Kakanwil Kemenag Provinsi Sumsel: Keterbatasan SDM Faktor Utama Permasalahan Pengelolaan BMN

Palembang (Pendis) - Permasalahan barang milik negara (BMN) hampir sama di setiap satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama, baik yang di pusat maupun di daerah. Terutama sekali adalah ketersediaan sumber daya manusia. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, H. Alfajri Zabidi saat menyampaikan sambutan dan materi pada kegiatan Focused Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Bagian Umum dan BMN Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam di Aula MTsN 2 Palembang pada Selasa (27/11).

"Kami ucapkan terima kasih kepada Ditjen Pendis yang telah menyelenggarakan kegiata penguatan ini di Kanwil Sumatera Selatan. Karena permasalahan-permasalahan yang terjadi di sini (Sumsel) sangat kompleks. Data aset yang kita miliki sekitar 1,704, hanya 243 yang diketahui keberadaannya. Sementara sisanya masih belum diketahui. Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya selisih tadi adalah faktor SDM," tegasnya.

Hadir pada pembukaan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, H. Alfajri Zabidi; Kasubbag Umum, H. Iman Suryadi; Kepala MTsN 2 Palembang, H. Feri Marzuki; Kasubbag Perlengkapan dan BMN, H. Fakhrurozi; dan Kasubbag Rumah Tangga, H. Muslikin.

Dengan dilaksanakan kegiatan FGD penguatan pengelolaan BMN ini sangat ditunggu-tunggu. Karena itu harap Kakanwil, kegiatan ini harus menghasilkan output yang jelas dan mampu menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi selama ini, utamanya soal selisih antara catatan Simak BMN dan Saiba. "Kegiatan seperti ini yang kami tunggu-tunggu. Sehingga nanti tim dari Ditjen Pendis langsung melakukan asistensi terhadap para operator Simak BMN untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Jadi outputnya jelas dan impactnya bisa dirasakan secara nyata," imbuhnya.

Terkait dengan permasalahan-permasalahan BMN yang terjadi, menurut Zabidi lagi, karena selama ini mindset dan paradigma berfikir yang berorientasi pada anggaran. Artinya bahwa, dalam pola pengadaan barang milik negara tidak lagi berbasis pada efisiensi, efektifitas, dan penambahan nilai. "Jadi ini persoalan mindset dan paradigma berfikir di kita, yang hanya berorientasi pada anggaran. Sehingga di dalam penyusunan anggaran, utamanya terkait dengan BMN, tidak berdasarkan efisiensi, efektifitas, dan penambahan nilai," pungkasnya.

Kasubbag Perlengkapan dan BMN, Fakhrurozi di awal sambutannya juga menyatakan hal yang sama bahwa, permasalahan pengelolaan BMN yang seringkali terjadi diantaranya keterbatasan SDM. Di samping pula, pemahaman pengeloa BMN kurang memadai, serta kurangnya komitmen pimpinan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian BMN. "Fakta bahwa di lapangan masih banyak persoalan klasik yang ada di kita, seperti minimnya sumber daya manusia yang kita miliki; minimnya pemahaman teman-teman operator Simak-BMN; dan kurangnya komitmen pimpinan melakukan wasdal terhadap pengelolaan BMN," terangnya. (ozi/dod)