Bogor (Pendis) - Permasalahan BMN hampir sama di setiap satuan kerja (satker) di lingkungan Kementerian Agama, baik yang di pusat maupun di satker daerah. Terutama sekali adalah ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni dalam mengelola aset negara.

Demikian disampaikan Kepala Bagian Umum dan Barang Milik Negara (BMN) Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Ali Ghozi, pada kegiatan FGD Penguatan Pengelolaan BMN Pusat dan Satker di Wisma Kementerian Agama Ciawi Bogor pada Kamis (16/05).

Lebih lanjut, Ali menyatakan bahwa selama ini banyak pengguna barang atau kuasa pengguna barang lebih mementingkan penganggaran dan belanja aset, tanpa memberikan perhatian pada aspek pengelolaan dan penatausahaan. "Kebanyakan di kita, baik Satker paling bawah maupun Satker paling atas eselon I, fokusnya lebih kepada penganggaran dan belanja modal. Tapi setelah dibelanjakan, dianggap selesai. Tidak diperhatikan pengelolaan dan penatausahaannya, termasuk juga pemanfaatan dan penghapusan. Hal inilah yang pada akhirnya menjadi beban di catatan Simak BMN kita. Dan seringkali menjadi temuan oleh teman-teman auditor," tegasnya.

Dalam mengelola BMN, menurut Ali, harus mengedepankan asas fungsional, asas kepastian hukum, asas transparansi, asas efisiensi, asas akuntabilitas, dan asas kepastian nilai. Karena "Di samping itu, pengelolaan BMN juga harus mengedepankan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Sehingga ini mencerminkan tata kelola yang sehat," imbuhnya.

Pada kesempatan terakhir, mantan Auditor Inspektorat Jenderal Kemenag RI juga menyatakan bahwa BMN yang merupakan aset negara dalam beberapa kasus di daerah seringkali tidak dianggap penting eksistensinya. Padahal BMN justeru merupakan unsur penting dan strategis bagi Kementerian dan Lembaga Negara.

"Aset negara ini perlu dikelola dengan baik oleh tenaga yang mumpuni, profesional, dan bertanggung jawab. Ini penting karena nasib organisasi kita tergantung pada sajian laporan keuangan yang kita sampaikan kepada pemeriksa. Dan laporan keuangan kita ya terletak di BMN. Melalui FGD ini diharapkan ada sinergi di antara kita semua untuk menyamakan persepsi terkait pengelolaan BMN, sehingga pengelolaan BMN menjadi lebih baik lagi, yang tertib administrasi, tertib fisik, dan tertib hukum," pungkasnya. (ozi/dod)