Tindaklanjuti Instruksi Menteri, Ditjen Pendis Gelar Rapat Marathon

Jakarta (Pendis) - Pencairan anggaran menjadi hal yang mutlak dilakukan untuk mendorong laju ekonomi Negara Indonesia, karena tanpa adanya pencairan dana APBN kurang lebih sebesar 2.000 triliun akan menjadi hambatan dalam ekonomi. Hal tersebut akan berdampak sistemik dan fundamental dalam laju ekonomi bangsa kita. Meskipun peran APBN dalam menggerakkan ekonomi hanya 20 sementara 80 dari sektor swasta, sehingga saat ini presiden pun memberikan perhatian khusus untuk setiap Kementerian dan Lembaga mempercepat pelaksanaan kinerjanya.

Pernyataan itu disampaikan Dirjen Pendidikan Islam Kamaruddin Amin dalam rapat pimpinan (rapim) Ditjen Pendidikan Islam di ruang rapat lantai VII gedung Kementerian Agama, Rabu (8/7).

Rapim yang diikuti oleh para pejabat di lingkungan Ditjen Pendidikan Islam itu membahas capaian pelaksanaan anggaran semester I tahun 2015 dan koordinasi percepatan pelaksanaan anggaran semester II tahun 2015 sebagai tindak lanjut instruksi Menteri Agama dalam rapim tingkat eselon I.

Kamaruddin meminta kepada seluruh Direktorat agar disisa waktu Ramadhan fokus untuk membahas permasalahan terkait persiapan pemetaan anggaran, perumusan-perumusan regulasi atau Juknis Bantuan pada setiap output kegiatan. "khusus untuk bantuan pekerjaan ini sangat berat karena mekanisme pencairan berbeda dengan tahun lalu, diharapkan setelah lebaran sudah berjalan secara efektif, "pintanya.

Dalam rapim tersebut setiap Direktorat memaparkan perkembangan realisasi anggaran dan skenario percepatan pelaksanaan anggaran.

Jalankan Arahan Dirjen

Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam Moh. Ishom Yusqi menyampaikan kepada seluruh Direktorat untuk mensukseskan dan menuntaskan hal-hal yang belum tuntas terkait pelaksanaan anggaran meskipun pikiran kita di minggu terakhir ini terbelah antara menghadapi Idul Fitri dan menghadapi permasalahan pencairan anggaran, diharapkan dalam rapat ini pemetaan anggaran dan bantuan serta permasalahannya dapat dituntaskan sehingga bulan Agustus dapat mulai dieksekusi.

Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Ditjen Pendidikan Islam dalam rangka menindaklanjuti arahan Dirjen Pendidikan Islam di Jakarta Senin(13/7).

Setelah penyampaian Sekretaris dilanjutkan sesi diskusi dengan menghadirkan Rina Robiati Kepala Kanwil DJPB DKI Jakarta, Zaid Burhan Kepala KPPN Jakarta IV, Fauzi Syamsuri Kabid PPAI pada Kanwil DJPB DKI Jakarta dan Anas Fazri Kasi PA III B Direktorat Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan. Dalam diskusi yang dipandu oleh Kepala Bagian Keuangan Maryatun Sanusi ini membahas seputar permasalahan pencairan anggaran termasuk mekanisme bantuan kepada mitra kerja.

Pemetaan Anggaran Bantuan

Dalam Rakor ini juga membahas pemetaan anggaran bantuan masing-masing Direktorat, pembahasan yang disaksikan langsung oleh Dirjen Pendidikan Islam ini meliputi kode akun, nama bantuan, pagu anggaran, sasaran, tujuan dan mekanisme pembayaran. Hasil dari pembahasan ini akan disampaikan dalam surat edaran kepada masing-masing Direktur untuk dijadikan dasar eksekusi anggaran dan pemahaman bersama.
(acm/ra)