Bogor (Pendis)-- Implementasi budaya kerja merupakan hal penting dalam menunjang kinerja kelembagaan di era digital ini. Menurut Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, Muhammad Ali Ramdhani, budaya kerja erat kaitannya dengan integritas kerja yang secara efektif mengimplementasikan kata-kata menjadi karya nyata.

Hal tersebut dikatakannya saat acara Focus Froup Discussion (FGD) Rekonsiliasi Laporan Petanggungjawaban Bendahara Program Pendidikan Islam Tahun 2021 yang berlangsung selama 3 hari di The Green Peak Hotel, Bogor (24-26/11/2021).

Acara yang digelar oleh Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama ini diikuti para pengelola keuangan di seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

Ramdhani menjelaskan, implementasi integritas kerja itu berupa upaya yang dikerahkan semaksimal mungkin dengan dibarengi profesionalisme. “Terlepas dari apapun, jika kita mengkhidmatkan diri pada pelayanan publik berdasarkan service excellent, akan menjadikan kita sebagai someone, not just anyone,” tukasnya.

Dewasa ini profesionalisme menjadi tuntutan masyarakat. Dalam hal yang berkaitan dengan keuangan hal ini dapat diartikan sebagai ​​​​​​implementasi kerja yang diperoleh melalui pendekatan keilmuan. Namun profesionalisme ini membutuhkan Inovasi. Ini dapat diterjemahkan sebagai cara kerja kreatif yang menggunakan segala sumber daya, termasuk perangkat teknologi.

Berikutnya adalah tanggung jawab atau akuntabilitas. Ini merupakan ruh kerja bagian keuangan, di mana pekerjaannya bukan berdasar opini belaka, tetapi standar yang berlaku beserta data dan fakta yang terukur.

Ramdhani meminta aparatur dalam bidang ini memiliki nilai keteladanan. "Sadar atau tidak, suatu saat kita akan menanggalkan dan meninggalkan pekerjaan kita pada saat ini, maka selayaknya kita dapat memberikan hal yang dapat diserap oleh yang lebih muda dan memberikan ruang keteladanan untuk mereka." tandasnya.

Di akhir sambutannya, Dirjen Pendis berharap kegiatan ini mampu menjaga marwah dan kehormatan Ditjen Pendis, dengan mendapatkan lagi predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sebelumnya Koordinator Bagian Keuangan Ditjen Pendis, Safriansyah, menyampaikan, tahun ini Pendis mendapatkan anggaran yang lebih banyak dari tahun sebelumnya. Hal itu menjadi  tantangan dalam melakukan proses-proses keuangan.

Meski demikian, lanjutnya, pihaknya sudah mencapai 90,01%. Dengan demikian Ditjen Pendidikan Islam memimpin klasemen sementara di antara eselon 1 yang lain di Kementerian Agama. "Targetnya adalah 98% dan kami masih memiliki waktu 3 minggu dan masih menunggu proses revisi yang sedang berlangsung," katanya.

Safriansyah juga menyampaikan bahwa team Bagian Keuangan menyebut diri mereka sebagai opinion force atau pasukan opini ini yakni para pencipta opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagaimana yang pernah diraih sebelumnya selama enam kali berturut-turut.

“Semoga nantinya setelah acara ini akan mengantarkan smooth run pada pemeriksaan dari Februari hingga Mei oleh BPK dan bisa mempertahankan predikat WTP ini,” pungkasnya.