Otonomi Daerah Perburuk Pendidikan

SEMARANG- Ketua Umum PB PGRI Pusat Dr Sulistiyo menyatakan, era otonomi semakin memperburuk kualitas pendidikan daerah.

Hal ini dibuktikan dengan banyaknya masalah yang timbul seperti sertifikasi yang tidak sesuai atau Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang sering terlambat.

Dia menjelaskan, otonomi daerah justru tidak memprioritaskan upaya pembinaan guru.

"Berbagai persoalan ini akhirnya melahirkan wacana untuk menarik kembali urusan guru ke sentralisasi yang seluruhnya ditangani pusat, mulai dari kesejahteraan hingga pendistribusian," kata Sulistiyo.

Di Bawah Standar

Ia juga menyoroti tentang kesejahteraan guru yang masih di bawah standar.

"Pendekatan yang dilakukan pada nasib guru hanya lebih menggunakan aspek birokratis dan politis. Akibatnya, banyak pendidik yang terseret pada politik atau dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu," tandasnya kemarin.

Contohnya, pada pemilu lalu banyak elite politik memanfaatkan guru untuk menjaring suara, sebab jumlah guru yang banyak menjadi lumbung suara yang potensial.

"Pemerintah wajib dan harus melindungi guru dari jeratan politik. Selain itu, otonomi daerah perlu segera dicarikan jalan solusi yang baik," tutur anggota DPD RI ini.

Ia juga menyoroti tentang kesejahteraan guru yang belum banyak mengalami perbaikan. Masih banyak guru terutama non-PNS yang haknya terabaikan. Padahal, guru merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pendidikan.