Surabaya (Pendis) - Sebagai wilayah dengan anggaran pendidikan Islam terbesar tidak berlebihan kiranya jika Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam memilih Jawa Timur (Surabaya) sebagai tempat diselenggarakannya kegiatan Orientasi Peningkatan Kapasitas Pengelola Keuangan Program Pendidikan Islam. Dengan gelar kota Pahlawan, diharapkan Surabaya mampu memberikan inspirasi dan motivasi kepada para pengelola keuangan untuk menjalankan tugas secara amanah dan professional. Hadir di kegiatan ini Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam (Sesditjen Pendis), Moh. Isom Yusqi dengan didampingi Kabag Keuangan Aceng Abdul Azis serta Mas`ud mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Mas`ud dalam sambutannya mengurai beberapa hal diantaranya terkait peningkatan jumlah anggaran pendidikan Islam di Jawa Timur, penyelesaian penyaluran tunjangan profesi guru (TPG) terhutang yang mencapai sekitar 1,4 triliun dan terakhir adalah permintaan kepada pengambil kebijakan di Ditjen Pendis Jakarta agar merancang strategi untuk memperhatikan TPG di bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Adapun Sesditjen Pendidikan Islam dalam arahannya menegaskan dua hal penting untuk dilakukan di akhir tahun anggaran 2017. Pertama terkait dengan Laporan Keuangan Kementerian Agama (LK-KA) anaudited tahun 2017 harus sudah selesai dan diserahkan ke Kementerian Keuangan pada tanggal 15 Februari 2018. Sehingga diharapkan para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sudah menuntaskan serapan anggaran khususnya TPG, penyelesaian pagu minus dan likuidasi Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN).

Poin kedua adalah terkait strategi menyongsong anggaran tahun 2018 dimana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) telah diterima. Sesditjen Pendis Moh. Isom Yusqi menekankan agar semua semua KPA dan PPK melaksanakan anggaran sesegera mungkin di awal tahun anggaran dengan tetap berpedoman dan mentaati dengan konsisten rencana penarikan dana (RPD) yang ada di lampiran IV setiap DIPA yang diterima. Konsitensi terhadap RPD ini merupakan salah satu cara untuk menghindari penumpukan kegiatan/pencairan anggaran pada akhir tahun. Hal lain yang disinggung oleh Moh. Isom adalah beberapa isu nasional yang sempat menjadi perhatian publik. "Netralitas dan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kemenag harus tetap dijaga, bagi pejabat diharapkan mampu menyampaikan fakta sebagai respon atas isu yang berkembang, jangan menyampaikan opini pribadi," demikian pungkas Sesditjen menutup arahannya.

Kegiatan ini diselenggarakan selama tiga hari dari tanggal 8 s/d 10 Desember 2017. Peserta kegiatan adalah para PPK dan KPA dari satker Pendidikan Islam di Jawa Timur dengan jumlah sebanyak 80 Peserta. Untuk melengkapi pengetahuan peserta, kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Kementerian Keuangan, Kantor Pelayanan Perbendaharan Negara (KPPN) serta Bagian Perencanaan Ditjen Pendis. (dwe/dod)