Yogyakarta (Pendis) – Tata kelola baru Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Madrasah 2022, progres pembangunan dan realisasi anggaran harus bisa lebih cepat. Optimalisasi anggaran juga dipersiapkan lebih matang, supaya tidak ada lagi luncuran SBSN 2022.

Hal demikian disampaikan oleh Direktur Agama, Pendidikan dan Kebudayaan Bappenas Amich Alhumami saat memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi Penerima Bantuan SBSN Madrasah Tahun Anggaran 2022 Subdirektorat Sarana-Prasarana Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.

Amich mengingatkan jika ada optimalisasi dipersiapkan jauh-jauh hari, karena 2022 tidak ada luncuran. “Saya berharap dengan tata kelola baru, SBSN Madrasah  lebih cepat dan akseleratif dalam banyak hal. Jangan sampai dalam pelaksanaanya justru semakin lambat," tegas Amich di Yogyakarta, Rabu (16/03/2022).

Kepala Subdit Sarana-Prasarana KSKK Madrasah Abdul Rouf, M.Ksos menyebut jalannya SBSN 2021 di lingkungan madrasah cukup baik, meskipun Indonesia mengalami lonjakan kasus Covid-19 namun realisasi anggaran bisa mencapai 90% lebih. 

"Lonjakan kasus covid-19 di tahun 2021 ini juga berdampak langsung pada SBSN Madrasah, realisasi anggaran di akhir tahun yang mencapai 90% cukup baik," katanya.

Untuk itu, lanjut Rouf, dengan adanya luncuran SBSN Madrasah tahun anggaran 2021 tidak disia-siakan untuk mencapai target realisasi anggaran. "Secara berkala kami memantau terus proses pembangunan SBSN Madrasah dan progresnya kini mencapai 100%," jelasnya.

Masmim Afif selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama D.I.Y mengaku senang karena rapat koordinasi kali ini diadakan di Jogja. Ia mengatakan dengan adanya SBSN, Madrasah tidak lagi dipandang sebagai pendidikan alternatif. "Kami bersyukur tentunya karena skema SBSN ini madrasah tidak lagi dianggap pendidikan alternatif di tengah-tengah masyarakat," tuturnya.

Lebih lanjut ia menyebut prestasi siswa-siswi madrasah cukup mentereng. "Siswa-siswi madrasah kini bisa bersaing bahkan kemarin ada yang sampai menorehkan prestasi di Selandia Baru," tukasnya.

Ahli Muda Pengembangan Teknologi Pembelajaran Sarana Madrasah Bekti Indramadji optimis dengan tata kelola SBSN Madrasah 2022. Ia mengatakan pengendalian SBSN 2022 pada tingkat wilayah akan memperpendek rentan kendali pengadaan SBSN di lingkungan madrasah.

"Dalam juknis kami, PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) sebaiknya berdomisili tidak jauh dari lokasi pelaksanaan pembangunan SBSN Madrasah, ini dimaksudkan untuk memudahkan koordinasi antara bendahara-operator, satuan kerja madrasah hingga PPK,"  terangnya.

Rapat Koordinasi Penerima Bantuan SBSN Tahun Anggaran 2022 ini dilaksanakan di Daerah Istimewa Yogyakarta (15-17 Maret 2022) dengan mengundang bendahara, operator hingga pengambil kebijakan terkait SBSN Madrasah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama. Adapun narasumber yang ikut andil dalam kegiatan itu diantaranya dari Direktorat Jenderal Pengelolaan, Pembiayaan dan Risiko serta Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. (MAK)