Universitas Taat Asas

SAAT digelar dialog antara aktivis lembaga kemahasiswaan dan jajaran pimpinan Universitas Negeri Semarang (Unnes), sepekan lalu, mengemuka sederet pertanyaan. Salah satunya bernada menggugat. Mengapa Unnes akhir-akhir ini selalu terdepan menyatakan mendukung kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan?

Ketika dua tahun lalu Mendikbud meluncurkan program Beasiswa Bidi Misi, Unnes segera merespons dengan menyatakan siap menyalurkan berapa pun kuotanya. Baru-baru ini, ketika Dirjen Dikti mengeluarkan surat edaran tentang kewajiban publikasi di jurnal ilmiah bagi calon lulusan S-1, S-2, dan S-3, Unnes juga menyatakan siap melaksanakan.

”Mbok sekali-sekali Unnes menolak, apa tidak bisa?” kata seorang mahasiswa. Terhadap pertanyaan seperti itu, sebenarnya bisa singkat jawabannya, ”Karena Unnes menganut prinsip taat asas.” Namun jika diuraikan sedikit lebih panjang, tulisan ini kiranya bagian dari upaya untuk menunjukkan duduk perkara pilihan atas prinsip taat asas itu.

Bidik Misi

Benar bahwa ketika tahun lalu Mendikbud meluncurkan beasiswa full study Bidik Misi, Unnes langsung menyatakan siap menyalurkan berapa pun kuotanya. Bahkan, menyurati pusat untuk minta tambahan kuota, dan dikabulkan.

Padahal, kala itu sejumlah media memberitakan tentang keberatan beberapa perguruan tinggi mengingat dengan menyalurkan Bidik Misi, berarti tak boleh lagi mengutip serupiah pun dari mahasiswa penerima selama 8 semester mereka studi. Itu dikhawatirkan bisa membuat perguruan tinggi merugi.

Bagi kami, tidak ada kata merugi. Lebih-lebih jika untuk makin memperlebar akses mereka yang memiliki prestasi tinggi namun dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Jika dihitung-hitung, bagi perguruan tinggi negeri seperti Unnes, berapa banyak subsidi yang telah diberikan oleh pemerintah yang notabene dananya juga dari rakyat.

Karena itu, di samping mengoptimalkan kuota Bidik Misi sekaligus menyalurkannya secara akuntabel, Unnes menjadikannya sebagai modal besar untuk melaksanakan amanat PP Nomor 66 Tahun 2010. Regulasi itu mengamanatkan 20% bangku mahasiswa baru harus diperuntukkan bagi mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi sekaligus dengan pembebasan biaya kuliah.

Awal 2011, kami pun membulatkan tekad mewujudkan amanat peraturan itu. Tepat pada peringatan Hari Kemerdekaan, dengan topangan Bidik Misi dan Beasiswa Setiakawan, Unnes berhasil mewujudkan hal itu dengan membebaskan biaya kuliah bagi lebih dari 20% mahasiswa baru. Museum Rekor Indonesia (Muri) pun mencatat capaian ini sebagai rekor dengan predikat pelopor.

Ketaatasasan sebagai bagian nilai dasar konservasi, juga terwujud lewat berbagai kebijakan. Mulai penyusunan dan pengesahan Statuta Unnes, pemisahan ketua senat universitas dari jabatan rektor, tata kelola keuangan yang berbuah predikat wajar tanpa pengecualian (WTP), hingga penerimaan mahasiswa baru dengan porsi lebih dari 60% lewat seleksi nasional.

Untuk Berbagi

Secara praksis, ketaatasan yang berusaha dibangun itu sesungguhnya juga disertai spirit untuk berbagi. Ini persis terekam dalam ungkapan Unnes bukanlah menara gading, melainkan menara air. Ia tak hendak menjulang tinggi di antara yang lain, tetapi yang lebih penting berguna bagi yang berada di sekitarnya.

Kami tak ingin para civitas academica menjadi sosok pintar tetapi ora ngerti. Jangan sampai karena kepintarannya ia bisa ke mana-mana, tetapi pada saat bersamaan justru tidak pernah melihat bahwa di kampusnya rerumputan telah tumbuh dan pepohonan telah memberikan keteduhan. Jangan sampai para dosen dan tenaga kependidikan justru melupakan mahasiswa yang semestinya mereka layani.

Tak bisa dimungkiri bahwa di antara segala upaya untuk terus-menerus memajukan dunia pendidikan oleh berbagai pihak, masih terdapat beberapa ”lubang”. Lubang itu antara lain berupa terjadinya disparitas. Mulai kesempatan untuk mendapatkan pendidikan antara si kaya dan si miskin hingga fasilitas antara lembaga pendidikan yang satu dan lembaga yang lain. (10)

— Prof Dr Sudijono Sastroatmodjo MSi, Rektor Universitas Negeri Semarang