Dirjen Pendis Dorong Peningkatan Mutu dan Tata Kelola Pengawas Pendidikan Islam

Bogor (Pendis) - Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kamaruddin Amin, menyatakan bahwa pengawas Pendidikan Islam berperan penting bagi peningkatan mutu dan kualitas lembaga pendidikan Islam. Hal itu disampaikan Kamaruddin ketika mengisi acara Rapat Koordinasi Pengawas Pendidikan Islam pada Sabtu (25/11) di Bogor, Jawa Barat.

Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah, lanjut Kamaruddin, wajib memberikan afirmasi guna meningkatkan mutu dan tata kelola pengawas Pendidikan Islam. "Direktorat GTK Madrasah harus memastikan mutu dan kualitas pengawas karena pengawas memainkan peran yang paling strategis dan decisive dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan," terang Guru Besar UIN Alauddin Makassar ini.

Acara yang diikuti oleh para Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Islam dan Kepala Seksi (Kasi) Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) pada Kanwil Kemenag Provinsi ini diselenggarakan terutama untuk melakukan sinkronisasi data pengawas Pendidikan Islam.

Sinkronisasi dilakukan karena masih terdapat perbedaan data pengawas pada SIMPEG, SIMPATIKA dan EMIS. Data yang telah disinkronisasi nantinya menjadi acuan rasionalisasi distribusi berdasarkan kebutuhan pengawas.

Distribusi pengawas saat ini dinilai belum proporsional sehingga satu daerah kelebihan pengawas, tetapi di daerah lain kekurangan. Dengan adanya acuan rasionalisasi distribusi maka pola distribusi pengawas Pendidikan Islam akan proporsional sesuai kebutuhan.

Oleh karena peran seorang pengawas sangat strategis bagi peningkatan kualitas lembaga Pendidikan Islam, Kamaruddin berharap seorang pengawas harus memiliki pengalaman yang panjang serta memiliki kompetensi di atas rata-rata.

Guna meningkatan mutu dan tata kelola pengawas, Kamaruddin mendorong Kasi PTK pada Kanwil Kemenag Provinsi agar memiliki desain pengembangan kualitatif bagi para pengawas Pendidikan Islam.

Rapat Koordinasi Pengawas Pendidikan Islam ini berlangsung selama tiga hari, yakni pada 24 s/d 26 November 2017 dan diselenggarakan oleh Bagian Organisasi, Kepegawaian dan Hukum Ditjen Pendidikan Islam. (Nanang/dod)