Jakarta (Pendis) - Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menggelar pertemuan dalam rangka persiapan pelaksanaan pembangunan madrasah melalui sumber dana Surat Berharga Syari’ah Negara (SBSN) tahun anggaran 2024. Acara yang dilaksanakan dengan tema Evaluasi Pelaksanaan Program SBSN itu berlangsung di Jakarta (13-15 November 2023).

Pelaksana tugas Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah, Muchamad Sidik Sisdiyanto meminta peserta agar menyiapkan lokasi, perizinan, listrik, air hingga akses masuk material. “Setelah pulang dari kegiatan ini, kami berharap kepala madrasah berkoordinasi dengan Kanwil (tim sarana prasarana) untuk segera mengakselerasi pembangunan SBSN 2024, termasuk dalam hal penyediaan meubelair,” terangnya.

Terkait dengan penyelenggaraan pembangunan madrasah melalui SBSN, ia bersyukur karena 2024 anggaran yang dialokasikan untuk madrasah negeri bertambah. Meskipun hal tersebut berdampak pada anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Islam secara langsung.

“Kondisi anggaran kita itu seperti orang memakai sarung ketika tidur. Kalau sarungnya ditarik ke atas, bagian tubuh bawah kedinginan, begitupun sebaliknya kalau sarung ditarik ke bawah, bagian tubuh atas dikroyok nyamuk,” jelasnya.

Menanggapi hal itu, ia meminta agar semua pemangku kepentingan terkait proses SBSN Madrasah untuk meningkatkan kepercayaan, dikarenakan pembiayaan SBSN bersumber dari dana yang dipercayakan oleh masyarakat. “Zero pelanggaran, zero pungutan,” tambahnya.

Sementara itu, kepala sub direktorat KSKK Madrasah Abdul Rouf mengaku sengaja mengundang kepala madrasah agar ikut andil dan mengawasi jalannya pembangunan SBSN Madrasah 2024. “Meskipun Kanwil berwenang  terkait anggaran SBSN, kami sengaja mengundang kepala madrasah untuk ikut berpartisipasi menjaga kualitas,” katanya.

Ia juga meminta kepala madrasah agar melaporkan proses, kendala dan hambatan pembangunan SBSN, “kami memandang perlu informasi realtime dari bawah sebagai bagian dari mitigasi proyek, jika diperlukan tim kami akan siap turun untuk menyelesaikan kendala yang ada di madrasah bapak-ibu nantinya,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, ia meminta ketua tim sarana prasarana yang hadir agar menyiapkan proses penunjukan penyedia pembangunan gedung dengan dua skema, “yang pertama dengan proses Unit Kerja Penyedia Barang dan Jasa (UKPBJ) seperti tahun-tahun sebelumnya, dan kedua melalui E-Purchasing atau E-Katalog,” terangnya.

Sekadar informasi, kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Program SBSN itu diikuti oleh kepala madrasah calon penerima manfaat pembangunan SBSN 2024 beserta kepala tim Sarana Prasarana Kantor Wilayah Kementerian Agama. Adapun yang menjadi narasumber diantaranya; Biro Perencanaan Kementerian Agama RI, Direktur APK Bappenas, Direktur Pengelolaan, Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan hingga tim ahli dari Kementerian PUPR.

(m.a.k)