Padang (Pendis) - Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Sumatera Barat 2 tahun lalu menduduki peringkat pertama diantara Propinsi Riau, Jambi, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau, namun bukan berarti tanpa masalah.

"Problem BMN di Sumatera Barat saat ini, yang mungkin juga dialami di propinsi lain adalah masalah status tanah. Banyak tanah yang sudah ditempati satker madrasah ataupun Kantor Kemenag Kabupaten/Kota yang belum bersertifikat atas nama Kementerian Agama RI," kata Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag Sumatera Barat, Bustari (7/09/2016).

Dalam forum Workshop Pengelolaan BMN Pusat dan Satker di Sumatera Barat ini, Bustari kembali mencontohkan bahwa di Kota Padang misalnya, ada madrasah terkena gusur pelebaran jalan. Ironisnya, madrasah dan Kankemenag Kota Padang baru sadar bahwa tanah madrasah tersebut belum masuk dalam catatan SIMAK-BMN. Mereka juga tidak tahu apakah tanah tersebut sudah bersertifikat Kemenag RI atau belum.

"Kebiasaan kita adalah mendata ketika ada masalah, namun ketika tidak ada masalah BMN tidak pernah diperhatikan. Ini dikarenakan pengelolaan BMN tidak begitu "menggiurkan" karena tidak langsung menghasilkan uang. Jadi tidak antusias mengurusnya. Kalau aset tidak diurus, maka akan dimiliki pihak lain," sesal Bustari yang mewakili Kakanwil Kemenag Propinsi Sumbar di forum yang dihadiri oleh para operator BMN se-Sumbar tersebut.

Masalah BMN di Sumbar yang lain adalah tentang penghapusan.

"Banyak BMN yang belum dicatat status penggunaannya sehingga ketika akan menghapuskan akan menjadi kendala. Sekali lagi, kita banyak berorientasi membeli dan tidak pernah memberi perhatian akan pencatatan," cetus Bustari.

Mengenai "nasib" para operator di seluruh satker di Kanwil Kemenag Propinsi Sumbar, Bustari menjelaskan bahwa semua operator baik BMN, E-MPA, EMIS, dan lain-lain, mayoritas adalah pegawai honorer (60%). Ditangan merekalah data dan laporan pertanggungjawabannya.

"Seluruh aplikasi tidak hanya BMN tapi semua aplikasi di tingkat unit eselon I Pendis, para honorerlah ujung tombaknya. Namun mereka termasuk pegawai yang kurang diperhatikan; honornya kecil, hanya 150ribu per bulan, itu pun dibayarkan pada akhir tahun, terang Bustari.

Hadir dalam kegiatan ini Kepala Bagian Umum Setditjen Pendis Nurul Huda, Kasubag Tata Usaha Abdul Latif, Kasubag Perlengkapan dan BMN Hasan Basri beserta seluruh JFU-nya.

(@viva_tnu/ra)