Bogor (Pendis) --- Melanjutkan serial Focuss Group Discussion (FGD)  Kelompok Kerja Kemandirian Pesantren, Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Ditjen Pendis  finalisasi kerangka rencana tindak lanjut Peta jalan Kemandirian pesantren (PJKP). Kegiatan ini digelar di Swis Bell Hotel Bogor, 10 s/d 12 Maret 2021.

Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren mengatakan bahwa Peta jalan kemandirian pesantren (PJKP) ini disusun sebagai implementasi dari amanat UU No 18 tahun 2019 tentang pesantren yang salah satu fungsi pesantren adalah pemberdayaan masyarakat. Menurutnya,  Peta jalan kemandirian Pesantren ini direncanakan selesai akhir maret 2021, sebab, awal bulan April ini Menteri Agama Yaqut Cholil Choumas akan menyampaikan kepada Presiden RI Joko Widodo

“PJKP ini digelar sebagai implementasi fungsi Pesantren sebagai Pemberdayaan Masyarakat, kami merencanakan selesai di akhir maret, dan awal April sudah disampaikan ke Presiden melalui Pak Menteri.” Kata Waryono 

Pada kesempatan yang sama, melalui daring menggunakan zoom meeting, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Muhammad Ali Ramdani menyampaikan bahwa pesantren harus terlibat dan berperan aktif dalam penguatan ekonominya. Banyak  bisnis yang bisa  digeluti pesantren antara lain halal food, halal style, masih menurut Ramdhani, pada sektor seni misalnya, gambus, kaligrafi, seni-seni lainnya yang juga memiliki nilai jual yang perlu dikembangkan Pesantren.

“Pesantren harus terlibat aktif menguatkan Potensi Ekonominya, banyak varian bisnis yang bisa dikembangkan santri, Halal Food, Halal Style, kemudian pada sektor seni misalnya, seni Kaligrafi, Seni musik islami dll,” tutur Ramdhani.
Focus Group Discussion PJKP yang di fasilitasi oleh Alissa Wahid ini, diawali dengan review bahan PJKP, kompilasi bahan, diskusi pendalaman, evaluasi pendalaman  dan diakhiri dengan penyusunan Rencana Tindak Lanjut.

Hadir dalam acara tersebut,  Direktur Jederal Pendis Muhammad Ali Ramdhani, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Waryono Abdul Ghafur, Asdep Ekonomi Syariah dan Keuangan Inklusi Kemenko Perekonomian, Erdiriyo,  Kasubdit Pendidikan Pesantren Basnang Said, Staf Khsusus Menteri Nuruzzaman dan Wibowo Prasetyo, Ketua Pokja PJKP Hasanudin Ali, Ketua RMI PBNU Abdul Ghaffarrozin, Perwakilan Bank Indonesia, Haryono dan Yunita serta enterpreuner dan akademisi. (BS/My)