Oleh: Rikza Anung Andita Putra (Alumni MAPK Jogja – Mahasiswa UIN Jakarta)

“Di zaman ketika orang lebih cepat menjawab notifikasi chat daripada panggilan zikir, para alumni MAPK justru hadir sebagai pengingat: bahwa kecerdasan tanpa spiritualitas hanyalah kesia-siaan.”

Kalimat penuh refleksi itu bukan hanya pembuka acara, tapi sekaligus diagnosis zaman. Disampaikan langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia, Prof. Dr. Nasaruddin Umar, saat membuka Silaturahmi Nasional (Silatnas) Alumni MAPK se-Indonesia ke-2 pada 25–26 Juni 2025, di Auditorium Bachtiar Effendy, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Acara ini bukan sekadar reuni. Ini adalah konsolidasi moral dan intelektual dari para alumni Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK), sebuah lembaga pendidikan milik negara yang sejak 1987 berkhidmat mencetak ulama-intelektual dan intelektual-ulama, jauh sebelum istilah moderasi beragama ramai dibicarakan.

Namun di balik kiprah para alumninya yang kini tersebar di berbagai lini kehidupan, sebagai rektor, duta besar, guru besar, dosen, hakim, birokrat, militer, dan aktivis kemanusiaan, tersimpan satu ironi besar: MAPK, sebagai institusi pendidikan, justru kurang mendapat tempat dalam prioritas kebijakan negara.

MAPK lahir dari visi besar Menag Munawir Sjadzali (1983–1993), yang meyakini bahwa umat Islam Indonesia perlu memiliki lembaga pendidikan menengah yang mampu mengintegrasikan kedalaman pesantren dengan penguasaan ilmu-ilmu modern. Tak cukup hanya cakap membaca kitab kuning, lulusan MAPK dituntut untuk mampu berpikir kritis, menguasai bahasa asing, dan membaca realitas sosial secara tajam.

Para siswanya digembleng dengan tafaqquh fiddin (pendalaman agama) sekaligus diajak berdiskusi filsafat, sosiologi, ilmu komunikasi, hingga studi politik kontemporer. Di balik disiplin khas pesantren yang tetap terjaga, salat berjamaah, puasa sunah, pembacaan wirid dan shalawat, tertanam juga kepekaan sosial dan pemahaman dunia global.

Tak heran jika alumni MAPK hari ini banyak yang mengisi pos strategis, baik di kementerian, lembaga negara, perguruan tinggi, maupun NGO tingkat nasional. Sebut saja: Burhanuddin Muhtadi (Direktur Eksekutif Indikator Politik), Asrorun Ni’am Sholeh (Kemenpora RI), Fajar Riza Ul Haq (Wamendikdasmen), Habiburrahman El Shirazy (sastrawan Asia Tenggara), dan banyak lagi.

Silatnas: Dari Refleksi Historis ke Gerakan Strategis

Silatnas MAPK ke-2 ini menjadi penanda sejarah dan seruan masa depan. Dibuka secara resmi oleh Menteri Agama, acara ini menghadirkan ratusan alumni dari berbagai angkatan dan kota. Lima MAPK pertama yang menjadi cikal bakal pendirian program ini hadir lengkap: Padang Panjang, Ciamis, Yogyakarta, Jember, dan Makassar. Setelahnya, turut menyusul MAPK-MAPK dari berbagai daerah lain seperti Aceh, Lampung, Surakarta, Mataram, Jombang, Malang, Martapura, dan Samarinda. Dari angkatan awal tahun 80-an hingga alumni muda era 2020-an, semuanya hadir dalam satu semangat: berkhidmat dan berdampak.

Dalam pidatonya, Menag menyampaikan apresiasi atas kontribusi alumni MAPK terhadap peradaban Islam Indonesia. Ia menyebut MAPK sebagai “laboratorium unggulan kader bangsa”,yang moralitas dan kualitas intelektualnya telah terbukti. Ia bahkan menyampaikan gagasan untuk mendirikan model pesantren internasional yang mereplikasi semangat MAPK di berbagai provinsi.

“Jangan berhenti hanya di nostalgia,” ujar Menag, “Kirimkan gagasan! Bantu kami di Kementerian Agama untuk merancang program-program unggulan berbasis tradisi dan inovasi. Saya siap tampung gagasan alumni MAPK dan menjadikannya rujukan kebijakan.”

Pesan ini tidak berhenti menjadi sambutan. Hari kedua Silatnas justru menjadi ruang bagi pembahasan mendalam berbagai isu strategis pendidikan Islam. Rembuk Nasional MAPK membahas tujuh topik utama, mulai dari reformasi kurikulum, tantangan era digital, pengelolaan dana umat, hingga diplomasi Islam dan krisis global.

