Arah Kerja Sama Pendidikan Asia-Eropa di Tangan Indonesia

KUALA LUMPUR, KOMPAS.com - Selama empat tahun ke depan, Indonesia akan memegang peranan penting dalam penentuan kerja sama pendidikan di kawasan Asia dan Eropa. Sebagai Sekretariat Asia-Europe Meeting of Ministers for Education periode Oktober 2013 hingga 2017, Indonesia akan memfasilitasi dan menentukan standar dan norma dalam kerja sama Asia- Eropa.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Djoko Santoso mengatakan, forum ini membahas berbagai isu pendidikan dan peluang kerja sama yang dapat dikembangkan Asia-Eropa. Karena menjadi sekretariat, Indonesia dapat mengusulkan atau mendorong implementasi suatu usulan tertentu kepada 51 negara anggota Asia-Europe Meeting of Ministers for Education (ASEMME).

”Indonesia bisa membuat norma yang sesuai karena kita yang mengatur. Empat tahun itu keuntungan dan kesempatan emas untuk memasukkan norma-norma Indonesia. Kita harus pintar memanfaatkan ini,” kata Djoko seusai ASEMME4, Selasa (14/5), seperti dilaporkan wartawan Kompas, Luki Aulia, dari Kuala Lumpur, Malaysia.

Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Illah Sailah menambahkan, posisi sebagai Sekretariat ASEMME juga bisa dimanfaatkan Indonesia sebagai ajang promosi, mulai dari ide pendidikan hingga promosi perguruan tinggi.

Pada kesempatan itu, Indonesia juga bisa berbagi pengalaman pembelajaran sepanjang hayat. Contohnya, pendidikan berupa kursus yang terakreditasi dan pendidikan vokasional yang menghasilkan tenaga terampil.

Kualifikasi

Isu penting yang harus segera diputuskan Asia, khususnya negara-negara ASEAN, kata Djoko, adalah penjaminan mutu supaya Asia dan Eropa saling mengakui kualitas lulusan atau sumber daya manusia. Negara-negara di Asia, termasuk ASEAN, harus memiliki posisi tawar yang tinggi untuk menghadapi era globalisasi. Untuk itu, perlu ada standar atau kerangka kualifikasi di tiap negara atau di tingkat regional.

”Sebelum ASEAN Community terbentuk pada 2015, harus sudah ada standar pendidikan regional ASEAN,” ujar Djoko.

Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ananto Kusuma Seta mengatakan, tiap negara anggota harus memiliki sistem yang setara.