Beasiswa Siswa Miskin Rp 3,93 Triliun

JAKARTA - Pemerintah akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3,93 triliun untuk beasiswa atau bantuan pendidikan kepada siswa miskin pada tahun 2012. Anggaran itu sejatinya akan diberikan kepada 6,1 juta siswa miskin, mulai dari siswa SD hingga perguruan tinggi.

"Total 2012 itu dialokasikan untuk 6,1 juta orang. Ini merupakan salah satu komitmen pemerintah untuk meringankan dan memastikan agar adik-adik sekolah bisa menikmati dunia pendidikan," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh beberapa waktu lalu, di Jakarta.

Menurutnya, hal itu merupakan salah satu solusi untuk mengurangi jumlah siswa putus sekolah. Dari sekitar 30 juta siswa SD, 1,3% memutuskan keluar (drop out) dan 7,2% tidak melanjutkan sekolah setelah lulus SD.

Harapannya, siswa miskin memiliki kesempatan dan akses untuk mendapatkan pendidikan. "Pada 2012 kita genjot bantuan biaya pendidikan untuk siswa miskin. Kita harapkan yang DO (drop out) itu 0,3%. Dari studi yang kita miliki siswa SD yang DO itu 70% persoalan ekonomi dan 30% persoalan budaya, sehingga outcome langsung meningkatkan akses dari adik-adik ekonomi rendah," kata M Nuh.

Sementara itu, anggota komisi X DPR dari Fraksi PPP, Reni Marlinawati mengatakan, alokasi anggaran untuk beasiswa subsidi siswa miskin sebesar Rp 3,93 triliun masih jauh dari realita. "Total siswa yang harus diberikan dari SD hingga mahasiswa ada 6.145.443 orang. Namun, yang hanya tersedia hanya Rp 3,93 triliun. Apa ini tidak jauh panggang daripada api?" tandasnya.

Dia mengingatkan, visi pendidikan 2010 - 2014 adalah terciptanya layanan prima, yakni ketersediaan layanan, keterjangkauan layanan, peningkatan mutu, mewujudkan kesetaraan, dan menjamin kepastian pendidikan bagi seluruh peserta didik."Artinya, bagaimana kita memastikan seluruh peserta didik dari SD sampai perguruan tinggi dapat memperoleh pendidikan," imbuhnya.

Akan tetapi, dia menilai hal itu belum sepenuhnya tercapai hingga saat ini, khususnya di perguruan tinggi. "Bagaimana bisa bicara daya saing jika hak-hak untuk memperoleh pendidikan tinggi saja banyak yang tidak menikmati," tutur Reni.