IMPLEMENTASI KURIKULUM 2013, Sekolah Jangan Memaksakan Diri

SLEMAN (KRjogja.com) - Ketua Dewan Pendidikan Prof Wuryadi mengungkapkan, jika memang sekolah dianggap belum cukup dan mampu untuk melaksanakan Kurikulum 2013 sebaiknya tidak memaksakan diri. Sekolah dapat kembali ke Kurikulum 2006 seperti yang sudah dilaksanakan selama ini. Dia yakin, keputusan menteri tersebut justru untuk melindungi murid dan guru. Apalagi bagi sekolah yang baru melaksanakan Kurikulum 2013 dia nilai belum memiliki pengalaman cukup.

"Selama ini Kurikulum 2013 memang pelaksanaannya lebih banyak soal administrasi tugas guru saja. Dimana tugas guru menjadi lebih berat, sehingga murid menjadi kurang diperhatikan. Murid justru tidak mendapat pendidikan yang semestinya karena guru lebih sibuk terkait administrasi," katanya ketika dihubungi KRjogja.com, Rabu (21/1/2015) malam.

Mengenai kekhawatiran jika sekolah akan mengalami jika harus kembali ke Kurikulum 2006, menurut Prof Wuryadi tidak perlu sampai seperti itu. Sebab sebelum ada Kurikulum 2013, mereka juga telah melaksanakan Kurikulum 2006. Seuai dengan Permendikbud Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), justru memberikan arahan kepada sekolah untuk melakukan KTSP dengan standar nasional pendidikan dengan memperhatikan Kurkulum 2013. Dari Dewan Pendidikan sendiri mengaku pernah didatangi salah satu kepala sekolah di Yogyakarta. Mereka mengungkapkan, jika tetap akan melaksanakan Kurikulum 2006 karena itu sejalan dengan apa yang terjadi di sekolah, terutama antara murid dan guru.

"Setiap ada perubahan kurikulum, pada dasarnya tidak harus dilaksanakan sekaligus bersama-sama dan itu tidak menjadi masalah. Kurikulum 2013 sendiri tetap memliki unsur-unsur positif. Apalagi pola pebelaaran terpusat ke anak. Murid juga lebih memiliki inisiatif. Hanya saja memang dibutuhkan banyak kesiapan dan tidak harus dipaksakan di semua sekolah. Sekarang realistis saja dengan kondisi yang ada. Sebab apapun yang dilakukan itu semestinya untuk kepentingan murid. Jangan dengan memaksa tetap menjalankan Kurikulum 2013, tapi siswa yang menjadi korban," jelasnya. (Awh)