Kurikulum 2013 Picu Kecemburuan

SEMARANG (Suara Merdeka)- Komisi E DPRD Jateng menyoroti pelaksanaan Kurikulum 2013 yang tidak melibatkan Madrasah Ibtidaiyah (MI/setingkat SD), Madrasah Tsanawiyah (MTs/ SMP), dan Madrasah Aliyah (MA/SMA). Hal ini dinilai akan memicu kecemburuan dalam dunia pendidikan. Anggota Komisi E DPRD Jateng Muh Zen Adv mengatakan, semangat dunia pendidikan tidak memperbolehkan adanya pengotak-kotakan, baik sekolah maupun madrasah atau negeri dan swasta. Namun, implementasinya madrasah tidak dilibatkan dalam kurikulum tersebut.

“Pemerintah selalu meminta menghilangkan dikotomi itu, tapi implementasinya tidak ada kebersamaan. Sekolah jalan sendiri, madrasah berjalan sendiri,” kata Zen yang juga ketua Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) Jateng itu. Karena itu, ia mengimbau agar pemerintah mengupayakan semua satuan pendidikan tidak menggunakan pilot project penggunaan Kurikulum 2013.

Ujian Nasional

Semua sekolah juga harus memberlakukan kurikulum serupa. Menurut dia, jika pemberlakuan kurikulum tidak dilakukan bersama-sama, bisa membuat ukuran atau standar mutu pendidikan tidak jelas. Sebab, hasil kurikulum tersebut hanya diterima sebagian siswa. “Kalau pemerintah ngotot kembali menggelar ujian nasional, maka siswa nanti akan ada yang memakai kurikulum dan tidak. Kondisi demikian membuat standar atau mutu pendidikan tidak jelas,” ungkap politikus PKB itu.

Zen menjelaskan, madrasah pada konsep awal termasuk bagian pelaksanaan dari Kurikulum 2013. Dalam perkembangannya, justru malah ditinggalkan. Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama harus bicara satu meja untuk membahas kurikulum pada tahun ajaran 2014/2015.

Ketidaksinkronan penggunaan kurikulum diharapkan tidak terulang kembali. Anggota DPR dan pemerintah juga harus mempersiapkan kurikulum sekolah secara matang. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jateng Nur Hadi Amiyanto belum bisa dikonfirmasi. Saat dihubungi, telepon selulernya tidak aktif. (J17,H68-37)