Interpreneuship Pesantren Kunci Kuatkan Umat

Serpong (Pendis) - Penguatan pesantren agar berkonsentrasi di bidang interpreneuship merupakan langkah kunci untuk penguatan umat Islam Indonesia. Di samping untuk membangun kemandirian pondok pesantren itu sendiri, langkah interpreneurship ini sangat dipentingkan untuk membangun ekonomi umat Islam Indonesia. Hal itu diungkap oleh Anwar Abbas, pengasuh pondok pesantren Al-Kautsar Muhammadiyah, Sarilamak, Harau, Lima Puluh Koto, Sumatera Barat, dalam kegiatan "International Seminar on Pesantren Studies" yang dilakukan di ICE BSD Serpong Tangerang Banten yang diselenggarakan pada 20-22 November 2017.

Menurut pengurus pusat Muhammadiyah itu, harus diakui bahwa kondisi pada sebagian pondok pesantren relatif bertolak belakang dengan apa yang menjadi jargon pesantren itu sendiri, di antaranya kemandirian. Indikator kemandirian adalah kuatnya ekonomi yang digalakkan oleh pondok pesantren, sementara pada faktanya pesantren yang memiliki kekuatan ekonomi dan enterpreneurship sangat minim. "Ini tantangan serius bagi pondok pesantren. Pesantren harus didorong untuk melakukan enterpreneurship yang serius. Kementerian Agama harus mendorong itu," tegas pengurus Majelis Ulama Indonesia.

Dari 10 isu elite strategis, kalangan umat Islam mendominasi 9 isu elite strategis itu, yakni pemuka agama, politisi, cendekiawan, profesional, birokrat, pendidik, budayawan, pekerja sosial, dan TNI/Polri. "Hanya 1 isu elite politik yang tidak dimiliki oleh umat Islam, yakni pengusaha. Namun, 1 isu pengusaha ini pada kenyataannya sangat menentukan 9 isu lainnya," papar guru besar UIN Syarif Hidayatullah. Atas dasar itu, lanjut Anwar Abbas, ke depan pondok pesantren harus menekankan kewirausahaan itu.

Kegiatan International Seminar on Pesantren Studies diselenggarakan dalam rangka menyukseskan International Islamic Education Expo (IIEE) dengan menghadirkan sejumlah narasumber baik dari dalam hingga luar negeri, seperti Syeikh Dr. Thariq Ghannam dari Global University Lebanon, Syekh Dr. Salim Alwan, Mufti Darul Fatwa Australia, Syaikh Prof. Dr. Muhammad Hasan Hitou, Direktur Pusat Studi Ilmu Keislaman Internasional kelahiran Syria, KH. Masdar Farid Masudi dari PBNU, Dr. H. Anwar Abbas, MM dari PP Muhammadiyah, Amich alhumami, MA, M.Ed, PhD dari Bappenas, dan Dr. Noor Achmad, MA dari komisi VIII DPR RI. (Swd/dod)