Kisruh Kurikulum 2013, DPR Minta Mendikbud Bangun Koordinasi

Jakarta (Suara Pembaruan)- Permasalahan didunia pendidikan nasional seakan belum ada habisnya. Salah satu diantara masalah tersebut adalah soal kisruh kurikulum 2013 (K-13).

Terkait dengan hal itu, Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR) RI, Sutan Adil Hendra, mempertanyakan kebijakan-kebijakan yang diambil Mendikbud. Dia menilai, kebijakan yang diambil mendikbud tidak berdasarkan koordinasi, yang merupakan salah satu kunci keberhasilan.

"Jika K-13 ada hambatan teknis menurut saya kenapa teknisnya tidak dilakukan pembenahan. K-13 menuntut siswa kreatif, mandiri, dan guru bisa bersungguh- sungguh menilai kompetensi yang lebih baik," kata Sutan, saat ditemui di Jakarta, Rabu (21/1).

Untuk UN, lanjut dia, pihaknya sepaham dengan Mendikbud untuk menjadikan UN sebagai sebuah pemetaan bukan penentu kelulusan yang selama ini menjadi momok. "UN terus bermasalah, dari tahun ke tahun banyak kecurangan yang terus terjadi dan perlu pembenaham untuk mutu pendidikan," kata Sutan.

Menurutnya, mutu pendidikan harusnya ditunjang oleh beberapa dimensi yang meliputi, murid, guru yang profesional, dan organisasi. Adanya organisasi yang baik, kata dia, akan menjadi menjadi kunci keberhasilan.

Sementara itu, menyangkut soal kurikulum, Sutan mengatakan, standar kurikulum penerapan seharusnya bukan setahun atau dua tahun diganti.

"Masih banyak provinsi dan kabupaten kota yang tidak memiliki infrastruktur yang baik, sehingga pendistribusian buku K-13 menjadi terlambat. Menjadi pertanyaan juga, mengapa sentralisasi dicetak di pusat. Seharusnya, pihak kemdikbud memberikan kesempatan pada daerah untuk terlibat dalam percetakan, sehingga daerah bisa ikut andil," tambahnya.

Penulis: Maria Fatima Bona/FER