Bogor (Pendis) - Setditjen Pendidikan Islam menggelar Orientasi Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Program Pendidikan Islam Provinsi Jawa Barat Angkatan II pada tanggal 3 - 6 Agustus 2016 di Bogor. Orientasi tersebut dihadiri oleh para Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kankemenag dan para Kepala MTsN dan MAN dari 13 Kabupaten/Kota.

Kepala Bagian Keuangan Ditjen Pendidikan Islam, Maryatun Sanusi selaku penanggungjawab kegiatan mengatakan, orientasi ini merupakan rangkaian kegiatan Bagian Keuangan di beberapa daerah dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman regulasi/mekanisme dibidang keuangan dan menyamakan pandangan dalam mengelola keuangan pada program pendidikan Islam, dikatakannya melalui koordinasi pusat daerah dapat menggali informasi permasalahan pengelolaan keuangan sebagai bahan evaluasi dan persiapan menghadapi penyerapan anggaran semester II tahun 2016. Untuk mencapai tujuan tersebut panitia menghadirkan narasumber dari Ditjen Pendidikan Islam, Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, LKPP dan Kementerian Keuangan.

Sementara itu pada saat pembukaan acara pada rabu malam (3/8), Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam, Moh. Isom Yusqi menyampaikan hasil rapat Menteri Agama dengan para eselon I terkait laporan kinerja di triwulan II tahun 2016 untuk mengukur sejauhmana capaian kinerja masing-masing eselon I.

"Untuk mendukung capaian kinerja diperlukan inovasi pelayanan satu atap dengan menguasai sistem informasi yang terpadu berbasis ICT untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan, perubahan revolusioner sistem informasi mutlak dilakukan karena selama ini sistem informasi pendataan berjalan sendiri-sendiri," tuturnya.

Ia meyakini dengan adanya pelayanan satu atap seperti perizinan, kenaikan pangkat, pendataan dan lain-lain dapat memperbaiki kinerja secara signifikan.

Selain itu, Ia juga mengapresiasi kepada seluruh pengelola keuangan di daerah atas perannya dalam pencapaian serapan anggaran yang maksimal pada program pendidikan Islam dan mengajak kepada seluruh peserta orientasi untuk bertekad mengembalikan predikat opini BPK dari WDP menjadi WTP.

"Tahun ini adalah tahun pembenahan internal, untuk itu kepada KPA, PPK dan petugas lelang agar menguasai betul mekanismenya, update terus regulasi keuangan agar tidak membenarkan kebiasaan," tutupnya.

(acm/ra)