Jakarta (Kemenag) --- Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama menegaskan pentingnya kolaborasi antara lembaga penelitian, pesantren, dan pemerintah untuk mendorong upaya integrasi isu lingkungan dan Pesantren Ramah Anak (PRA) ke dalam kebijakan pendidikan Islam.

Dengan langkah ini, Ditjen Pendidikan Islam optimistis dapat menciptakan perubahan signifikan, baik di tingkat kebijakan, lembaga pendidikan, maupun masyarakat luas, demi membangun pesantren dan madrasah yang ramah lingkungan dan anak. 

Hal ini ditegaskan  Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam, Arskal Salim, dalam audiensi antara Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta dengan Ditjen Pendidikan Islam terkait hasil survei nasional bertajuk “Agama dan Lingkungan di Indonesia” serta “Pesantren Ramah Anak,” Rabu (8/1/2025).

Arskal  menilai bahwa isu lingkungan dan PRA relevan untuk dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan rencana strategis (renstra) Kemenag. "Isu ini sudah menjadi perhatian pimpinan. Dengan adanya hasil riset, langkah konkret untuk mengembangkan program sangat memungkinkan," ujarnya. 

Ia juga menyampaikan pentingnya berbagai kolaborasi dalam mengintegrasikan hasil riset ke dalam kebijakan yang efektif. Upaya jangka panjang mencakup literasi masyarakat tentang isu lingkungan dan kekerasan di pesantren, serta pengembangan panduan bagi Kemenag untuk mengintegrasikan tema-tema ini ke dalam pendidikan Islam. 

Arskal juga mendorong penelitian lanjutan untuk menemukan model dan pola yang bisa diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan Islam, termasuk mata kuliah (MK) dan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di bawah koordinasi perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI). 

Sementara itu, Kasubdit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Nur Hafidz, mengungkapkan bahwa isu lingkungan, kesehatan, dan kebijakan pendidikan akan menjadi prioritas dalam agenda penelitian nasional 2025. "Kami telah mengalokasikan anggaran untuk penelitian kolaboratif multi-tahun yang mencakup berbagai isu strategis, termasuk lingkungan dan pendidikan," jelasnya. 

Direktur Eksekutif PPIM UIN Jakarta, Didin Syafruddin, menyarankan agar Kemenag memimpin koordinasi program lingkungan melalui integrasi ke dalam kurikulum madrasah dan pesantren. Ia juga menekankan pentingnya dukungan dari fatwa ulama dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk memperkuat ekosistem program lingkungan berbasis Islam. 

Didin mengungkapkan bahwa meskipun ajaran Islam sangat menekankan pentingnya menjaga alam, implementasinya di masyarakat masih memerlukan penguatan. Beberapa pesantren telah menginisiasi program lingkungan seperti ecopesantren dan inovasi pengelolaan sampah, tetapi keberlanjutannya sering terkendala sumber daya dan koordinasi. Selain itu, konsep Green Islam seperti Green Hajj dan green campus juga mulai berkembang, meski implementasinya masih sporadis. 

Pada kesempatan yang sama, isu Pesantren Ramah Anak juga menjadi sorotan. Survei nasional PPIM mengungkapkan adanya kekerasan di pesantren, termasuk kekerasan seksual, meskipun prevalensinya rendah. Faktor penyebabnya antara lain pengetahuan santri, relasi kuasa, budaya patriarki, dan kesehatan mental. Usulan berupa Peraturan Menteri Agama (PMA) dan petunjuk teknis (juknis) telah diajukan untuk mendukung implementasi PRA secara sistematis, termasuk pembentukan satgas di setiap pesantren.