program pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat. Program ini akan menyasar berbagai lini termasuk lembaga pendidikan, berikut  sekolah, madrasah, dan pondok pesantren.

 Pelaksanaan program ini dibahas dalam rapat koordinasi yang melibatkan Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

 "Screening akan dimulai pada tahun ajaran baru. Kami akan menyediakan alatnya," ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam rapat di Kantor Kemenko PMK, Kamis (23/1/2025).

 Menurut Budi, pemeriksaan ini akan mencakup sekitar 65 juta siswa sekolah dan madrasah. "Semakin sehat siswa, semakin produktif mereka. Pemeriksaan kesehatan ini nantinya akan dilakukan di kantor atau klinik masing-masing," tambahnya.

 Dalam hal pengelolaan data, Budi menjelaskan bahwa data dari pandemi Covid-19 melalui sistem Peduli Lindungi akan digunakan sebagai acuan, yang semuanya berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).

 Program ini juga akan didukung oleh aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK). "Minggu depan, sosialisasi akan dimulai di pondok pesantren dan madrasah, melibatkan dokter dari organisasi besar seperti NU dan Muhammadiyah (Muslimat, Fatayat, dan Aisyiyah). Mereka tidak hanya menguasai ilmu kesehatan tetapi juga pemahaman keagamaan," jelas Budi.

Menteri Agama Nasaruddin Umar didampingi Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam Arskal Salim turut hadir dalam rapat tersebut. Menag  memberikan apresiasi terhadap program ini. Ia menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek non-teknis, seperti pengaruh agama dan kepercayaan. Ia mencontohkan tingginya angka kematian bayi di beberapa daerah yang diduga akibat pemahaman yang kurang tepat terhadap ayat atau hadis.

 "Alhamdulillah, dalam beberapa tahun terakhir, Kemenag telah melakukan pendekatan kepada pondok pesantren yang masih memegang asumsi tertentu, misalnya terkait hadis Nabi tentang pemberian makanan kepada bayi yang baru lahir. Hal ini sangat penting untuk diluruskan," ujar Nasaruddin.

 Sehubungan dengan persiapan pelaksanaan program ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan bahwa pemerintah tengah memastikan kesiapan pelaksanaan PKG dalam waktu dekat.

 "Program ini akan segera diluncurkan. Saat ini kami tengah mempersiapkan berbagai dukungan teknis, termasuk data sasaran, infrastruktur, dan sumber daya manusia (SDM)," ujar Pratikno.

 PKG mencakup tiga program utama, yakni: (1) PKG Ulang Tahun, pemeriksaan kesehatan di puskesmas untuk seluruh masyarakat di luar usia sekolah yang sedang berulang tahun; (2) PKG Sekolah, pemeriksaan kesehatan untuk siswa di sekolah saat tahun ajaran baru; (3) PKG Khusus yang menyasar Ibu hamil dan Balita dilaksanakan di posyandu dan puskesmas.

"Dari segi data, data dukungan Dukcapil dari Kemendagri sudah ada sinergi termasuk dengan data BPJS Kesehatan. Karena nanti ini akan menjadi basis data sasaran implementasi untuk PKG," ucap Pratikno.

Kemudian, dari sisi anggaran, Kementerian Kesehatan telah menyiapkan anggaran serta SDM yang akan bertugas dalam pelaksanaan PKG. Namun, untuk distribusi layanan, pelaksanaan, infrastruktur, serta dukungan SDM penunjang masih membutuhkan dukungan dari seluruh pihak, mulai dari kementerian, pemerintah daerah, hingga pemerintah tingkat desa.

"Yang penting adalah memperkuat orkestrasi yang solid. Jika perlu, kita buat Instruksi Presiden (Inpres). Program ini sangat diharapkan masyarakat, namun juga memerlukan upaya besar dan penuh tantangan," tambahnya.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh sejumlah menteri dan pejabat, yaitu: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin; Menteri Agama Nasaruddin Umar; MenPAN RB Rini Widyantini; Mendikti SAINTEK Satryo Brodjonegoro; Mendukbangga/BKKBN Wihaji; Kepala Staf Presiden (KSP) AM Putranto; Wamendagri Ribka Haluk; Wamendikdasmen Atip Latipulhayat; Wamendes Riza Patria; Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim.

Selain itu turut hadir secara daring Mendikdasmen Abdul Mu'ti; Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi; Menaker Yassierli; Wamenko Hukum, HAM, Imigrasi & Pemasyarakatan Otto Hasibuan; Wamenkomdigi Angga Raka; Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti. Hadir pula  Perwakilan Kementerian dan Lembaga (Kemenkeu, Kementerian PPN/Bappenas, Kemenhan, TNI, POLRI).