Jakarta (Kemenag) — Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani, menyampaikan dukungannya terhadap penguatan kualitas pendidikan Islam di Indonesia dalam pertemuan bersama Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Amien Suyitno, di Gedung MPR RI. Dalam pertemuan tersebut, Ketua MPR menekankan pentingnya sinergi Kementerian Agama dalam menyukseskan Asta Cita Presiden RI melalui Program Hebat Tepat Cepat (PHTC), khususnya dalam bidang pendidikan Islam.

Salah satu fokus yang menjadi perhatian adalah revitalisasi madrasah, yaitu upaya renovasi dan rehabilitasi gedung-gedung madrasah yang saat ini dalam kondisi rusak berat. Dirjen Pendidikan Islam, Amien Suyitno, menyatakan bahwa revitalisasi madrasah bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga pemulihan martabat dan layanan pendidikan umat.

“Revitalisasi madrasah adalah bentuk kehadiran negara untuk memastikan bahwa anak-anak Indonesia yang belajar di madrasah mendapatkan fasilitas yang layak, aman, dan bermartabat. Ini adalah bagian dari keadilan sosial dalam pendidikan,” tegas Suyitno.

Ia menjelaskan bahwa saat ini terdapat ribuan madrasah, baik negeri maupun swasta, yang memerlukan penanganan serius terkait kondisi bangunan. Revitalisasi ini, kata dia, akan menjadi prioritas strategis yang memerlukan dukungan lintas kementerian dan lembaga, termasuk penguatan anggaran melalui pendekatan afirmatif.

Selain infrastruktur, pertemuan juga membahas urgensi penguatan pendidikan sains dan teknologi berbasis STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) di madrasah dan PTKI. Menurut Suyitno, ini merupakan kebutuhan mendesak agar pendidikan Islam tidak tertinggal dalam menghadapi era digital dan teknologi disruptif.

“Penguasaan sains dan teknologi harus menjadi karakter baru pendidikan Islam. Kita ingin lulusan madrasah dan PTKI menjadi pemimpin masa depan yang religius, rasional, dan solutif. Karena itu, penguatan STEM adalah keniscayaan,” ujarnya.

Suyitno juga menekankan bahwa pendidikan Islam tidak boleh terjebak pada dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Keduanya, menurutnya, harus bersinergi dalam satu sistem pendidikan yang utuh. “Islam tidak pernah memisahkan wahyu dan akal. Di madrasah, kita ingin menumbuhkan integrasi ilmu, di mana ilmu agama menjadi pijakan moral, dan ilmu sains menjadi alat kemajuan,” jelasnya.

Menanggapi dukungan Ketua MPR, Dirjen Pendis menyatakan bahwa pihaknya siap memperkuat koordinasi dan kolaborasi untuk menyukseskan agenda pembangunan nasional dalam bidang pendidikan Islam.

“Kami menyambut baik arahan Ketua MPR RI. Ini adalah sinyal kuat bahwa pendidikan Islam mendapat tempat strategis dalam pembangunan nasional. Kemenag akan bekerja keras memastikan semua program selaras dengan visi besar Asta Cita Presiden,” pungkasnya.