Bogor (Pendis) - Dalam rangka mengapresiasi kinerja penyusun laporan keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) pada tahun 2018 yang lalu, Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis), Kamaruddin Amin memberikan penghargaan kepada 5 Tim Satuan Kerja Pendidikan Islam (Satker Pendis) yang berkode 04 untuk 5 Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi se-Indonesia.

"Saya mengapresiasi kepada para Koordinator Wilayah 04 SAIBA dan SIMAK BMN se-Indonesia yang telah telah menyusun laporan keuangan hingga Kementerian Agama mendapatkan opini WTP, Wajar Tanpa Pengecualian, dari BPK," kata Guru Besar UIN Alauddin tersebut pada acara Sinkronisasi dan Koordinasi Data Laporan Keuangan Program Pendidikan Islam Semester I Tahun 2019 di Bogor, Rabu (24/07) malam.

Lima Tim operator yang berada di 5 propinsi tersebut adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Propinsi Papua Barat, Kalimantan Selatan, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Kanwil Kemenag Propinsi Kalimantan Tengah. Lebih lanjut Kamaruddin menyatakan bahwa ujung tombak program Pendidikan Islam dalam hal laporan keuangan yang setiap tahun harus melapor ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah para operator. "Para operator keuangan inilah penyumbang terbesar opini WTP. Laporan keuangan yang akurat, akuntabel dan transparan dari para oprator membuat BPK menjatuhkan opini WTP," ungkap Doktor lulusan Universitas Bonn-Jerman ini.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bagian (Kabag) Keuangan, Aceng Abdul Azis menambahkan keterangan bahwa kelima satker yang dapat apresiasi berupa penghargaan dari Dirjen Pendis tersebut terbagi atas 5 kategori yaitu Satker Besar, Satker Sedang, Satker Kecil, Satker dengan realisasi anggaran tertinggi, dan Koorwil Terbaik. "Kanwil Kemenag Propinsi Jawa Tengah untuk Kategori Satker Besar, Kalimantan Selatan untuk Satker Sedang, Papua Barat untuk kategori Satker Kecil, Jawa Barat untuk Satker dengan realisasi anggaran tertinggi, dan Kanwil Kemenag Propinsi Kalimantan Tengah untuk kategori Koorwil Terbaik," kata alumnus UIN Syarif Hidayatullah ini.

Selain dihadiri Dirjen Pendis dan Kabag Keuangan, acara yang berlangsung di Bogor selama 3 hari, 24-26 Juli 2019 dengan dihadiri peserta dari 34 propinsi tersebut juga dihadiri oleh para Kepala Sub Bagian (Kasubbag) yang juga sebagai narasumber di unit eselon III Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. "Kasubbag Pelaksana Anggaran dan Perbendaharaan, Ida Miladi, menyampaikan tentang PMK 178 tentang pelaksanaan anggaran Non Tunai dan Kasubbag Verifikasi, Ratnasari Nurhayati Yusuf, memberikan materi Bagan Akun Standar," kata Budi Purwanto, Kasubbag Akuntansi dan laporan Barang Milik Negara (BMN) yang mewakili panitia kegiatan ini yang juga memberikan materi "Evaluasi Laporan Keuangan Program Pendidikan Islam". (Rahman-Rouf/maspipo/dod)