Sekolah Swasta Tak Lagi Nomor Dua

YOGYA (KR) - Fenomena masyarakat yang mempresepsikan sekolah swasta sebagai nomor dua, tidak bisa dipungkiri. Anggapan tersebut sudah saatnya diluruskan, karena di era globalisasi seperti sekarang banyak sekolah swasta yang kualitasnya tidak kalah bila dibandingkan dengan negeri. Oleh karena itu, persepsi yang tidak tepat dalam memaknai eksistensi dan peran sekolah swasta harus segera diubah.

"Sekolah swasta saat ini masih sangat dibutuhkan, karena pemerintah belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan sekolah negeri. Untuk itu, dengan dukungan stakeholders termasuk pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan kami bertekad meningkatkan mutu dan kualitas sekolah swasta. Tidak hanya yang terkait dengan fasilitas dan sarana pembelajaran, tapi juga kualitas lulusannya," kata Ketua Umum Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi DIY, Ki Bagya Boentarsono di sela-sela acara seminar pendidikan di Aula Kementerian Agama (Kemenag) DIY, Minggu (4/3).
Ki Bagya menyatakan, persoalan dana sampai saat ini sering menjadi kendala dalam pengelolaan sekolah swasta. Untuk itu, BMPS berusaha segera mencarikan solusi. Salah satunya, mengintensifkan komunikasi dengan pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan. Dengan cara tersebut, pihaknya berharap pemerataan kualitas pendidikan tidak sekadar menjadi teori, tapi benar-benar bisa diwujudkan.
"Keberhasilan pendidikan bisa terwujud jika ada sinergitas antara seluruh komponen bangsa," ujarnya.
Komentar serupa dikemukakan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) DIY, Drs K Baskara Aji. Menurutnya, orangtua tidak perlu ragu-ragu untuk memasukkan anaknya ke sekolah swasta. Sebab, saat ini sekolah negeri dan swasta memiliki kedudukan sama. Apalagi, perhatian pemerintah terhadap sekolah swasta saat ini sudah cukup baik. Hal itu bisa dilihat dari bantuan yang diberikan, pemerataan guru sampai masalah kuota sertifikasi.
"Kami melakukan berbagai upaya agar tidak ada lagi kesenjangan antara sekolah negeri dan swasta. Bahkan, bagi sekolah swasta kecil yang ada di daerah pinggiran kami sengaja memberikan perhatian lebih. Misalnya dalam pemberian dana BOS, karena siswanya sedikit, biasanya jumlahnya dibulatkan menjadi 20 dengan harapan dana yang diberikan bisa mencukupi kebutuhan operasional," tegasnya. (Ria)-g