Jakarta (Pendis) - Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD-Pontren) melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional Persiapan Ujian Nasional (UN) yang diselengarakan Pondok Pesantren Salafiyah (PPS). Hal ini dilakukan dalam rangka percepatan karena UN diselenggarakan berpapasan dengan Pemilihan Umum, Puasa Ramadhan dan Idul Fitri.

Dalam sambutannya, Direktur PD-Pontren Dr. Ahmad Zayadi mengatakan bahwa terdapat 184 lembaga penyelenggaran pendidikan kesetaraan yang telah terakreditasi merupakan bentuk best practice bagi Pondok Pesantren lainnya yang belum terakreditasi. "Kita ingin mendorong pada 2020 nanti bisa diperlebar lembaga akreditasi yang ikut UN," kata Direktur.

Sebab, lanjut Doktor lulusan UPI Bandung, bahwa lembaga yang sudah terakreditasi memberi nilai tambah bagi lembaga. Sebab, lanjutnya lagi, bahwa secara faktor eksternal populatiras dan kepercayaan dari masyarakat bertambah. Hal ini berbeda dengan Pendidikan Diniyah Formal (PDF) dan Ma`had Aly dalam aspek eksternal . "Jadi pada setiap pilihan-pilihan pasti ada risiko yang mengikuti," imbuhnya.

Lalu, di hadapan para Kepala Bidang PD-Pontren dan Kepala Seksi Pondok Pesantren dari seluruh Propinsi ini, Direktur berharap bahwa UN maupun Ujian Nasional Berstandar Nasional (USBN) PPS mampu memberikan warna dan ciri khas tersendiri. Misalkan USBN diganti dengan Imtihan al Maayyir Alwathoni lil Ma`had. "Yang artinya ujian standar nasional bagi pondok pesantren," kelakar Direktur PD-Pontren.

Sebelumnya, Kepala Subdit Pendidikan Kesetaraan Dr. Sarpani menjelaskan bahwa dalam rakor ini juga dibahas berbagai tantangan yang ada di PPS. Diantaranya ialah terkait evaluasi penyelenggaraan akreditasi, data pada Bio-UN yang di beberapa daerah terkendala karena data santri yang belum memiliki NISN. Selain para Kepala BIdang dan Kasi Pondok Pesantren, juga hadir seluruh kepala Seksi di lingkungan Subdit Pendidikan Kesetaraan, yaitu Solla Taufiq, Fifi Mutia dan Witdiaji. (Solla Taufiq/dod)