Lombok (Pendis), Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Agama Islam, Ditjen Pendidikan Islam menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Pendidikan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam Tahap 2 di Lombok 23-25 Juni 2022. Hadir dalam pembukaan Direktur Pendidikan Agama Islam, Amrullah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, M. Zaidi Abdad dan Kepala Subdirektorat PAI pada PTU, M. Munir.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Bidang PAI/PAKIS/PENDIS Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Se-Indonesia.

Direktur Pendidikan Agama Islam, Amrullah mengatakan PPG merupakan program mandatori yang memiliki banyak rangkaian dan melibatkan banyak elemen. Oleh karena itu perlu banyak persiapan yang matang dan koordinasi yang intens. “Beberapa kegiatan terkait PPG seperti pre test, pelaksanaan PPG hingga persoalan pembiayaan harus menjadi fokus dan perhatian kita bersama ,” jelasnya  di Lombok, Kamis, (23/6).

“89.000 Guru PAI telah lulus pre test PPG tahun 2022 dan kita perlu mulai menyiapkan skema pelaksanaan PPG-nya,” sambung alumni UIN Jakarta ini.

Amrullah menyatakan, PPG PAI tahap 2 akan menggunakan sumber pembiayaan dari APBN dan APBD. “Dengan adanya 4 Pemprov dan 94 Pemkab/Pemkot yang sudah siap memberikan bantuan pembiayaan, kita perlu menyelaraskan skema penyelenggaraan PPG dengan kebijakan di daerah,” paparnya. 

Amrullah mengingatkan selain mengutamakan mutu dan kualitas, pelaksanaan PPG juga harus mengakomodir guru PAI yang berkebutuhan khusus dan yang mengajar di Sekolah Luat Biasa (SLB).

“Guru-guru PAI yang berkebutuhan khusus dan mengajar di SLB memiliki tantangan yang berbeda. Karena itu perlu ada treatment khusus agar mereka bisa mengikuti dan lulus menjadi guru professional,” tutur pria asal Banten ini.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, M. Zaidi Abdad mengapresiasi pelaksanaan PPG PAI yang akan menggunakan anggaran APBN dan APBD. “PPG PAI merupakan ikhtiar mencetak guru yang berkualitas, karena itu keterlibatan banyak pihak dapat meningkatkan akses dan profesionalitas guru secara lebih luas,” jelasnya.

Zaidi menambahkan, tahun ini Kantor Wilahah Kemenag Provinsi NTB masih berkoordinasi dengan Pemda untuk pelaksanaan PPG PAI. “Tahun 2021 sudah ada pemda yang berpartisipasi. Sementara tahun depan juga sudah ada beberapa daerah yang siap berpartisipasi dalam pembiayaan PPG PAI," pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Ditjen Pendis, Rohmat Mulyana Sapdi dalam sambutan penutupan menekankan proses pelaksanaan PPG harus mengutamakan kualitas dan penuh inovasi. Selain PPG dalam jabatan, Ditjen Pendis juga tengah mendesaian PPG pra jabatan sebagai upaya menyiapkan guru yang bermutu sedini mungkin.

“Arah kebijakan PPG ke depan tidak boleh hanya terkait pada PPG Dalam Jabatan, akan tetapi harus segera mempersiapkan PPG Pra Jabatan. Karena satu-satunya cara untuk mempersiapkan calon guru muda yang berkualitas adalah melalui skema PPG Pra Jabatan," pungkasnya.