Sesditjen Pendis: Anggaran PPRG Akan Dinaikkan Tahun 2019

Serpong (Pendis) - Hasil pertemuan Kepala Pusata Studi Gender dan Anak (PSGA) PTKIN seluruh Indonesia di Jakarta memberikan angin segar untuk program-program aksi nyata bagi kebutuhan kaum perempuan di kampus. Hal itu disampaikan Prof. Dr. Moh. Isom Yusqi, M.Ag, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Sesditjen Pendis) saat menjadi salah satu narasumber kegiatan "Temu Konsultasi Jaringan Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan publikasi ilmiah" yang diselenggarakan di Serpong tanggal 24 s/d 26 Mei 2018.

"Anggaran tahun 2019 akan dinaikkan untuk program aksi nyata di Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) yang dilaksanakan oleh PSGA di PTKIN. Aksi nyata ini sekurangnya ada 4 (empat) kebutuhan kaum perempuan/ibu. Pertama, anggaran itu dialokasikan untuk ruang laktasi, bagi ibu menyusui. Setiap kampus harus menyediakan ruang laktasi. Kedua, perlunya ruang untuk perawatan bayi (nursery room). Selain, laktasi juga perlu ada nursery room, supaya bayi tidak dipisahkan dari ibunya pada saat ibunya mengajar atau bekerja. Ketiga, perlu disiapkan ruang penitipan anak (day care). Dengan adanya day care maka kita akan semakin nyata dukungan pada responsif gendernya. Keempat, smooking area. Dampak asap rokok bagi perokok pasif, termasuk bayi, anak dan perempuan itu sangat berbahaya jika tidak dikhususkan tempat bagi perokok. Karena itu, PPRG mengalokasikan anggaran untuk smooking area. Itulah mengapa dana dinaikkan untuk PPRG," ungkap Isom di hadapan para Kepala PSGA PTKIN.

Lebih lanjut, Isom juga menekankan perlunya wacana moderasi Islam atau moderasi agama, selain aksi nyata di atas. Pemahaman moderasi Islam ini untuk menangkal pemahaman yang selalu menyudutkan kaum perempuan dalam beragama, termasuk ketika perempuan dan anak menjadi salah seorang pelaku bom bunuh diri di Surabaya.

"Pemahaman Islam yang moderat (wasathiyah) harus terus dikembangkan PSGA. Tidak boleh kendor karena adanya teror atau ancaman lainnya. Kampus harus menjadi jembatan moderasi Islam dalam pemahaman apapun, termasuk posisi perempuan. Sehingga, tidak ada lagi pemahaman masuk syurga hanya dengan ikut meledakan bom bersama suami dan anak-anaknya," ujar Isom.

Pernyataan serupa disampaikan Prof. Dr. Arskal Salim GP, Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) pada saat memberikan arahan tentang gerakan PSGA di tengah isu terorisme di Indonesia.

"Direktorat PTKI ikut bertanggungjawab terhadap isu perempuan dan anak dalam lingkaran terorisme. Adanya perilaku terorisme ini karena didasari oleh pemahaman keagamaan yang tidak moderat. Dalam kajian Islam, moderasi itu dapat dilihat pada ilmu fikih. Seseorang tidak dianggap fakih, ahli hukum dalam Islam, jika pandangan-pandangannya tidak mendalam dan beragam. Keragaman inilah salah satu prinsip dalam moderasi. Tidak ada tafsir atau pemahaman yang tunggal dalam beragama, termasuk tafsir tentang perempuan dalam teks Al-Qur`an," ungkap Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah dalam bidang hukum Islam ini.

Dalam konteks itulah, PSGA mempunyai peranan strategis. Sebab, selain mengkaji wacana, teori-teori, juga melakukan pendampingan, konseling, dan semacamnya, baik pada isu-isu kekerasan pada anak dan perempuan di tengah masyarakat ataupun lainnya. Klaster penelitian untuk hal itu sudah ada tema khususnya. Demikian disampaikan Dr. Mahrus, M.Ag, Kepala Seksi Penelitian dan Pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual pada saat ditanya ketersediaan dana penelitian untuk PSGA.

"Tema apapun dalam klaster bantuan penelitian, asalkan menggunakan analisis gender atau kajian terhadap relasi yang adil bagi perempuan dan anak, maka akan menjadi prioritas atau afirmasi dalam bantuan penelitian Tahun 2018. Bahkan, seperti arahan Sekretaris Ditjen Pendis, ke depan kata gender disebut eksplisit dalam RKKL-nya," ujar Mahrus.

Narasumber lain kegiatan ini yaitu Sekjen Kemenag RI, Yenny Wahid dari Wahid Foundation Jakarta, dan Taufik Andrie dari Yayasan Prasasti Perdamaian Jakarta. Temu Konsultasi Jaringan Penelitian ini juga dihadiri Kasi Pengabdian kepada Masyarakat dan Kasi Publikasi Ilmiah, serta para stafnya. (ME/dod)