Jakarta (Pendis) --- Pesantren tidak lagi steril dari dunia luar lembaga karena pesantren sudah mulai menjadi sorotan oleh siapa pun, entah itu orang tua, aparat dan masyarakat sipil lainnya. Hal ini menjadi tantangan bagaimana mengubah paradigma pesantren yang kolot dari sisi penguatan tata kelola.

Demikian disampaikan Plt. Direktur PD Pontren, Waryono Abdul Ghafur secara online melalui zoom meeting pada giat ‘Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah Angkatan 2’ di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (5/10/2023).

Pada kesempatan ini, Kementerian Agama mengundang beberapa perwakilan tim inti Pokja Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS) untuk pengelolaan lembaga. Pada pembukaan acara tersebut, Waryono mengatakan bahwa ada isu-isu terkini yang harus dijawab melalui penguatan tata kelola kelembagaan PKPPS.

Waryono menambahkan bahwa PKPPS harus menjawab tantangan lainnya, yaitu bagaimana menyikapi perkembangan zaman dari sisi tata kelola. Menurutnya, pembelajaran boleh salaf, tapi tata kelola tetap harus dikuatkan secara modern.

Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Pendidikan Kesetaraan, Rahmawati juga menyatakan bahwa legalitas konsep tata kelola pada PKPPS akan diselesaikan sematang-matangnya dalam kegiatan penguatan tersebut.

Sementara Kabid Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Provinsi Sulawesi Selatan Mulyadi mengungkap beberapa isu krusial yang harus disikapi dalam penguatan tata kelola kelembagaan PKPPS. Ia menyebut ada tiga isu tata kelola kelembagaan PKPPS krusial yang sering terjadi akhir-akhir ini dan perlahan harus dicarikan solusinya.

"Diantaranya adalah bagaimana tata kelola menjawab anti-perundungan dan kekerasan seksual, ekstrimisme dan bagaimana kelembagaan PKPPS menyikapi vokasi pada pesantren" terang Mulyadi.

Sebagai informasi, kegiatan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Pendidikan Kesetaraan tersebut dilaksanakan pada 5 hingga 7 Oktober 2023 di Hotel Almadera Makassar. Sementara itu, narasumber pada kegiatan ini adalah Abdul Majid Muslim (Ketua Umum DPP Pokja PKPPS), Aprilia Sakti (Sekretaris Umum DPP Pokja PKPPS), Abdul Bari (Ketua Pokja PKPPS Jawa Timur) dan Adi Saputra (Wakil Ketua Pokja PKPPS Nasional). (Fd)