Batam (Pendis) - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menyelenggarakan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Agama pada 28 s/d 30 November 2017 di Kota Batam, Kepulauan Riau. Evaluasi ini diikuti oleh aparatur terkait reformasi birokrasi pada tiap-tiap unit eselon I di Kementerian Agama.

Turut hadir pada acara tersebut Kepala Kantor Kemenag Kota Batam, Erizal Abdullah. Di dalam sambutannya selaku tuan rumah, Erizal memberikan berbagai informasi terbaru terkait Kota Batam mulai dari urusan pemerintahan sampai pada objek-objek destinasi di kota terbesar di Provinsi Kepulauan Riau itu, disamping juga menyampaikan persoalan pokok terkait reformasi birokrasi pada Satuan Kerja yang dipimpinnya.

Kepala Subbag Ortala Ditjen Pendidikan Islam, Yusi Damayanti, menjelaskan bahwa salah satu evidence yang belum terpenuhi adalah pendataan pegawai Non PNS di pusat maupun daerah. "Pendataan pegawai Non PNS ini merupakan bagian dari salah satu area perubahan yaitu penataan sumber daya manusia," terang Yusi.

Poin penting lainnya dari delapan area perubahan adalah penetapan agen perubahan reformasi birokrasi. Jika sebelumnya agen perubahan hanya ada di pusat, maka ke depan tiap-tiap Satuan Kerja Kementerian Agama harus memiliki agen perubahan melalui proses pemilihan secara terbuka. Hal ini dilakukan dalam rangka memperluas jangkauan pelaksanaan reformasi birokrasi sampai ke tingkat Satker.

Penilaian terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Agama telah dimulai sejak tanggal 22 September 2017 selama kurang lebih satu bulan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB). Dalam masa penilaian tersebut, Kementerian PAN-RB melakukan verifikasi terhadap evidence-evidence yang telah disetorkan oleh Kementerian Agama. Verifikasi dilakukan melalui wawancara dengan aparatur terkait reformasi birokrasi.

Yusi Damayanti menginformasikan bahwa hasil penilaian reformasi birokrasi Kementerian Agama oleh Kementerian PAN-RB belum keluar. Namun demikian, Yusi berharap perolehan indeks reformasi birokrasi Kementerian Agama mengalami peningkatan di tahun 2017 ini. (Nanang/dod)