Bogor (Pendis) - Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (Dit. PD-Pontren) menyelenggarakan kegiatan "Pembinaan Integritas Pegawai Dit. PD-Pontren Angkatan I" yang diselenggarakan di Hotel Gumilang Cipayung, Bogor, 30 Maret - 1 April 2017. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh pejabat eselon 3 dan 4 serta (Aparatur sipil Negara (ASN) Jabatan Fungsional Umum. Dalam kegiatan itu, tampil sebagai narasumber Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Nur Syam.

Pejabat yang kini merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Inspektur Jenderal Kementerian Agama ini menyampaikan bahwa setidaknya ada 3 (tiga) hal yang harus dipastikan terjadi di lingkungan Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren. Pertama, pastikan perencanaan dengan benar. Untuk mengukur kepastian perencanaan ini, menurut guru besar UIN Surabaya, dipastikan tepat sasaran, tepat kegiatan, dan tepat anggaran. Ketiga hal ini perlu diperhatikan mengingat hasil evaluasi tiap tahun seringkali terjadi serapa anggaran yang tidak maksimal. "Ada celah-celah perencanaan yang tidak pas. Untuk itu, kita perlu melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang selama ini dilakukan dan melakukan relokasi anggaran untuk digunakan anggaran yang lebih tepat," papar Nur Syam.

Dalam kesempatan itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama itu juga memberikan perhatian serius terhadap PBSB (Program Beasiswa Santri Berprestasi). "Program yang telah berlangsung selama 12 tahun ini perlu dicek, apakah masih relevan dan menguntungkan pesantren atau tidak?," tanya Nur Syam. "Tanpa bermaksud untuk menghilangkan PBSB, program itu perlu dilakukan evaluasi. Sebab, yang membiayai Kementerian Agama, tetapi yang panen justeru orang lain," tegas Sekjen. "Jangan sampai mereka-mereka yang dibiayai oleh Kementerian Agama lalu dimanfaatkan oleh organisasi dan gerakan radikal. Untuk itu, perlu dilakukan pemetaan pemikiran dan komitmennya untuk pesantren dan NKRI". Untuk itulah, Dit. PD-Pontren disarankan untuk melakukan evaluasi atas sejumlah kegiatan yang telah berlangsung lama ini.

Di samping itu, Nur Syam juga mengingatkan agar berfikir secara kalkulatif dan kontributif secara nyata bagi pondok pesantren. "Kita dituntut untuk melakukan kegiatan yang kontributif secara masif untuk pondok pesantren secara nyata. Jangan berfikir berapa kali kegiatan bimtek dilakukan, tetapi berfikirlah berapa banyak pesantren yang dibantu sehingga jelas pengaruhnya!," papar mantan Dirjen Pendidikan Islam itu. "Harus diakui, di anggaran kita itu terlalu banyak kegiatan pertemuan seperti bimtek, sosialisasi, dan lain-lain. Oleh karenanya, pak Jokowi seringkali mengkritik, bagaimana caranya mengevaluasi program yang jumlahnya yang terlalu banyak itu! Semestinya, kita harus menghitung berapa pesantren yang telah dibantu, berapa bangunan MDT yang telah dibantu, dan lainnya."

Kedua, pastikan kinerjanya optimal. Untuk mengukur kinerja yang optimal ini setidaknya ada 2 indikator yang dilakukan, yakni laporan kinerja institusional dan laporan kinerja individual. Laporan kinerja institusional, papar Sekjen, telah mencapai tingkat yang sangat baik, yakni mencapai 98% untuk 12 sasaran strategis dan 53 indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Yang menjadi persoalan adalah laporan kinerja individual. "Hal ini disebabkan belum tersedianya sistem informasi manajemen kinerja masing-masing ASN," ungkap Nur Syam. Oleh karenanya, ditargetkan untuk 2017 ini adalah tahun digitalisasi Kementerian Agama, yang diantaranya untuk mendorong tersedianya sistem informasi manajemen kinerja ASN.

Ketiga, pastikan pertanggungjawaban dengan benar. "Buatlah laporan sesuai dengan apa yang terjadi. Lakukanlah dengan wajar, sesuai regulasi, dan kepatuhan," harap Nur Syam. Sebab, pertanggungjawaban yang benar akan membuat hidup kita nyaman. Oleh karenanya, "Tinggalkan hal-hal yang membuat kita tidak nyaman," pinta Sekjen. (swd/dod)