Deklarasi Jakarta: Suara Kritis dan Komitmen Kolektif

Puncak Silatnas ditandai dengan pembacaan “Deklarasi Jakarta”, sebuah dokumen publik yang memuat tujuh poin perjuangan alumni MAPK, dibacakan oleh Prof. Dr. TGH Masnun Tahir (Rektor UIN Mataram), alumni MAPK Mataram yang juga terpilih sebagai Ketua Umum IKA(Ikatan Alumni) MAPK Indonesia, dan menyerahkan dokumennya kepada Dr. Anis Masykhur,Kasubdit Pendidikan Vokasi dan Inklusi Direktorat KSKK sebagai perwakilan dari Kementerian Agama.

Isi Deklarasi Jakarta sangat strategis:

1. Mendorong MAPK sebagai satuan kerja mandiri dengan kurikulum adaptif, SDM unggul, dan otonomi kelembagaan penuh di bawah Kemenag.

2. Mengawal RUU Sisdiknas agar menjamin keberlanjutan pendidikan Islam dan kaderisasi ulama yang moderat serta global.

3. Membentuk organisasi alumni MAPK yang profesional, berjejaring, dan berbadan hukum, guna memperkuat kontribusi alumni lintas sektor dan generasi. A an

4. Mendorong revisi UU Haji dan penguatan filantropi Islam, dengan partisipasi alumni dalam edukasi zakat, wakaf, dan ekonomi syariah.

5. Meningkatkan diplomasi intelektual alumni MAPK di forum global, khususnya dalam isu Palestina, Islamofobia, dan krisis dunia Islam.

6. Mengembangkan dakwah digital dan pendidikan karakter moderat, untuk menjawab tantangan era digital secara konstruktif dan damai.

7. Mengintegrasikan nilai agama dalam isu HAM dan krisis lingkungan, agar Islam tampil sebagai kekuatan moral yang membela inklusi sosial dan keadilan ekologis.

Deklarasi ini bukan sekadar tuntutan, tetapi juga cermin kedewasaan. Alumni MAPK tidak sekadar menuntut afirmasi, tetapi juga menawarkan kontribusi, bahkan solusi konkret untuk memperbaiki sistem pendidikan Islam Indonesia.

Di tengah semangat itu, pertanyaan besar tetap menggema: Mengapa MAPK dengan sejarah, kontribusi, dan jaringan alumninya masih belum masuk radar utama kebijakan nasional?

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa MAPK tidak masuk dalam nominasi Sekolah Garuda milik Kemendikbudristek. Padahal dari sisi sejarah, MAPK bahkan lebih tua dari SMA Taruna Nusantara (1990), dan memiliki basis moderasi beragama yang kuat.

Revitalisasi MAPK sempat diwacanakan sejak era Menag Lukman Hakim hingga era Menag Yaqut Cholil Qoumas, namun belum ada terobosan berarti. Draft Peraturan Menteri Agama (PMA) terkait MAPK masih terkatung-katung. MAPK terus hidup, tapi seperti “bernapas dalam selang bantuan”.

Jika Kemenag serius ingin menghadirkan pendidikan Islam unggul berbasis karakter dan spiritualitas, maka MAPK adalah investasi strategis yang tak bisa diabaikan. Apalagi, MAPK terbukti menyumbang kader-kader unggulan yang fasih dalam ilmu, stabil dalam spiritualitas, dan tangguh dalam advokasi sosial.

Untuk menjawab semua keresahan ini, Silatnas MAPK telah memberikan rumusan arah:

• Penerbitan PMA khusus MAPK sebagai UPT pendidikan berbasis pesantren negeri.

• Dukungan anggaran dan sumber daya manusia untuk penguatan kelembagaan MAPK.

• Pemanfaatan bonus demografi alumni untuk penguatan kebijakan, kurikulum, hingga diplomasi keagamaan.

• Kemitraan strategis alumni dengan pemerintah, bukan hanya dalam program pendidikan, tapi juga pengembangan masyarakat dan filantropi Islam.

MAPK bukan sekadar sekolah unggulan, tetapi cermin wajah Islam Indonesia yang santun, progresif, dan moderat. Mengabaikannya adalah kehilangan masa depan.

Silatnas MAPK telah menunjukkan bahwa kekuatan alumni bukan hanya pada nostalgia, tapi pada ide dan pengabdian. Sebagai madrasah kecil dengan cita-cita besar, MAPK telah membuktikan bahwa pendidikan Islam tidak harus eksklusif, tidak harus reaksioner, dan tidak harus mundur dari zaman.

Kini, tugas negara bukan lagi bertanya apa kontribusi MAPK, melainkan menjawab apa yang bisa dilakukan negara untuk memperkuat MAPK. Karena dalam peta pendidikan keislaman Indonesia, MAPK bukan hanya sejarah. Ia adalah masa depan.