Jakarta — Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama menggelar pertemuan strategis dengan Tim UNICEF Indonesia guna membahas tindak lanjut program hibah Global Partnership for Education (GPE) System Capacity Grant yang difokuskan untuk penguatan kapasitas lembaga dan pemangku kepentingan pendidikan Islam di Indonesia.

Rapat berlangsung pada Selasa, (24/6/2025), di ruang kerja Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Prof. Amien Suyitno. Hadir mendampingi, Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Prof. Nyayu Khodijah, Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Dr. Thobib Al-Asyhar Serta Kasubdit Kesiswaan KSKK Madrasah, Abdul Basit. Sementara dari pihak UNICEF, hadir enam delegasi dipimpin oleh Head of Education UNICEF Indonesia, Kathrine Barrett.

Dalam pertemuan tersebut, UNICEF memaparkan progres pelaksanaan hibah GPE yang telah disetujui pada Februari 2025. Program empat tahunan ini menargetkan peningkatan kapasitas anggota Madrasah Policy Institute (MPI), serta pelaksanaan penelitian kebijakan yang relevan dan berdampak terhadap sistem pendidikan.

“Fokus tahun ini adalah pada penguatan kapasitas mitra lokal dan riset tematik. Kami telah menyeleksi 14 proposal dari delapan lembaga anggota MPI berdasarkan tiga kriteria utama: relevansi, kualitas substansi, dan efisiensi anggaran,” jelas Martin, perwakilan teknis UNICEF.

Hasil seleksi merekomendasikan delapan topik unggulan yang akan difasilitasi implementasinya, mencakup isu-isu strategis seperti:

• Perubahan iklim dalam konteks sekolah dan madrasah (oleh Muhammadiyah),

• Wajib belajar 13 tahun dan pendidikan inklusif (oleh Plan Indonesia),

• Pembelajaran mendalam atau deep learning (oleh UNESCO dan Muhammadiyah),

• Keamanan digital anak di lingkungan pendidikan (oleh PSPK),

• Inovasi pendanaan pendidikan (oleh SMSG),

• Kecerdasan buatan dan literasi numerasi (oleh Plan Indonesia dan IGI).

Dirjen Pendidikan Islam, Amien Suyitno, menekankan pentingnya memastikan bahwa keseluruhan program ini bersifat inklusif terhadap konteks dan kebutuhan madrasah.

“Kita ingin program ini tidak hanya berbasis pada praktik pendidikan umum, tapi juga menyentuh langsung kebutuhan khas madrasah. Topik-topik seperti kurikulum digital, pembelajaran berbasis AI, hingga penguatan literasi numerasi harus mampu diimplementasikan dalam ekosistem madrasah,” tegas Prof. Amien.

Hal senada disampaikan Prof. Nyayu, dan Dr. Thobib yang mendorong agar topik dan pendekatan program dapat menguatkan sistem pendidikan Islam nasional, khususnya melalui integrasi dengan kebijakan-kebijakan transformasi digital dan peningkatan mutu SDM pendidikan madrasah.

UNICEF menyatakan keterbukaannya terhadap masukan Kemenag dan menegaskan bahwa mekanisme pelaksanaan program bersifat fleksibel serta terbuka bagi inisiatif lokal. UNICEF juga menggarisbawahi bahwa meskipun sejumlah topik disarankan dalam expression of interest, lembaga tetap diberi ruang untuk menentukan prioritas tematik berdasarkan konteks masing-masing.

Rapat ini menjadi wujud kolaborasi erat antara Kementerian Agama dan UNICEF dalam mendorong transformasi pendidikan Islam di Indonesia yang lebih adaptif, partisipatif, dan relevan dengan tantangan global. Hasil akhir seleksi proposal direncanakan akan diumumkan pada Juli 2025.