![Proses KBM pada Lembaga Pendidikan Al-Qur'an (LPQ)](/storage/pictures/posts/16_9/mid/1692496854.jpeg)
Proses KBM pada Lembaga Pendidikan Al-Qur'an (LPQ)
Jakarta (Pendis) --- Kementerian Agama terus meninjau dan memperbarui pengambilan kebijakan sesuai dengan kondisi yang ada di masyarakat. Sehingga Kemenag melalui Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) kembali melakukan refreshment (penyegaran) pendataan Lembaga Pendidikan Al-Qur’an (LPQ).
Mengingat pada praktik terakhir pemberian dan pencabutan IZop dilakukan di Kemenag Pusat, maka, berdasarkan Kepdirjen Nomor 2769 Tahun 2022 tentang pemberian tanda daftar LPQ, penerbitan dan penutupan LPQ dikembalikan kepada kewenangannya. Yang hal ini telah diatur dalam PMA Nomor 13 Tahun 2014 dan Kepdirjen Nomor 91 Tahun 2020, yaitu kewenangan tersebut ada pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
Selama proses penyesuaian fitur pengembalian kewenangan pemberian dan pencabutan IZOP yang dikembalikan pada Kementerian Agama Kabupaten/Kota, maka pada web https://sipdarlpq.kemenag.go.id/ akan dilakukan Maintenance System dan akan dibuka Kembali pada 4 September 2023.
Maintenance system ini meliputi update beberapa hal sebagai berikut:
1. Alur penerbitan tanda daftar (IZop)
2. Kewenangan pada masing-masing level pengguna (Hak Akses Pengguna)
3. Struktur menu pada masing-masing pengguna
4. Mekanisme penutupan / non-aktif lembaga
Berdasarkan perubahan kebijakan tersebut, perlu menyesuaikan dan memperhatikan beberapa hal. Nurul Huda, Kasubdit Pendidikan Al-Qur’an mengatakan bahwa lembaga yang sudah masuk dalam proses usul izin operasional melalui SIPDAR-PQ diproses dengan memperhatikan 3 poin.
“Poin pertama, keberadaan lembaga dan kepastian bahwa LPQ itu melakukan Kegiatan Belajar Mengajar itu harus bisa terbukti. Poin kedua, lembaga yang bersangkutan berpedoman pada pemahaman juga dipastikan berpemahaman rahmatan lil alamin dan tidak berafiliasi pada organisasi terlarang. Dan terakhir, kedua poin tersebut dilaksanakan oleh Kemenag Kabupaten/Kota” tukas Nurul.
Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Kanwil Provinsi diharapkan untuk melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
TERKAIT
POPULER
Kemenag Luncurkan Pedoman Implementasi Kurikulum Bagi Madrasah
- Rabu, 10 Juli 2024
Seleksi 7.962 Proposal, Tahap MYRES 2024 Capai 30 Besar
- Rabu, 10 Juli 2024
Direktur KSKK Madrasah: Reformasi Mutu Pendidikan di Madrasah Penting
- Jumat, 5 Juli 2024
Kemenag Gelar Peningkatan Kompetensi Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah
- Sabtu, 6 Juli 2024
7.962 Proposal Penelitian Masuk, Kemenag Mulai Proses Seleksi MYRES 2024
- Kamis, 4 Juli 2024
BERITA TERKINI
FTIK UIN Palu kerja sama IAIN Bone tingkatkan mutu akademik
- Selasa, 16 Juli 2024
UIN Ar-Raniry dan Kominfo Sepakat Jalin Kerja Sama Strategis di Bidang TIK
- Selasa, 16 Juli 2024
Satu Pesdik Madrasah di Kalteng Terpilih Ikut Kibarkan Bendera di IKN
- Senin, 15 Juli 2024
Copyright © 2021 Pendis Kemenag