Bogor (Kemenag) - Kementerian Agama melalui Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Ditjen Pendidikan Islam melaksanakan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) atau kesepakatan kerjasama antara Kementerian Agama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait pembangunan MAN Insan Cendekia di beberapa daerah di Indonesia, yaitu kota Pekalongan, Kota Kendari, Kab. Halmahera Barat, Kota Palu, Kab. Bangka Tengah, Kab. Paser, Kab. Tanah Laut, Kab. Bengkulu Tengah, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Sambas, Kab. Aceh Timur, Kota Batam, Kab. Ogan Komering Ilir (OKI) dan Kab. Padang Pariaman.
"Penandatanganan MoU ini merupakan bentuk kerjasama kita dengan pemerintah dan juga wujud kesiapan pemerintah daerah mengemban amanat mulia turut memajukan pendidikan Islam," demikian disampaikan Dirjen Pendidikan Islam Kamaruddin Amin saat penandatanganan MoU di Bogor, Jumat (07/09).
Kementerian Agama sangat mengharapkan dan mengapresiasi peran serta pemerintah daerah karena meskipun Pendidikan Islam berada di bawah naungan Kementerian Agama yang pengelolaannya secara vertikal, tetapi pendidikan Islam adalah tanggung jawab kita bersama, ujar guru besar UIN Alauddin Makassar ini.
Menurut Bupati Halmahera Barat Maluku Utara, Danny Massy sebagai salah satu Bupati yang menandatangani MoU mengaku siap segera melaksanakan kewajibannya untuk melengkapi infrastruktur yang dibutuhkan oleh MAN IC untuk wilayah Provinsi Maluku Utara, MAN Insan Cendekia Halmahera Barat yang dibangun di Desa Dodinga Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat dengan luas lahan 13,5 hektar ini, sesuai isi Nota Kesepahaman dan MoU yang sudah ditandatangani.
"Akan segera kami siapkan infrastrutur yang dibutuhkan, misalnya pengaspalan jalan aksesnya. Kami berusaha support semaksimal mungkin karena MAN IC Halmahera Barat dengan prestasi-prestasinya juga telah mewakili dan mengharumkan nama kabupaten Halmahera Barat di tingkat nasional," ungkap Danny.
Direktur KSKK Madrasah, A. Umar juga menambahkan dengan adanya sinergi bantuan dari pemerintah daerah dapat lebih mudah mewujudkan madrasah hebat dan bermartabat. Penandatanganan MoU sebelumnya juga pernah dilakukan dengan beberapa daerah lainnya, pungkasnya. (Hikmah/dod)
Bagikan: